Muslimah News, NASIONAL – Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel (UINSA) menyelenggarakan International Conference on Sharia and Law (ICOSLAW) pada 31 Juli hingga 1 Agustus 2024 di Amphiteater UINSA.
Acara ini dihadiri oleh akademisi dan praktisi hukum terkemuka dari berbagai negara. Pembicara utama termasuk Dr. Mahmood Kooria dari The University of Edinburgh, Profesor Farid Sufian Shuaib dari International Islamic University Malaysia, dan Dr. Muhammad Latif Fauzi dari UIN Raden Mas Said Surakarta.
ICOSLAW 2024 menjadi platform utama untuk berbagi pengetahuan dan penelitian terbaru, memperkuat jaringan kolaborasi, serta memajukan kajian hukum syariat dan konvensional melalui sesi presentasi, diskusi, dan lokakarya.
Dalam kegiatan tersebut, Dr. Muhammad Latif Fauzi menyampaikan ceramah dengan judul “The Intersection of Sharia and State Law in Indonesia: Bureaucratisation and Judicialisation” yang mengulas pembentukan hukum Islam di negara modern dan memberikan wawasan mendalam tentang bagaimana syariat dan hukum modern berinteraksi dan memengaruhi satu sama lain.
Utopis
Akademisi Umi Sa’adah, S.Kom., M.Kom. menilai, gagasan untuk menerapkan hukum Islam dalam kerangka negara modern yang mengadopsi konsep nation-state adalah utopis.
“Ini disebabkan adanya perbedaan mendasar antara konsep nation-state yang berkembang dari pemikiran politik Barat dengan prinsip-prinsip Islam,” tuturnya kepada MNews, Senin (12-8-2024).
Ia melanjutkan, nation-state mengatur negara berdasarkan batasan geografis, hukum sekuler, dan identitas nasional. “Sebaliknya, Islam menekankan pentingnya kesatuan umat muslim di bawah hukum Allah, tanpa memandang batas geografis atau identitas kebangsaan,” tukasnya.
Dalam penilaiannya, negara modern mengadopsi sekularisme dan prinsip-prinsip demokrasi yang sering kali bertentangan dengan hukum Islam.
“Akibatnya, penerapan syariat di dalam nation-state sering kali terpaksa disesuaikan atau dikompromikan agar sesuai dengan kerangka hukum yang berlaku di negara tersebut. Distorsi dan rekonstruksi hukum syariat pun kerap terjadi sehingga penerapannya sering kali lebih didorong oleh pertimbangan manfaat atau kemaslahatan pragmatis, bukan oleh keinginan untuk menjalankan hukum Allah secara penuh dan murni,” kritiknya.
Selain itu, ia menguraikan, ketika syariat Islam diterapkan dalam konteks nation-state, kesatuan umat Islam yang ideal menjadi sulit dicapai.
“Umat Islam tetap terpecah oleh batas-batas negara dan berpotensi terlibat konflik antarnegara muslim. Kondisi ini melemahkan kemampuan umat Islam untuk bersatu dan melindungi diri dari berbagai bentuk ketakadilan atau dominasi oleh kekuatan luar,” ulasnya.
Oleh karena itu, menurutnya, untuk menerapkan syariat Islam secara kafah diperlukan pendekatan metode yang diajarkan oleh Nabi Muhammad.
“Penerapan syariat yang menyeluruh hanya bisa dicapai melalui penegakan negara Khilafah Islam yang berlandaskan manhaj kenabian. Dengan demikian, hukum Islam dapat dijalankan tanpa kompromi, sesuai dengan ajaran aslinya, dan menciptakan kesatuan umat Islam di bawah satu pemerintahan yang mengikuti teladan Nabi,” pungkasnya. [MNews/IA]
