Muslimah News, FOKUS — Glorifikasi seremonial HUT RI ke-79 di IKN telah nyata kian mengikis rasa keadilan. Betapa tidak? Pada saat rakyat sedang dilanda gelombang PHK dan turunnya daya beli, bahkan berada di jurang kemiskinan dan masih banyak yang kelaparan, negara malah menghambur-hamburkan anggaran hanya untuk sesuatu yang sifatnya seremonial. Namun miris, Presiden Jokowi malah menganggap bengkaknya anggaran tersebut wajar karena HUT RI tahun ini digelar di dua tempat, yakni di IKN, Kalimantan Timur, dan di Istana Merdeka, Jakarta.
Alasan lainnya, karena infrastruktur serta sarana-prasarana di IKN belum siap sepenuhnya sehingga ada beberapa hal yang harus dikebut untuk selesai agar bisa menampilkan pesona proyek ambisius Jokowi itu. Selain istana, yakni bandara yang akan digunakan untuk menyambut tamu-tamu VVIP negara, yang masih dalam proses pengerjaan pemadatan tanah dan diperkirakan akan bisa rampung akhir Agustus.
Kondisi ini menyebabkan panitia harus menyewa mobil dan bis untuk memobilisasi para tamu undangan ke IKN. Kemensetneg telah menekan 100 unit mobil untuk keperluan operasional dan penjemputan tamu. Hotel-hotel dan glamping mewah juga sudah disiapkan.
Tidak pelak, euforia penyambutan HUT RI di IKN pun menjadikan harga naik berlipat-lipat, seperti sewa mobil yang meningkat hingga empat kali lipat. Mobil Alphard yang biasa dipakai untuk mengantar presiden dan jajarannya, naik dari harga normalnya Rp7 juta menjadi Rp25 juta per hari per unit. Selain itu, persiapan di Jakarta pun tidak kalah mewah, mulai dari dekorasi, konsumsi, hingga uang saku pejabat dan insentif bagi bintang tamu.
Ironi
Tradisi “buang-buang uang” oleh pejabat negara sudah pasti mengikis rasa keadilan. Penguasa seperti tidak mengenal skala prioritas. Bayangkan saja, saat uang negara dipakai untuk kemewahan perhelatan HUT kemerdekaan, nyatanya masih banyak warga lokal di sekitar IKN yang belum mendapatkan dana kompensasi atas pembebasan tanah miliknya. Angka kemiskinan juga masih tergolong tinggi di Kalimantan Timur. Menurut data BPS Kaltim, jumlah penduduk miskin di Kaltim per Maret 2024 mencapai lebih dari 221 ribu orang.
Perihal ini, pengamat kebijakan publik dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Bayu Dardias Kurniadi, mengatakan bahwa penyelenggaraan HUT RI di IKN yang dipaksakan ini merupakan pertarungan politik Presiden Jokowi demi kelanjutan proyek mercusuarnya meski harus mengorbankan anggaran besar dan rasa empati kepada masyarakat yang sedang kesulitan ekonomi.
Walaupun diprediksi ekonomi Kaltim naik saat HUT RI di IKN terselenggara, tetapi pada kenyataannya yang menerima banyak keuntungan bukanlah warga sekitar. Ini karena pemilik hotel, restoran mewah, juga tempat-tempat wisata adalah orang-orang kaya yang notabene pemilik modal. Sebaliknya, usaha kecil warga lokal malah tergilas, bahkan mereka hanya mendapatkan polusi yang makin menghitam akibat mobilitas kendaraan yang semakin intens.
Tidak hanya persoalan seremonial belaka, kontroversi IKN memang sudah ada sejak gagasan pembangunannya dilontarkan. Biayanya yang mencapai Rp466 triliun sangat mengusik hati nurani rakyat Indonesia yang secara ekonomi nyata-nyata sedang membutuhkan pertolongan negara. Oleh sebab itu, bermewah-mewahan dalam hal yang sifatnya hanya seremonial tentu makin menyakiti rakyat.
Namun demikianlah ironi di negeri zamrud khatulistiwa ini. Para penguasanya lebih senang menari-nari di atas penderitaan rakyatnya sendiri. Apakah ini yang dinamakan merdeka? Seharusnya, memaknai kemerdekaan itu dengan prestasi dan hasil kerja nyata bukan sekedar seremonial yang penuh dengan pencitraan semata.
Penguasa dalam Islam
Realitas ini sungguh berbeda secara diametral, antara penguasa dalam sistem demokrasi dan Islam. Watak serakah, suka berfoya-foya, tidak amanah, dan hati sekeras batu hanya melekat pada penguasa yang lahir dari demokrasi.
Sedangkan penguasa dalam Islam tentu sebaliknya, ia akan amanah dan hatinya terpaut pada rakyat. Ia akan bersedih jika masih banyak rakyatnya yang susah. Ia hanya akan menggunakan uang negara semata untuk kemaslahatan umat. Ia juga berhati-hati dalam setiap pengambilan kebijakan agar implementasi dan hasilnya sesuai dengan tujuan utama mengurus urusan umat.
Kisah yang sangat masyhur tentang kesederhanaan Khalifah Umar bin Khaththab ra.. Ia tidak mau memakan roti yang lebih baik dari roti yang biasa rakyatnya makan. Ia pun menahan lapar kala rakyatnya banyak yang kelaparan. Ia bahkan sampai mengatakan, “Hai perut, walau engkau terus meronta-ronta, keroncongan, saya tetap tidak akan menyumpalmu dengan daging dan mentega sampai umat Muhammad merasa kenyang.”
Selain pejabat yang mencintai rakyatnya dengan tulus, sistem Islam akan melahirkan pejabat yang amanah. Ia akan menunaikan setiap amanah berupa urusan umat dengan tepat sasaran dan penuh kehati-hatian. Alokasi anggaran negara juga benar-benar diperhatikan skala prioritasnya. Ini karena penguasa dalam sistem Islam beramal menurut tuntunan syariat, baik tata cara pengelolaan pemasukan maupun pengeluarannya, sehingga akan terjaga dari penyelewengan dan kesia-siaan.
Pengeluaran Baitulmal
Pengelolaan keuangan negara dalam sistem Islam (Khilafah) akan fokus pada kemaslahatan umat. Sebagaimana kutipan dari kitab Muqaddimah ad-Dustûr, pengeluaran baitulmal dibagi menjadi enam bagian.
Pertama, delapan golongan yang berhak menerima zakat. Mereka berhak mendapatkan harta dari pos pemasukan zakat di baitulmal.
Kedua, jika dari kas zakat tidak ada dana, kebutuhan untuk orang fakir, miskin, ibnu sabil, kebutuhan jihad, dan gharimin (orang yang dililit utang) dialokasikan dari sumber pemasukan baitulmal lainnya. Jika jalur tersebut juga tidak ada dana, para ghaarimin tidak mendapatkan apa pun. Sedangkan, untuk memenuhi kebutuhan orang fakir, miskin, ibnu sabil, dan kebutuhan jihad, dipungut dari pajak (dharibah), yang itu pun hanya dikenakan pada orang kaya laki-laki. Selain itu, negara harus meminjam uang untuk memenuhi kebutuhan tersebut jika situasi dikhawatirkan menimbulkan bencana/malapetaka.
Ketiga, orang-orang yang menjalankan pelayanan bagi negara seperti para pegawai, penguasa, dan tentara, mereka diberi harta dari baitulmal. Jika dana baitulmal tidak mencukupi, negara segera memungut pajak untuk memenuhi anggaran tersebut. Negara juga harus meminjam uang untuk memenuhi kebutuhan tersebut jika situasi dikhawatirkan menimbulkan bencana/malapetaka.
Keempat, untuk pembanguan sarana pelayanan masyarakat yang vital seperti jalan raya, masjid, rumah sakit, dan sekolah, dananya berasal dari baitulmal. Jika dana baitulmal tidak mencukupi, juga segera dipungut pajak untuk memenuhi kebutuhan tersebut.
Kelima, pembangunan sarana pelayanan pelengkap juga mendapatkan biaya dari baitulmal. Jika dana baitulmal tidak mencukupi, pelaksanaan pembangunannya akan ditunda.
Keenam, bencana alam mendadak, seperti gempa bumi dan angin topan, biayanya ditanggung baitulmal. Jika dana baitulmal tidak mencukupi, negara akan mengusahakan pinjaman secepatnya, yang kemudian dibayar dari hasil pungutan pajak.
Khatimah
Demikianlah, glorifikasi HUT RI di IKN dengan anggaran fantastis jelas makin menambah berat persoalan pembangunan IKN yang memang sudah bermasalah sejak awal, khususnya dalam hal pembiayaan. Namun begitulah penguasa dalam sistem demokrasi, mereka menetapkan kebijakan yang nyatanya memang bukan untuk kepentingan rakyat. Oleh sebab itu, jelas hanya sistem Islam yang akan melahirkan penguasa yang amanah dan mencintai rakyatnya, dan sebaliknya rakyat juga mencintainya sehingga akan terwujud kehidupan yang sejahtera dan berkeadilan. Wallahualam bissawab. [MNews/KR-NA]
