Banjir Produk Cina, Industri Tekstil Nasional Makin Merana

Banjir Produk Cina, Industri Tekstil Nasional Makin Merana

Muslimah News, FOKUS — Pakaian impor asal Cina membanjiri Pusat Grosir Tanah Abang, Jakarta Pusat. Hal ini terlihat jelas dari label pakaian yang bertulisan Cina serta dilengkapi tulisan “Made in China”. Produk pakaian impor itu di antaranya berupa pakaian bayi dan anak yang tidak berlogo Standar Nasional Indonesia (SNI), padahal pakaian anak dan bayi termasuk produk yang wajib SNI.

Harga pakaian impor terbilang sangat murah. Untuk satu potong pakaian anak, harganya hanya Rp20.000—Rp50.000, tergantung ukuran dan model pakaian. Sedangkan untuk pakaian bayi, dibanderol dengan harga Rp25.000—Rp35.000 per potongnya.

Secara kualitas, jika dilihat dari jahitannya, baju impor asal Cina memiliki jahitan yang renggang sehingga akan mudah sobek. Sedangkan dari segi bahan, pakaian impor cenderung menggunakan bahan katun kualitas standar. Jika dipegang, bahan itu terasa sedikit kasar dan tidak menyerap keringat. Namun, jika dilihat dari segi motif atau model, pakaian impor lebih unggul dibandingkan produk lokal karena memiliki motif dan model yang lebih beragam dan menarik. Sekilas mata memandang, konsumen mungkin seakan terhipnosis untuk membelinya.

Tidak Bisa Dibiarkan

Fenomena ini tidak bisa kita biarkan. Kita tentu masih ingat dengan fenomena TikTok Shop beberapa waktu lalu yang menjadi toko daring produk impor dari Cina dengan harga super murah. Pembatasan TikTok Shop yang dilakukan pemerintah pun tidak efektif karena pada akhirnya platform toko daring tersebut melakukan merger dengan salah satu lokapasar (marketplace) yang sudah cukup eksis, yakni Tokopedia.

Saat itu, tidak sedikit pedagang di Pasar Tanah Abang yang mengeluhkan perihal TikTok Shop. Mereka sebenarnya sudah berusaha menjual produk secara daring, di samping menjual secara langsung di kiosnya. Namun, tetap saja mereka kalah bersaing dengan penjualan daring di platform media sosial yang berasal dari Negeri Tirai Bambu itu karena faktor harga yang sangat murah.

Berdasarkan data, sebanyak 90% barang murah di pasar digital berasal dari produk impor. Murahnya harga itu sendiri adalah bagian dari strategi predatory pricing sebagai konsekuensi laju ekonomi digital yang berdampak melemahkan iklim ekonomi masyarakat Indonesia. Praktik predatory pricing adalah mekanisme jual rugi yang dilakukan penjual demi membunuh pesaing. Ini terkait erat dengan besarnya potensi ekonomi digital di Indonesia yang mencapai US$146 miliar pada 2025. Potensi tersebut bisa meningkat dua kali lipat pada 2030 menjadi US$360 miliar.

Realitas yang tidak kalah miris adalah tumbangnya puluhan pabrik tekstil di dalam negeri karena kalah bersaing dengan produk impor dari Cina. Dampaknya adalah PHK massal di berbagai daerah, padahal industri tersebut adalah sektor padat karya. Otomatis, hal ini makin memberatkan ekonomi rakyat.

Tumbangnya Industri Tekstil Nasional

Sebagaimana kita ketahui, industri tekstil nasional terus melemah. Puluhan perusahaan tekstil gulung tikar dan 150 ribu pekerja terkena PHK. Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Jemmy Kartiwa Sastraatmaja, Juli lalu mengatakan ada beberapa hal yang menyebabkan industri tekstil nasional sedang “tidak baik-baik saja”. Kondisi tersebut dimulai ketika terjadi pandemi Covid-19 yang mendorong peningkatan inflasi di seluruh dunia sehingga membuat daya beli atau permintaan global menurun. Bersamaan dengan itu, orang-orang lebih memprioritaskan makanan sebagai kebutuhan utama dibandingkan produk pakaian.

