Menghujat Khilafah Tanpa Hujah

Menghujat Khilafah Tanpa Hujah

Muslimah News, FOKUS — Beberapa tahun belakangan, kata “Khilafah” menjadi sorotan berbagai kalangan di berbagai media. Pada akhirnya, istilah ini menjadi tidak asing lagi di telinga umat Islam. Tentu saja situasi ini membuat orang-orang yang anti-Khilafah makin “kepanasan” dengan seruannya yang terus menggema. Mereka terus berupaya mengaburkan pandangan umat Islam tentang Khilafah dan memunculkan keraguan terhadap ajaran Islam ini, bahkan antipati terhadap perjuangan Islam.

Tentu saja situasi ini tidak datang secara kebetulan. Ada upaya yang sangat tersistematis yang tidak menghendaki tegaknya sistem Islam di muka bumi ini. Musuh-musuh Islam (baca: Barat) sangat paham bahwa Khilafah—sistem pemerintahan Islam—merupakan ancaman menakutkan bagi mereka. Sebabnya, jika Khilafah tegak di muka bumi, ia akan memberlakukan hukum Islam secara kafah yang pada akhirnya akan mengikis habis nilai-nilai peradaban Barat, bahkan menghentikan hegemoni dan dominasi liberalisme kapitalisme Barat atas negeri-negeri Islam.

Hal ini jelas akan mengganggu kepentingan Barat. Alhasil, mereka berupaya keras mengerahkan daya dan upayanya untuk menghalangi tegaknya Khilafah Islamiah di muka bumi. Mereka dengan sangat licik menggunakan antek-anteknya dan para tokoh muslim, bahkan “ulama”—disadari atau tidak—untuk memorak-porandakan kekuatan Islam dan mengadu domba umat Islam, salah satunya dengan menyebarkan tuduhan miring tentang Khilafah yang sejatinya tanpa argumentasi yang kuat.

Tuduhan Tanpa Hujah

Beberapa tuduhan tersebut di antaranya adalah sebagai berikut.

Pertama, tuduhan bahwa Khilafah tidak memiliki bentuk/model baku sehingga apa pun bentuk pemerintahannya bisa disebut dengan “Khilafah”.

Dalam rangkaian acara Jelajah Nusantara 2019 (lima tahun silam, ed.) bertemakan “Merawat Moderasi Agama”, Mahfud MD mengatakan, “Dalam Islam itu ada ajaran tentang Khilafah, tetapi tidak ada ajaran tentang sistem Khilafah. Bedakan ajaran dan sistem.” Hingga ketika ia dilantik menjadi Menko Polhukam pun ia makin gencar menyuarakan hal ini.

“Yang ada itu prinsip Khilafah dan itu tertuang dalam Al-Qur’an. Akan tetapi, Islam tidak mengajarkan soal sistem. Artinya, setiap negara bisa menentukan sendiri sistem pemerintahannya,” ujarnya. (Kumba News, 27-10-2019).

Lebih parah lagi, ia juga membuat pernyataan kontroversial, “Ada yang mengatakan, ‘Pak, Bapak bilang tidak ada Khilafah, tapi kan Nabi Muhammad itu mendirikan Khilafah?’ Iya, tetapi Khilafah itu bukan ajaran baku karena yang didirikan Nabi Muhammad itu tidak boleh diikuti.” (Kumparan, 2-12-2019).

Sungguh, ini merupakan tuduhan tanpa hujah. Terlebih lagi, mengatakan sistem kenegaraan Nabi ﷺ tidak boleh diikuti adalah bentuk penghinaan pada ajaran Nabi Muhammad ﷺ, bentuk merendahkan martabat ajaran beliau, dan tidak seharusnya keluar dari lisan seorang muslim.

Seyogianya, ia tidak sedang merendahkan diri Rasulullah ﷺ, melainkan menyepelekan ajarannya (warisannya) dengan mengatakan “tidak boleh diikuti”. Pernyataan bahwa negara yang Nabi ﷺ dirikan tidak boleh diikuti adalah bentuk merendahkan martabat ajaran Islam, juga bentuk kegagalan memahami ketundukan pada syariat Nabi ﷺ.

Salah satu ajaran Islam yang diwasiatkan dan diwariskan Rasulullah ﷺ kepada para sahabat dan umatnya adalah imamah (Khilafah). Ini sebagaimana sabdanya. Dari Abu Hurairah ra., Nabi Muhammad ﷺ bersabda, “Adalah Bani Israil, urusan mereka diatur oleh para nabi. Setiap seorang nabi wafat, digantikan oleh nabi yang lain. Sesungguhnya tidak ada nabi setelahku dan akan ada para Khalifah yang banyak.” (HR Bukhari, Muslim, dan Ahmad).

Sebelum Nabi ﷺ hijrah ke Madinah, beliau dibaiat oleh kaum muslim. Ini membuktikan bahwa beliau juga membentuk lembaga pemerintahan. Pasalnya, tugas kenabian dan kerasulan tidak membutuhkan baiat dari kaum muslim, melainkan keimanan. Kemudian, beliau ﷺ membentuk struktur pemerintahannya. Ada kepala negara, yakni Nabi Muhammad ﷺ sendiri. Ada pembantu yang membantu beliau dalam mengurus pemerintahan, mereka adalah Abu Bakar dan Umar bin Khaththab. Nabi ﷺ bersabda, “Dua pembantuku dari kalangan penduduk bumi adalah Abu Bakar dan Umar.” (HR Hakim).

Nabi ﷺ langsung memimpin kaum muslim, melayani kepentingan mereka, mengurus urusan mereka, membentuk masyarakat Islam, serta mengadakan perjanjian dengan orang Yahudi. Baru kemudian dengan Bani Dhamrah, Bani Mudlij, lalu dengan orang kafir Quraisy, penduduk Ailah, Jarba’, dan Adzrah.

Rasulullah ﷺ membangun struktur Negara Islam sendiri yang beliau sempurnakan semasa hidup beliau. Beliaulah yang menjadi kepala negaranya. Beliau pula yang memilih dua mu’awin (pembantu), wali, amil, kadi, pasukan, dirjen-dirjen departemen, serta majelis syura. Struktur ini—dengan segala bentuk dan otoritasnya—adalah tharîqah (metode baku) yang wajib diikuti.

Semua ini telah dinyatakan berdasarkan riwayat yang mutawatir. Sepeninggal Rasulullah ﷺ, para sahabat melanjutkan segala yang telah Rasulullah ﷺ lakukan. Dengan demikian, Rasulullah ﷺ telah mewariskan bentuk pemerintahan dan struktur negara yang telah sedemikian dikenal dan teramat jelas. Sebuah sistem pemerintahan yang baku sebagaimana perintah Allah Swt. dan wajib diterapkan oleh umat Islam sampai kapan pun dan di mana pun.

Fakta ini sesungguhnya telah menjawab tuduhan orang-orang anti-Khilafah yang menganggap bahwa Khilafah bukanlah sebuah sistem. Sekaligus menjelaskan bahwa Khilafah adalah sistem yang dicontohkan oleh Rasulullah ﷺ berdasarkan wahyu, bukan rekaan sahabat.

—

Kedua, tuduhan Khilafah melanggar kesepakatan nasional.

K.H. In’amuzzahidin saat menggelar kajian tafsir Al-Qur’an dalam rangka Latihan Dasar Kepemimpinan (LDK) di USM menyatakan, “Negara kita sudah final dengan ideologi Pancasila. Sudah tidak usah diganti-ganti dengan sistem Khilafah karena Pancasila sudah menjadi kesepakatan pendiri bangsa.” (IDN Times, 14-11-2019).

Senada dengannya, Wakil Presiden (kala itu, ed.) pun dengan berani menyatakan bahwa Khilafah tertolak di Indonesia. bukan karena islami atau tidak islami, melainkan karena menyalahi kesepakatan nasional sehingga harus dihormati. (Detik News).

Sungguh ini merupakan pernyataan yang sangat gegabah! Menyatakan Khilafah tertolak karena tidak sesuai dengan kesepakatan, sama saja dengan menganggap lebih tinggi aturan buatan manusia daripada aturan Allah. Benar bahwa Allah memerintahkan kita untuk memenuhi akad-akad yang kita buat sebagaimana firmannya dalam QS Al-Maidah ayat 1. Perintah menunaikan akad atau kesepakatan di sini meliputi semua akad dengan syarat tidak menyalahi hukum Allah. Sebaliknya, jika menyalahi hukum Allah, akad tersebut tidak boleh dilaksanakan. Apalagi jika sudahlah menyalahi hukum Allah, akad yang sama juga digunakan untuk menghalangi tegaknya hukum Allah, tentu lebih tidak boleh lagi.

Lebih-lebih lagi, ini bentuk menghalangi tegaknya hukum Allah yang disepakati oleh para ulama sebagai perkara yang ma’lumun min ad-din bi ad-dharurah (urgensinya diyakini dalam agama) dan a’dham al-wajibat (kewajiban paling agung).

—

Ketiga, tuduhan Khilafah antikeberagaman.

Tuduhan negatif lain yang berkembang di tengah umat tentang Khilafah adalah bahwa Khilafah mengancam keberagaman. Atas dasar ini, sebagian kalangan mempropagandakan bahwa Khilafah harus ditolak mentah-mentah karena dipandang akan menjadi sumber intoleransi, biang perpecahan, bahkan memicu pertumpahan darah di tengah rakyat. Benarkah demikian?

Nyatanya, Khilafah adalah ajaran Islam. Didefinisikan sebagai kepemimpinan umum atas kaum muslim di seluruh dunia yang akan menerapkan hukum-hukum Islam secara kafah di berbagai aspek kehidupan. (Taqiyuddin an-Nabhani, Asy-Syakhshiyyah al-Islamiyah Juz II, Beirut, Lebanon, Dar al-Ummah, 2003. Hlm. 13).

Khilafah merupakan sistem pemerintahan warisan Rasulullah ﷺ yang telah tegak menaungi umat manusia di dunia selama belasan abad. Bahkan, Khilafah berhasil tampil sebagai role model sistem kenegaraan yang mampu memberi manfaat dan kebaikan bahkan bagi umat nonmuslim, baik yang memilih hidup sebagai warga negara sebagai ahli zimi, maupun yang hidup di luar negara Khilafah sebagai muahid (yang terikat perjanjian) dan musta’min (yang masuk ke negeri Islam dengan jaminan).

Kehebatan Khilafah banyak dicatat dalam sejarah peradaban bangsa-bangsa di dunia. Hanya saja, musuh-musuh Islam—terutama dari kalangan negara pengemban kapitalisme—terus berusaha menyembunyikan sejarah ini rapat-rapat.

Ada beberapa sejarawan yang telah dengan sangat baik menggambarkan kehebatan Khilafah dalam menjamin kesejahteraan, menyelesaikan problem pluralitas dan memberi model toleransi tingkat tinggi. Di antaranya adalah Thomas Walker Arnold, seorang sejarawan berkebangsaan Inggris yang hidup antara 1864—1930.

Dalam bukunya yang terkenal, The Preaching of Islam, Arnold menuliskan gambaran perlakuan yang diterima oleh nonmuslim yang hidup di bawah pemerintahan Daulah Utsmaniyah. Ia menyatakan, “Sekalipun jumlah orang Yunani lebih banyak dari jumlah orang Turki di berbagai provinsi Khilafah yang ada di bagian Eropa, toleransi keagamaan diberikan pada mereka, perlindungan jiwa dan harta yang mereka dapatkan membuat mereka mengakui kepemimpinan Sultan atas seluruh umat Kristen.”

Arnold juga menjelaskan, “Perlakuan pada warga Kristen oleh pemerintahan Ottoman—selama kurang lebih dua abad setelah penaklukan Yunani—telah memberikan contoh toleransi keyakinan yang sebelumnya tidak dikenal di daratan Eropa. Kaum Kalvinis Hungaria dan Transilvania, serta negara unitaris (kesatuan) yang kemudian menggantikan kedua negara tersebut, juga lebih suka tunduk pada pemerintahan Turki daripada berada di bawah pemerintahan Hapsburg yang fanatik. Kaum Protestan Silesia pun sangat menghormati pemerintah Turki dan bersedia membayar kemerdekaan mereka dengan tunduk pada hukum Islam. Kaum Cossack yang merupakan penganut kepercayaan kuno dan selalu ditindas oleh Gereja Rusia juga menghirup suasana toleransi dengan kaum Kristen di bawah pemerintahan Sultan.”

Selain Arnold, William James Durant (1885—1981), seorang sejarawan berkebangsaan Amerika dalam buku The Story of Civilization yang ia tulis bersama istrinya, Ariel Durant, mengatakan, “Para Khalifah telah memberikan keamanan kepada manusia hingga batas yang luar biasa besarnya bagi kehidupan dan kerja keras mereka. Para Khalifah itu juga telah menyediakan berbagai peluang untuk siapa pun yang memerlukan dan memberikan kesejahteraan selama beradab-abad dalam wilayah yang sangat luas. Fenomena seperti itu belum pernah tercatat —(dalam sejarah) setelah zaman mereka.”

—

Keempat, tuduhan Khilafah tidak cocok dengan peradaban saat ini

Ikhsan Abdullah dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyatakan bahwa kerangka politik Khilafah bertolak belakang dengan sistem demokrasi di negara modern saat ini. Menurutnya, Khilafah telah kehilangan legitimasinya di dunia, tepatnya ketika masa Ottoman di Turki berakhir. “Sekarang tidak ada negara modern yang menggunakan sistem itu, termasuk di Timur Tengah. Jadi, tidak relevan lagi bicara Khilafah,” ujarnya. (Jawa Pos Grup, 2019). Bahkan, Said Aqil Siradj mengatakan bahwa Khilafah sudah basi.

Sungguh ini pernyataan yang sembrono, tidak berhujah. Khilafah adalah ajaran Islam yang dengan tegas dijelaskan dalam Al-Qur’an dan Hadis. Rasulullah ﷺ bersabda, “Akan ada era kenabian di tengah-tengah kalian, atas kehendak Allah, ia akan tetap ada. Kemudian Dia mengakhirinya jika Dia berkehendak untuk mengakhirinya. Kemudian akan ada Khilafah yang mengikuti metode kenabian.” (HR Ahmad). Hadis ini menjelaskan bahwa Negara Islam yang Nabi ﷺ dirikan adalah negara nubuwwah (kenabian) yang eranya berakhir seiring wafatnya Nabi ﷺ.

Setelah Nabi ﷺ wafat, Negara Islam dilanjutkan oleh khulafa yang mengikuti minhaj kenabian. Nabi ﷺ sendiri menggunakan istilah Khilafah ‘ala minhaj an-nubuwwah untuk menjelaskan bahwa Khilafah adalah negara yang melanjutkan apa-apa yang telah dibangun dan dicontohkan oleh Nabi ﷺ. Semua yang diperintahkan Allah dan Rasul-Nya tidak akan berubah karena perubahan waktu dan tempat.

Lalu, jika tidak cocok dengan peradaban sekarang atau dianggap basi, mengapa mereka sangat takut akan diterapkannya Khilafah? Sesungguhnya, yang terjadi adalah sebaliknya. Justru karena menyadari kemungkinan dan rasionalitas dari ide Khilafah inilah, maka sejumlah pemimpin dunia memperingatkan tentang Khilafah sebagai ancaman buat mereka.

Perdana Menteri Inggris Tony Blair, misalnya, di hadapan Konferensi Umum Partai Buruh pada 16 Juni 2005 mengatakan, “Kita sesungguhnya sedang menghadapi sebuah gerakan yang berusaha melenyapkan negara Israel dan mengusir Barat dari Dunia Islam, serta menegakkan

Daulah Islam tunggal yang akan menjadikan syariat Islam sebagai hukum di Dunia Islam melalui penegakan Khilafah bagi segenap umat Islam.”

Pada September 2006, George W. Bush juga membicarakan Khilafah. Bush mengatakan, “Mereka itu sesungguhnya berusaha menegakkan kembali negara mereka yang amat unggul, Khilafah Islamiah. Semuanya akan dipimpin dengan ideologi yang sangat dibenci itu. Sistem Khilafah itu akan mencakup seluruh negeri-negeri Islam yang ada saat ini.”

Oleh sebab itu, Prof. Hassan Ko Nakata, seorang cendekiawan muslim Jepang yang ahli teori politik Islam, memandang bahwa konsep Khilafah bukanlah konsep yang tidak realistis. Konsep yang sedang diperjuangkan ini adalah ide yang riil. Ide ini bertumpu pada dalil yang kukuh. Bahkan menurutnya, “Indonesia mempunyai syarat untuk tegaknya Khilafah itu.”

Khatimah

Telah sangat jelas bahwa Khilafah adalah ajaran Islam, bagian dari syariat Allah Swt. yang wajib ditunaikan oleh umat Islam. Khilafah adalah sistem pemerintahan, penerus Negara Islam yang dicontohkan Rasulullah ﷺ, dan yang pernah diterapkan oleh para sahabat dan generasi berikutnya.

Oleh karenanya, menghujat Khilafah tanpa hujah sama saja dengan menolak Khilafah. Tidak ada alasan yang dapat diterima akal sehat untuk menolak Khilafah. Menolak dan menentang Khilafah sama saja dengan menolak dan menentang ajaran Islam, sama saja dengan menantang Allah dan Rasul-Nya. Wallahualam bissawab. [MNews/GZ]

Sumber artikel: Risalah Akhir Tahun 2019

Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *