![[Kabar] HUT RI di IKN Berbiaya 87 M, Pengamat: Penguasa Nirempati](https://muslimahnews.net/wp-content/uploads/2022/05/IKN-Nusantara.jpg)
Muslimah News, NASIONAL — Menyoroti besarnya anggaran biaya peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-79 (HUT RI ke-79) yang mencapai Rp87 miliar, pengamat politik Siti Muslikhati, S.I.P., M.Si. mengatakan, penguasa nirempati ketika rakyat masih belum sejahtera. “Mereka betul-betul sudah kehilangan nurani moralitas dan empatinya kepada rakyat di tengah kondisi rakyat yang masih jauh dari sejahtera. Demi sebuah perayaan, mereka mengatakan tidak masalah menghabiskan biaya yang mahal, padahal tidak ada implikasi nyata dari perayaan itu bagi rakyat,” tuturnya kepada MNews (14-8-2024).
Penguasa negara mayoritas muslim terbesar, menurutnya, kembali melakukan akrobat politik menjelang peringatan HUT Kemerdekaan RI Agustus 2024. “Di tengah tekanan ekonomi yang dialami rakyat, penguasa justru memaksakan untuk melakukan upacara peringatan HUT RI di Ibu Kota Nusantara (IKN) Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur dengan biaya, sekitar 25—87 miliar,” jelasnya.
Sedangkan dalam program menjamin terpenuhinya hak-hak mendasar rakyat, bebernya, berupa pendidikan, kesehatan dan keamanan, yang nyata akan meningkatkan kualitas sumber daya manusia mereka berat untuk mengalokasikan anggaran. “Tentunya rakyat, sebagai pihak yang sehari-hari mendukung operasional bernegara lewat pembayaran pajak, juga tidak akan rela uang pajak itu dipakai untuk membiayai para pejabat yang prioitasnya tidak untuk melayani rakyat,” tegasnya.
Ia menjelaskan, politik di dalam kehidupan bersama, sebatas dimaknai sebagai perjuangan untuk mendapatkan kekuasaan “Selanjutnya, kekuasaan justru dimanfaatkan untuk mengefisienkan dan mengefektifkan capaian kepentingan para penguasa. Inilah potret tatanan kehidupan yang didasarkan kepada fondasi pemikiran memisahkan agama dari kehidupan, sekaligus meletakkan kedaulatan di tangan rakyat (manusia-red.),” paparnya.
Untuk bisa merdeka dari belenggu penjajahan dan eksploitasi manusia atau bangsa lain, menurutnya, negara perlu menempatkan kedaulatan di tangan pihak yang Maha Tinggi, Maha Mencipta, dan Maha Mengendalikan (mengatur). “Sistem politik Islam memenuhi kriteria itu dengan meletakkan kedaulatan di tangan Allah sebagai pilar utama politik Islam. Firman-firman Allah-lah yang dipakai sebagai standar dalam menetapkan aturan main kehidupan politik,” jelasnya.
Islam memandang politik sebagai mekanisme pengaturan urusan-urusan rakyat, jelasnya, yakni target penting dari kegiatan politik adalah terlayani dan terselesaikannya semua masalah rakyat dengan hukum yang berasal dari Allah, yaitu syariat Islam. “Kepala negara memiliki otoritas untuk mengadopsi hukum Islam menjadi undang-undang yang mengikat seluruh warga negara. Begitu juga kepala negara mempunyai otoritas untuk mengelola anggaran berdasarkan hukum Islam,” urainya.
Ia menekankan, penguasa tidak diperbolehkan menarik uang dari semua rakyat secara terus menerus yang menjadi beban berat rakyat, seperti pajak. “Sekaligus penguasa tidak bisa semena-mena menggunakan anggaran dengan melalaikan tanggung jawabnya kepada rakyat. Dalam Islam, penguasa adalah pelayan rakyat dalam makna sesungguhnya,” tuntasnya. [MNews/IK]
