Muslimah News, INTERNASIONAL — Pada Jumat (9-8-2024), kelompok dakwah Islam ideologis di Bangladesh melakukan aksi damai di Gerbang Utara Baitul Mukarram, jantung Kota Dhaka. Ribuan orang, baik pemimpin, aktivis, dan pendukung kelompok dakwah tersebut, maupun umat Islam lainnya mengguncang jalanan dengan suara takbir.
Mereka mengadili tiran Hasina yang telah jatuh dan memperjuangkan tegaknya Khilafah. Mereka menyerukan bahwa Khilafah adalah jalan menuju pembebasan dan menyingkirkan sistem zalim; Khilafah jalan Rasulullah; pemerintahan Khilafah dibutuhkan; mendirikan Khilafah dengan meneladan Rasulullah saw.; dan slogan-slogan lainnya.
Dalam aksi ini, salah satu pembicara menyampaikan bahwa jatuhnya tiran Hasina merupakan peringatan bagi semua tiran. “Sel penyiksaan di Biro Intelijen Kontra-Terorisme Angkatan Pertahanan Bangladesh, kantor cabang Intelijen (DB), dan Batalyon Aksi Cepat kepolisian adalah salah satu contoh betapa sistematisnya penindasan terhadap masyarakat oleh pemerintah Hasina,” ujarnya.
Penjajah kafir Barat, termasuk AS, Inggris, India yang mendukung Hasina, ucapnya, saat ini telah “membuang” agennya seperti kertas tisu.
“Oleh karena itu, tuntutan rakyat kepada mereka yang telah memikul tanggung jawab mengatur negara harus segera membawa tiran Hasina dan antek-anteknya ke pengadilan untuk menunjukkan kesetiaan dan komitmennya kepada rakyat,” imbuhnya mengutip QS Ibrahim ayat 42, “…Janganlah kamu mengira Allah lalai dari perbuatan orang-orang zalim.”
Pabrik Penguasa Tirani
Pembicara aksi menyerukan bahwa sistem kapitalisme, demokrasi, sekuler saat ini adalah pabrik para penguasa tirani.
“Dalam sistem ini, penguasa mempunyai kekuasaan berdaulat yang ketika berkuasa melindungi kepentingan mereka sendiri, sebagian kapitalis di dalam dan luar negeri, serta tuan kolonial mereka yang tidak setia—AS, Inggris, dan India—, serta menindas masyarakat,” ungkapnya.
Ketika rakyat menyampaikan tuntutan mereka yang adil, tambahnya, mereka ditindas dan dipenjarakan, padahal Allah Swt. berfirman dalam QS Al-Maidah ayat 45, “Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang zalim.“
Konstitusi Negara Islam
Selain itu, ia menekankan agar rakyat menuntut terselenggaranya pemerintahan sesuai dengan konstitusi negara Islam berdasarkan Al-Quran dan Sunah.
“Hanya melalui penerapan hukum syariat, kita dapat menjamin terpenuhinya makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan bagi semua warga negara tanpa memandang agama dan kasta,” urainya.
Kemudian, bebernya, perusahaan-perusahaan swasta, baik di dalam maupun luar negeri, yang bergerak di sektor energi, termasuk minyak, gas, dan listrik, harus dihentikan. “Sektor tersebut harus dinyatakan sebagai milik umum dan dikelola oleh negara yang pendapatannya digunakan untuk kesejahteraan rakyat,” bebernya.
Ini karena menurut syariat, jelasnya, sektor tersebut merupakan aset publik atau harta milik masyarakat yang haram disewakan atau diprivatisasi.
“Semua perjanjian strategis—misalnya transit di pelabuhan laut Matarbari, strategi Indo-Pasifik—dan perjanjian militer dengan negara kolonialis kafir harus dibatalkan,” jelasnya menyitir QS Al-Mutahanah ayat 2,
“Jika mereka menangkapmu, niscaya mereka bertindak sebagai musuh bagimu lalu melepaskan tangan dan lidahnya kepadamu untuk menyakiti dan mereka ingin agar kamu (kembali) kafir.”
Ia juga mengingatkan tentang sabda Rasulullah saw. riwayat Ahmad bahwa akan berakhirlah kekuasaan yang zalim, kemudian akan ada Khilafah yang menempuh jejak kenabian.
“Jelas dari hadis ini bahwa kebebasan dari tirani hanya bisa dicapai melalui berdirinya Khilafah yang dijanjikan oleh Allah. Negara ini terbebas dari cengkeraman penjajah kafir. Oleh karenanya, menuntut berdirinya Khilafah merupakan kewajiban agama bagi setiap muslim,” pungkasnya. [MNews/RA]