Penyebab lainnya adalah konflik geopolitik antara Ukraina dan Rusia yang turut memengaruhi mandeknya pasar tekstil dunia. Juga pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS sehingga membuat ongkos belanja bahan baku menjadi lebih mahal lantaran sebagian besar masih impor.

Selain itu, secara mikro, penyebabnya ada dua. Pertama, industri tekstil sulit meningkatkan teknologi yang digunakan karena keterbatasan biaya. Perusahaan-perusahaan tekstil tidak mau melakukan restrukturisasi mesin karena biayanya mahal, ditambah adanya keharusan membayar pajak pertambahan nilai (PPN) yang tinggi. Sementara itu, jika hendak mengajukan pinjaman modal ternyata mereka dikenai bunga yang tinggi. Faktor kedua adalah masuknya barang-barang impor yang harganya murah. Belum lagi penyelundupan barang dari luar negeri.

Sebenarnya ada Komite Anti Dumping Indonesia (KADI) yang bertugas menangani permasalahan importasi barang dumping. Namun, keberadaan lembaga tersebut ternyata belum efektif. Terlebih, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan terkesan membiarkan kondisi ini dengan mengatakan, jika industri tekstil dan produk tekstil (TPT) rontok, pihak mana pun tidak boleh menyalahkan Permendag 8/2024. Alasannya, Permendag tersebut masih mensyaratkan Pertimbangan Teknis (Pertek) sebagai dokumen impor produk TPT yang sebelumnya disyaratkan dalam Permendag 36/2023.

Tujuan penerapan Pertek yang dikeluarkan oleh Kementerian Perindustrian (Kemenperin) tersebut diklaim untuk melindungi industri dalam negeri. Namun, satu hal yang pasti, industri tekstil dalam negeri tengah diserbu barang impor murah, terutama dari Cina. Hal ini tentu saja berdampak pada penurunan tingkat pesanan yang masuk ke pabrik tekstil lokal

Adapun rencana pemerintah untuk mengenakan bea masuk sebesar 200% terhadap produk impor asal Cina juga masih diragukan efektivitasnya. Ini karena produk impor yang masuk tidak hanya legal, tetapi juga ilegal. Untuk itu, solusi bagi masalah ini semestinya sistemis, tidak bisa hanya diselesaikan di satu sisi dan mengabaikan sisi yang lain.

Rakyat Terpojok

Kondisi ini membutuhkan kebijakan tegas dari penguasa karena banjir produk impor di pasar dalam negeri menunjukkan terjadinya liberalisasi pasar yang sudah menyentuh tingkat akar rumput. Lebih jauh lagi, banjir impor tidak akan terjadi tanpa keberpihakan pemerintah kepada para pengusaha importir. Hal ini sangat mungkin terjadi karena melalui impor, pemerintah akan mendapatkan renten impor.

Sayang, penguasa tidak berupaya lebih baik untuk melindungi perputaran bisnis rakyat. Tidak heran jika nasib pedagang di sektor fesyen—termasuk tekstil—di dalam negeri masih saja merana, malah memburuk. Belum lagi tantangan lainnya perihal turunnya daya beli masyarakat. Kelas menengah saja banyak yang menahan uangnya untuk belanja, apalagi yang kelas bawah. Selain itu, meski penduduk miskin pada Maret 2024 diklaim turun sebanyak 0,68 juta orang dibandingkan Maret 2023, tetap saja jumlahnya tahun ini masih sebesar 25,22 juta orang. Ini bukan jumlah yang sedikit karena merepresentasikan 9% dari total penduduk negeri ini.

Terlebih jika bicara soal kemiskinan, ini semestinya menjadi titik kritis taraf hidup seseorang yang tidak boleh diabaikan oleh penguasa. Namun, langkah yang diambil penguasa sangat tidak strategis. Pembentukan satgas impor masih diragukan efektivitasnya, mengingat rekam jejak kebijakan penguasa yang kadung lekat dengan keberpihakannya kepada para korporat dan pemilik modal.

