[Kabar] Direktur Pamong Institute: Kalau Kebijakan Masih Sama, Berarti Minta Maafnya Palsu

[Kabar] Direktur Pamong Institute: Kalau Kebijakan Masih Sama, Berarti Minta Maafnya Palsu

Muslimah News, NASIONAL — Menanggapi permintaan maaf Presiden Jokowi yang ramai dibincangkan publik, Direktur Pamong Institute Wahyudi al-Maroky, M.Si. menyampaikan, kalau kebijakan dan keputusan tidak ada yang diubah, minta maafnya palsu. “Kalau setelah minta maaf, tetapi kebijakan dan keputusan-keputusannya masih sama seperti yang dahulu, berarti permintaan maafnya palsu, kan begitu posisinya,” ujarnya dalam diskusi bertajuk Bung Roky Tanggapi Permintaan Maaf Presiden Jokowi, Ahad (11-8-2024) di Youtube Khilafah News.

Dalam acara Zikir dan Doa Kebangsaan di Istana Merdeka (1-8-2024) yang dihadiri tokoh lintas agama, Presiden Jokowi menyampaikan permintaan maaf atas kesalahannya selama menjabat. Jokowi mengatakan bahwa selama mengemban amanah Presiden, ia menyadari tidak bisa menyenangkan semua pihak dan tidak mungkin dapat memenuhi harapan semua pihak.

Bung Roky, sapaan akrabnya mengatakan, apabila ada seorang pemimpin mengakui kesalahan dan kelemahannya di hadapan rakyat adalah kabar baik. Kabar buruknya, menurut Bung Roky, hal itu diucapkan oleh pemimpin yang sering mengingkari janji dan ucapannya. “Jangan-jangan cara membacanya harus terbalik, seperti yang sering diungkapkan netizen, yakni memahami pernyataan Pak Jokowi harus menggunakan mafhum mukhalafah artinya menggunakan makna kebalikan,” jelasnya.

Ia khawatir, jika Jokowi mengakui kesalahannya, maka maknanya terbalik, yakni tidak mengakui kekeliruannya selama ini. “Semestinya ia harus sering mendengarkan masukan rakyat dari berbagai elemen masyarakat sehingga kecil kemungkinan untuk melakukan kesalahan. Seorang pemimpin yang dibantu banyak pihak, semestinya kecil kemungkinan untuk melakukan kesalahan karena dikelilingi orang-orang pintar. Nah, kalau dikelilingi orang jahat, buruk, dan zalim, maka keputusannya menyakiti banyak orang, apalagi rakyatnya,” bebernya.

Sebelum lengser, Bung Roky mengatakan, seharusnya mengucapkan permintaan maaf dengan tulus diiringi tindak lanjut dengan mencabut kebijakan-kebijakan zalim atau merevisinya. “Kalau pun mau tobat, tobat nasuha. Kalau permintaan maaf itu [harus] diikuti dengan tindakan-tindakan perbaikan dan pertobatan,” tukasnya.

Hanya Formalitas

Bung Roky menyatakan, kalau tidak ada keputusan atau kebijakan yang dianulir, maka permintaan maafnya hanya formalitas “Permintaan maafnya palsu atau tidak serius atau hanya formalitas, bahkan hanya pemanis di bibir, tetapi tidak dilakukan sesuai konsekuensinya,” ucapnya.

Menurutnya, namanya orang meminta maaf itu mengakui kesalahan, kalau sudah mengakui kesalahan, maka perbaiki kesalahannya dari level dasar. “Nah, bagaimana kalau kesalahan atau kekeliruan atau kebijakannya itu menzalimi banyak orang, maka ia harus minta maaf kepada publik seluruhnya yang terkena dan itu efeknya bukan hanya di dunia ini. Kalau ada yang tidak memaafkan, maka urusannya sampai di akhirat, risikonya begitu. Jadi pemimpin itu bisa mendapat banyak dosa atau banyak pahala kebaikan,” jelasnya.

Pemimpin bisa berbuat baik untuk banyak orang, lanjutnya, tetapi juga bisa menimbulkan kejahatan gara-gara membuat kezaliman dengan mengambil sebuah keputusan yang bisa menyusahkan banyak orang. “Nah itu menurut saya, apakah kata maaf hanya formalitas, itu bisa dilihat dari tindakan setelah ucapan maaf itu. Jadi, masyarakat akan menilai ini dan terus menilai, apakah ia itu konsekuen dengan ucapan permintaan maafnya dengan memperbaiki kekeliruannya di level yang pertama dan kedua. Level ketiga agak berat, kesalahan kepada Allah Taala,” bebernya.

Level pertama, ia menjelaskan, jika kesalahan kepada manusia, ia tidak memecat orang yang tidak bersalah. “Seharusnya kalau memang mau minta maaf, harus mengumumkan di publik dan mengembalikan jabatan yang telah ia pecat,” ujarnya.

Level kedua, lanjutnya, jika kesalahan tersebut kepada sebuah kelompok. Sebagai contoh, menurutnya yaitu, telah membubarkan atau mencabut badan hukum perkumpulan (BHP) ormas dakwah yang tidak terbukti melakukan kesalahan justru malah mendakwahkan kebaikan. “Ia tidak cukup sekadar meminta maaf tetapi dia juga harus memperbaiki keputusannya, misalnya dahulu mencabut BHP Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) atau membuat Front Pembela Islam (FPI) tidak bisa meperpanjang Surat Keterangan Terdaftarnya (SKT-nya) dan seterusnya. Itu harus diperbaiki. Ia harus minta maaf, maka keputusan yang kemarin itu harus dianulir kembali, diperbaiki,” paparnya.

Level ketiga, menurutnya, adalah kesalahan kepada Allah Taala. Ia menjelaskan, pemimpin harus minta maaf kepada Allah dan diiringi dengan tobat nasuha jika pemimpin mengeluarkan keputusan atau kebijakan yang bertentangan dengan hukum Allah taala.

“Misalnya, Allah melarang perjudian, Allah melarang minuman keras. Nah, ia izinkan minuman keras. Itu pelanggaran, berarti ia harus minta maaf atau bertobat kepada Allah Taala sekaligus mencabut perizinan judi atau miras. Apakah ia langsung menindak tegas [dengan] mencabut seluruh izin-izin miras dan seterusnya atau dia menutup semua pintu-pintu judi online digrebek semua?” tuntasnya. [MNews/IK]

Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *