Muslimah News, FOKUS — Krisis perlindungan anak di negeri ini kian terasa. Orang tua pun cenderung was-was saat melepas anak mereka ke lingkungan umum. Setelah rentetan masalah yang menimpa anak-anak seperti perundungan, pekerja anak di bawah umur, juga permasalahan sosial sebagaimana pornografi, pelecehan seksual, serta kekerasan pada anak.
Terbaru, beberapa hari lalu, pihak berwajib menangkap seorang perempuan yang diduga menganiaya balita berusia dua tahun di daycare miliknya yang berlokasi di Depok. Peristiwa ini sungguh miris karena sebuah lembaga yang menawarkan jasa untuk menjaga anak ternyata malah menganiaya anak. Namun di tengah sistem sekuler kapitalisme hari ini, lingkungan sosial memang tidak mampu memberi kepastian perlindungan dan keamanan pada anak. Lantas, bagaimana pandangan Islam dalam mewujudkan perlindungan bagi anak?
Permasalahan Kompleks
Kasus penganiayaan anak di daycare tersebut menuai kritik dari masyarakat dengan berbagai sudut pandang. Ada yang menyalahkan penyedia layanan jasa daycare tersebut, orang tua sang anak, bahkan ada pula yang menuntut standarisasi pelayanan perawatan anak agar terwujud dalam bentuk regulasi.
Di tengah suara-suara kritis tersebut, sejatinya akar masalah seputar perlindungan dan jaminan keamanan anak sangatlah kompleks. Untuk itu, perlindungan anak membutuhkan peran berbagai pihak, yakni keluarga dalam hal ini orang tua, masyarakat serta negara.
Sayangnya, dalam sistem kehidupan yang kapitalistik hari ini, peran seluruh elemen tersebut tidak bisa berjalan ideal. Dalam karut marutnya tuntutan ekonomi dan paradigma matrealistis, menggunakan jasa penitipan dan perawatan anak dianggap pilihan logis.
Ini karena para orang tua muda itu merasa harus bekerja banting tulang memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Hal ini terjadi tidak terkecuali pada para ibu, yang juga turut berjibaku dengan dunia kerja, sembari berusaha semaksimal mungkin menjalankan peran mereka di sektor domestik.
Konsekuensi Pengarusutamaan Gender
Tentu saja kondisi kaum perempuan ini adalah bagian dari konsekuensi atas derasnya pengarusutamaan gender di berbagai lini dalam rangka membangkitkan emansipasi perempuan. Konsep pemberdayaan perempuan sendiri memang fokus pada pemberdayaan ekonomi perempuan.
Tidak heran, identitas perempuan berdaya pada akhirnya dinarasikan berdasarkan kuantitas materi yang mereka hasilkan. Praktis, kondisi ini mencerabut fitrah perempuan yang seharusnya bisa berperan jauh lebih besar dalam memastikan perlindungan dan penjagaan terhadap anak-anak mereka.
Dengan demikian, menjamurnya layanan penitipan dan perawatan anak sesungguhnya tidak lepas dari pengarusan ide kesetaraan gender. Keberadaan daycare bahkan menciptakan atmosfer yang mendorong mobilitas perempuan ke luar rumah untuk bekerja. Daycare seakan-akan menjadi obat penenang bagi pelanggaran fitrah mereka yang seharusnya menjadi madrasah pertama dan utama bagi sang anak.
Tidak pelak, maraknya daycare telah mereduksi peran orang tua sebagai lapis pertama perlindungan anak. Akibatnya, kekerasan pada anak kian marak ketika perlindungan terhadap mereka diabaikan orang tua, dan justru diserahkan kepada pihak lain sebagaimana daycare.
Hal yang juga tidak boleh kita lupakan adalah bahwa para perempuan yang memilih untuk bekerja di daycare memiliki motivasi yang sama sebagaimana ibu bekerja lainnya. Motivasinya adalah materi semata, jauh dari motivasi kasih sayang sebagaimana ibu kepada anaknya. Dengan demikian, benarlah bahwa penjagaan dan perlindungan hakiki pada anak sejatinya datang dari orang tua mereka sendiri, bukan orang lain.
Memang benar, pada 2022 lalu Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) bekerja sama dengan Badan Standardisasi Nasional (BSN) untuk menyiapkan standardisasi Daycare Ramah Anak sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI).
Hanya saja, di tengah masifnya kampanye emansipasi dan pemberdayaan ekonomi perempuan, upaya mewujudkan standarisasi daycare ini akan sulit terwujud. Apalagi standarisasi tersebut jelas menjadi pelengkap untuk memasifkan pemberdayaan ekonomi perempuan.
Oleh karena itu, maraknya kekerasan yang terjadi pada anak saat ini seharusnya membuat kita menelaah kembali realisasi perlindungan anak secara riel di tengah sistem sosial yang rusak dan merusak. Hal ini semestinya juga memahamkan kita akan peran ideal semua pihak, seraya menelaah berbagai variabel yang membuat peran seluruh elemen tersebut berjalan tidak ideal akibat penerapan sistem sekuler ini.
Perlindungan Anak dalam Islam
Sebagai komparasi sistemis, Islam memiliki konsep sahih dalam mewujudkan perlindungan terhadap anak. Allah Swt. telah mewajibkan para orang tua untuk menjalankan tanggung jawab mereka dalam menjaga, melindungi, dan mendidik anak. Konsekuensi dari tanggung jawab ini terkait erat dengan pahala dan dosa.
Allah berfirman dalam ayat, “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul, dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.” (QS. Al-Anfal [8]: 27).
Atas dasar itu, orang tua harus berupaya semaksimal mungkin menjalankan kewajibannya. Mereka memahami bahwa kelak Allah akan meminta pertanggungjawaban atas amanah tersebut. Untuk itu, agar orang tua dapat menjalankan perannya, sudah selayaknya negara menciptakan iklim kondusif.
Caranya yakni dengan memastikan bahwa peran antara suami dan istri berjalan sesuai fitrahnya. Ayah sebagai wali bertanggung jawab mencari nafkah untuk keluarga, sedangkan para ibu memastikan tugasnya sebagai ummun wa rabbatul bait bisa berjalan sesuai syariat.
Pembagian peran yang sesuai standar syariat ini akan mewujudkan hak-hak anak berupa penjagaan fitrah, penjagaan jiwa, termasuk penjagaan dirinya dari berbagai kekerasan fisik yang berpeluang terjadi.
Hadirnya lembaga pelayanan, penitipan, dan perawatan anak adalah bentuk pelayanan jasa pada dasarnya memang boleh saja dalam Islam. Hal ini sebagaimana seorang ibu rumah tangga yang jugar boleh menggunakan jasa seorang asisten rumah tangga (ART) untuk menunaikan kewajiban domestiknya. Hanya saja, ketika kita memahami bahwa pemberdayaan perempuan saat ini ternyata merupakan agenda yang sengaja diaruskan penjajah untuk mencerabut fitrah kaum perempuan, jelas kita layak mengkritiknya.
Bahkan, patut menjadi catatan bahwa orang tua tidak boleh merasa telah menjalankan tanggung jawab menjaga anak-anaknya hanya dengan mencari lembaga layanan jasa penjagaan dan penitipan bagi anak mereka. Orang tua akan terkategori melalaikan tanggung jawabnya yang berasal dari Allah tersebut, dengan menyerahkan sepenuhnya pengurusan anak tanpa mereka berkontribusi dalam menjaga dan mendidik sang anak.
Dalam Islam, mempekerjakan orang dengan tujuan memudahkan peran orang tua tentu dibolehkan. Oleh karena itu, ada akad yang terjadi antara pemberi layanan jasa dengan orang tua. Pada titik ini, hukum yang berlaku akan mengikat antara pemberi dan pengguna jasa. Namun jika penyedia layanan jasa tidak menjalankan objek akad, berarti pihak tersebut telah mengkhianati akad.
Bagi pelaku penganiayaan, Islam memiliki sistem sanksi yang harus diberlakukan kepada pelakunya sesuai tingkat kriminalitas yang dilakukan. Ini akan kembali pada pendapat hakim sesuai standar hukum syariat yang berlaku.
Syekh Abdurrahman al-Maliki, dalam kitabnya Nizam Al-Uqubat, menjelaskan bahwa batasan tindakan atau perbuatan kriminal adalah perbuatan tercela (qabih). Perbuatan tercela adalah apa saja yang dinyatakan tercela oleh syariat.
Adapun penganiayaan —sebagaimana dalam kasus daycare tadi- bisa terkategori jinayat jika pelaku melakukan hal yang membahayakan organ tubuh, baik itu mata, kepala, punggung atau yang lain. Sanksinya sesuai diat yang ditetapkan syariat. Bisa pula terkategori takzir jika pelaku melakukan kriminalitas yang terkategori melanggar hak seorang hamba. Bahkan, bisa terkategori kisas jika sampai menghilangkan nyawa.
Selanjutnya, negaralah yang berperan dalam pelaksanaan sanksi terhadap pelaku. Negara pula yang berperan dalam menciptakan iklim yang kondusif agar penganiayaan terhadap anak —baik dilakukan oleh orang tua sendiri, maupun dari lingkungan sosial— tidak terjadi. Caranya adalah dengan melakukan edukasi secara kontinu mengenai kewajiban memberi perlindungan terhadap anak baik di lingkungan keluarga maupun sosial.
Walhasil, melindungi anak dari kekerasan membutuhkan sistem yang sehat. Di dalamnya negara berperan menciptakan atmosfer kondusif bagi terwujudnya keamanan bagi anak, masyarakat bahu-membahu merealisasikan apa yang menjadi visi negara bagi generasi, sedangkan para individu masyarakat menjalankan perannya masing-masing sesuai standar syariat. Kondisi ideal ini akan memastikan terwujudnya tatanan keluarga ideal sebagai institusi pencetak generasi masa depan. Wallaahualam bissawab. [MNews/JM-NA]