Akibatnya, rakyat pun ibarat sudah jatuh tertimpa tangga. Sudahlah terpojok dengan kondisi ekonomi yang kian turun, pemerintah memperburuknya dengan fakta pahit PHK, tetapi untuk melakukan usaha mandiri pun mereka kalah bersaing dengan produk asing.

Titik Kritis

Perdagangan luar negeri versi kapitalisme dinilai memiliki manfaat besar dalam perolehan devisa yang banyak. Di dalamnya berlaku politik perdagangan luar negeri yang tentu saja dibangun berdasarkan landasan tertentu yang sifatnya mengikat, yakni kapitalisasi dan liberalisasi ekonomi. Selain itu, konsep perdagangan luar negeri versi kapitalisme meniscayakan mekanisme perdagangan bebas. Karakteristik ini sejatinya menginginkan hilangnya kontrol negara. Tidak heran, pemerintah seperti tenang-tenang saja meski produk impor sudah membanjir.

Tingginya angka impor hanya menguntungkan negara eksportir. Di samping itu, permintaan negara luar terhadap mata uang negara kita juga menurun. Akibatnya, nilai tukar rupiah terhadap dolar makin anjlok. Singkat kata, semua ini merugikan negara kita.

Titik kritis perlindungan industri dalam negeri oleh pemerintah sejatinya terletak pada revitalisasi industri. Namun, selama ini pemerintah justru membebani industri dalam negeri dengan berbagai pungutan, termasuk pajak, yang menjadikannya kalah bersaing dengan produk Cina. Selain itu, pemerintah seharusnya segera menghentikan impor setelah mengetahui bahwa industri tekstil dalam negeri menunjukkan gejala tumbang tanpa harus menunggu benar-benar tumbang.

Miris, di tengah kondisi banjir produk ini pemerintah justru mengeluarkan Permendag 8/2024 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor yang salah satu isinya adalah relaksasi impor yang berkonsekuensi pada terbuka lebarnya pintu impor. Alih-alih melindungi, pemerintah malah menghancurkan industri tekstil dalam negeri.

Perlindungan Khilafah terhadap Banjir Produk Impor

Semua ini menunjukkan kegagalan kapitalisme dalam menjaga daya beli dan tingkat ekonomi warga, serta iklim bisnis dan industri padat karya. Ketika pemerintah “membiarkan” produk impor membanjir, ini menegaskan arah keberpihakannya kepada pengusaha importir, bukan kepada pengusaha industri padat karya di dalam negeri, apalagi kepada masyarakat luas.

Peran negara semestinya adalah melindungi rakyat dan menjamin kebutuhan mereka, bukan menjadi kepanjangan tangan kepentingan korporasi. Sayang, negara justru berperan sebaliknya, yaitu memuluskan kepentingan korporasi dengan penerapan sistem ekonomi kapitalisme liberal. Pada akhirnya, peran negara makin jauh dari fungsi hakikinya dalam melayani kepentingan rakyat.

Jika kita mencermati kondisi ini secara menyeluruh, sungguh penerapan sistem Islam kafah di bawah naungan Khilafah adalah solusi mendasar bagi perlindungan ekonomi warga. Di satu sisi, warga Khilafah tidak akan dikotak-kotakkan berdasarkan kelas ekonominya, tidak ada pembedaan antara penerima subsidi dan nonsubsidi karena semua rakyat berhak mendapatkan jaminan dari negara. Khilafah menjamin ketersediaan dan pemenuhan kebutuhan warganya secara individu per individu, tanpa membedakan kaya atau miskin.

Di sisi lain, warga juga membutuhkan jaminan perlindungan ekonomi dari khalifah agar tidak terjebak arus liberalisasi pasar sebagaimana dalam sistem ekonomi kapitalisme yang meniscayakan mekanisme pasar bebas. Untuk itu, Khilafah berperan menjamin berlangsungnya berbagai aktivitas transaksi ekonomi warga serta menyuburkan iklim muamalah/bisnis yang kondusif bagi mereka, tentu dengan cara-cara yang dibenarkan syarak. Pada saat yang sama, Khilafah wajib menutup berbagai celah transaksi ekonomi yang syarak haramkan.

Industri tekstil hanya salah satu contoh industri yang semestinya mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah, dalam hal ini Khilafah. Dalam Khilafah, fungsi negara sebagai ra’in (pengurus urusan rakyat) akan berjalan secara optimal dengan penerapan Islam kafah. Negara menerapkan sistem ekonomi Islam, termasuk dalam pengaturan industri dan perdagangan.

Sebagaimana kutipan dari Muslimah News (2023), berikut ini adalah mekanisme Islam dalam mengatur perdagangan dalam dan luar negeri.

Pertama, negara tidak akan menjadikan UMKM sebagai sumber perekonomian. Negara juga tidak akan melarang secara mutlak aktivitas UMKM. Negara akan menjadikan industri strategis sebagai fondasi seluruh kebijakan negara di bidang industri, seperti industri alat berat, bahan baku, dan bahan bakar. Keberadaan industri ini akan lebih banyak menyerap tenaga kerja ketimbang UMKM.

Negara juga akan mengelola dan mengatur kekayaan alam milik umum, seperti tambang, minyak bumi, gas alam, dan sebagainya dan mengembalikan hasilnya kepada rakyat. Dengan pengelolaan SDA ini saja, negara memiliki sumber pemasukan yang besar.

Kedua, dalam buku Politik Ekonomi Islam karya Syekh Abdurrahman al-Maliki dijelaskan bahwa aktivitas perdagangan adalah jual beli. Hukum-hukum terkait jual beli adalah hukum-hukum tentang pemilik harta, bukan hukum tentang harta. Status hukum komoditas (perdagangan) bergantung pada pedagangnya, baik ia warga negara dar Islam (Khilafah) ataukah dar kufur.

Setiap orang yang memiliki kewarganegaraan Khilafah adalah warga negara, meski ia bukan muslim. Sedangkan setiap orang yang tidak memiliki kewarganegaraan Khilafah adalah orang asing, baik ia muslim atau nonmuslim. Ini karena Khilafah akan memberikan pelayanan dan pengurusan rakyat dengan syarat individu tersebut berstatus sebagai warga negara.

Ketiga, setiap pedagang yang merupakan warga negara boleh melakukan perdagangan di dalam negeri. Dalam berdagang, mereka harus tetap terikat syariat Islam, seperti larangan menjual barang haram, melakukan penimbunan, kecurangan, pematokan harga, dan sebagainya.

Keempat, pedagang yang merupakan warga negara boleh melakukan perdagangan luar negeri atau melakukan ekspor impor. Namun, jika ada komoditas ekspor impor yang berdampak buruk atau membawa mudarat bagi rakyat, komoditas ini saja yang dilarang.

Kelima, Khilafah akan memberlakukan cukai pada negara kafir yang juga menarik cukai atas perdagangan Khilafah. Penarikan cukai tidak berlaku bagi pedagang warga negara Khilafah pada komoditas ekspor impor yang mereka lakukan.

Demikianlah, Khilafah tidak akan membiarkan rakyat memenuhi kebutuhannya dengan berjuang sendiri. Namun, negara memberikan perlindungan, pelayanan, dan berbagai kemudahan agar mereka dapat memenuhi dan mewujudkan kesejahteraan hidup. Demikian halnya dengan industri tekstil yang semestinya bisa subur dan berkelanjutan, bukan bertumbangan secara massal. Jika tampak gejala pelemahan industri secara umum di dalam negeri, Khilafah akan segera mengambil langkah untuk menyuntikkan modal, juga memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana serta kebijakan dan birokrasi yang mudah. Wallahualam bissawab. [MNews/NA-RR]

Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *