[Kabar] Kemandirian Finansial Perempuan di Era Revolusi Industri 5.0, Pengamat: Ada Masalah dalam Pemenuhan Nafkah

[Kabar] Kemandirian Finansial Perempuan di Era Revolusi Industri 5.0, Pengamat: Ada Masalah dalam Pemenuhan Nafkah

Muslimah News, NASIONAL — Melansir situs Kemenkeu, Revolusi Industri 5.0 adalah konsep yang masih dalam tahap pengembangan dan perdebatan, tetapi secara umum mengacu pada perkembangan teknologi yang terus meningkatkan otomatisasi dan digitalisasi dalam industri dan sektor produksi.

Revolusi Industri 5.0 lebih menitikberatkan pada integrasi antara teknologi canggih, seperti AI (artificial intelegence), IoT (Internet of Things), dan teknologi robot lainnya dengan keahlian manusia dan inovasi yang dapat mendorong perkembangan sistem produksi yang lebih efisien, fleksibel, berkelanjutan, dan meningkatkan kesejahteraan.

Dosen Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Islam Riau (UIR) Hafidzah Nurjannah, S.E., M.Sc. mengatakan, Revolusi Industri 5.0 harus dimanfaatkan bagi kemandirian finansial perempuan.

“Kemandirian finansial penting bagi perempuan karena dapat membantu perempuan merasa lebih aman dan stabil secara finansial. Perempuan juga dapat meningkatkan kualitas hidupnya dengan cara memenuhi kebutuhan dan keinginannya, seperti perawatan kecantikan, kesehatan, ataupun gaya hidup yang lebih baik”, ujarnya di UIR, Kamis (11-7-2024).

Ia menambahkan, dengan kemandirian finansial, perempuan dapat melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi sehingga berdampak terhadap peningkatan karir pada industri kerja.

Ada Masalah

Namun, pengamat sosial ekonomi Yeni Asropi, Ph.D. menilai sebaliknya. Menurutnya, tuntutan kemandirian finansial perempuan justru menunjukkan adanya masalah dalam pemenuhan nafkah.

“Fakta saat ini menunjukkan perempuan didera oleh kemiskinan akut. Dalam perspektif feminisme, kemiskinan perempuan terjadi karena dominasi pria dalam kehidupan sehingga perempuan terpinggirkan. Solusinya adalah memandirikan perempuan secara finansial agar perempuan menjadi bernilai di tengah masyarakat dan tidak tergantung kepada suami,” ungkapnya kepada MNews, Kamis (1-8-2024).

Dalam perspektif feminisme yang hanya menstandarkan kepada materi, ucapnya, aktivitas domestik dianggap rendah karena tidak menghasilkan materi berupa gaji atau prestise bagi perempuan.

“Padahal, miskinnya perempuan bukan karena bias gender atau dominasi laki-laki. Perempuan yang miskin umumnya keluarga dan suaminya juga miskin, jadi bukan karena gendernya,” kata Yeni.

Ia meyakini, tingkat kemiskinan yang terjadi saat ini disebabkan oleh penerapan sistem ekonomi kapitalisme ribawi.

“Ekonomi ribawi menyebabkan yang kaya makin kaya karena modalnya harus diakses dengan memberikan bunga (riba) yang menguntungkan pemodal. Sedangkan, masyarakat yang tidak memiliki modal makin kesulitan mendapat modal usaha karena harus membayar bunga modal yang memberatkan. Terlebih riba diharamkan oleh Allah Swt.,” bebernya.

Dalam penilaiannya, kemiskinan dan kesulitan memberikan nafkah kepada istri dan anak juga disebabkan oleh makin sempitnya lapangan kerja di sektor riil.

“Hal ini karena dalam sistem ekonomi ribawi, sebagian besar dana tersedot ke sektor nonriil yang tidak membutuhkan tenaga kerja, sedangkan dana di sektor riil makin surut. Padahal, sektor inilah yang membutuhkan banyak tenaga kerja untuk memproduksi barang dan jasa,” ulasnya.

Di samping itu, ia melanjutkan, banyaknya proyek asing yang menggunakan tenaga kerja asing membuat pengangguran makin meroket dan banyak kepala keluarga tidak mampu menafkahi keluarganya.

“Selain lapangan kerja makin sempit, kemiskinan juga disebabkan tidak adanya jaminan negara terkait hak rakyat untuk mendapatkan pendidikan dan pelayanan kesehatan. Ini makin menambah beratnya beban yang ditanggung oleh masyarakat. Kepala keluarga tidak hanya harus memikirkan urusan nafkah sehari-hari, tetapi juga dibebani tingginya biaya untuk berobat dan pendidikan anak,” ucapnya miris.

Sistem Islam

Menurutnya, karena permasalahan nafkah muncul dari penerapan sistem ekonomi kapitalisme, maka solusinya harus mengganti sistem tersebut dengan sistem Islam.

“Sebagai muslim, kita harus menyadari bahwa solusi atas segala masalah hidup, termasuk nafkah perempuan telah diberikan oleh Allah Swt.,” ujarnya.

Sistem ekonomi Islam yang diterapkan oleh negara, jelasnya, tidak memberlakukan riba sehingga modal berputar di tengah masyarakat dan sektor riil berkembang pesat karena sektor nonriil tidak diberi tempat untuk eksis.

“Negara juga akan membuka lapangan kerja seluas-luasnya bagi para kepala keluarga. Pendidikan dan kesehatan yang layak dan berkualitas langsung dijamin oleh negara seperti terbukti di sepanjang peradaban Islam,” imbuhnya.

Ia meyakini, dalam naungan Islam kaum perempuan kembali pada fitrahnya, tercukupi seluruh kebutuhannya secara layak, mampu berperan dalam mendidik anak, dan mengelola rumah tangga.

“Tugas domestik perempuan tidak dianggap rendah, tapi sebagai posisi yang mulia. Ini karena standarnya bukan gaji, tapi pahala dari Allah. Kepala keluarga terdorong untuk produktif bekerja atas dasar pahala. Bagi yang lalai dari memberi nafkah, padahal ia mampu, akan dikenakan sanksi oleh negara,” jelasnya.

Menurutnya, yang dibutuhkan kaum perempuan saat ini bukanlah kemandirian finansial melalui bekerja atau berbisnis.

“Syariat Islam akan mengatur laki-laki dan perempuan dengan tanggung jawabnya masing-masing yang saling melengkapi. Perempuan dalam naungan Islam tidak membutuhkan kemandirian finansial, tetapi nafkahnya terjamin oleh orang tua atau suaminya secara layak,” bebernya.

Jika keluarganya tidak mampu, lanjutnya, akan dijamin oleh kerabatnya, dan jika kerabatnya juga tidak mampu maka tanggung jawab terakhir ada pada negara.

“Perempuan dibolehkan bekerja, tetapi merupakan pilihan baginya, bukan karena paksaan ekonomi atau demi gengsi. Perempuan yang memilih untuk bekerja memang memiliki kemampuan lebih untuk disumbangkan kepada masyarakat untuk kemajuan peradaban Islam, bukan karena terpaksa,” imbuhnya.

Terakhir, ia menandaskan, dengan Revolusi Industri 5.0, kemajuan teknologi, digitalisasi, dan otomatisasi di segala bidang tidak akan banyak berarti bagi kesejahteraan rakyat jika dikelola dengan mindset kapitalisme seperti saat ini. [MNews/IA]

Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *