Muslimah News, FOKUS — Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkapkan, ada lebih dari 130.000 transaksi terkait praktik prostitusi dan pornografi anak. Kepala PPATK Ivan Yustiavandana menjelaskan bahwa berdasarkan hasil analisis, praktik prostitusi dan pornografi tersebut melibatkan lebih dari 24.000 anak berusia 10 tahun hingga 18 tahun. Menurutnya pula, frekuensi transaksi yang terkait dengan tindak pidana tersebut mencapai 130.000 kali, dengan nilai perputaran uang mencapai Rp 127.371.000.000.
Sementara itu, Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri juga membongkar sindikat pelaku eksploitasi perempuan dan anak di bawah umur melalui media sosial. Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri Kombes Dani Kustoni menjelaskan, sindikat ini mempekerjakan serta menawarkan pekerjaan seks komersial (PSK), serta menjual video pornografi melalui aplikasi X dan Telegram.
Mirisnya, sebagian orang tua mengetahui kasus ini tetapi membiarkan anak mereka terlibat bisnis prostitusi dan pornografi. Mengapa kasus ini demikian subur dalam sistem sekuler? Bagaimana Islam mengatasinya?
Masalah Kompleks
Bisnis syahwat yang tumbuh subur dan menjerat para remaja ini bersifat kompleks. Secara garis besar, ada dua hal yang memicu kondisi ini yakni faktor ekonomi dan sistem sosial yang rusak.
Faktor ekonomi sendiri kerap menjadi alasan untuk mencari cuan lewat bisnis haram. Kemelut ekonomi keluarga yang tidak lagi mampu menopang kebutuhan orang per orang, berujung kepasrahan. Akibatnya, orang tua terpaksa melepas anak-anak mereka untuk bekerja dalam lingkaran bisnis haram ini.
Di sisi lain, sulitnya lapangan kerja menjadikan sebagian orang memilih jalan pintas. Pekerjaan yang mengeksploitasi sisi keperempuanan seakan menjadi pilihan logis. Kondisi ini kian kusut saat berhadapan dengan realitas sosial masyarakat yang konsumtif. Tidak dimungkiri, sikap konsumtif ini memengaruhi nyaris seluruh lapisan masyarakat termasuk remaja.
Sikap konsumtif juga telah memerangkap masyarakat dalam ritme gaya hidup sekuler. Remaja yang hidup dalam realitas kehidupan sekuler ini selanjutnya dibesarkan dalam prinsip hidup hedonisme. Ekonomi keluarga yang mengimpit, standar hidup masyarakat yang permisif, dan sistem sosial yang rusak berkolaborasi merusak generasi.
Mereka menjalani hidup dengan mengikuti persepsi masyarakat yang mendefinisikan kebahagiaan hidup pada perolehan gemerlap dunia. Hal ini tidak lepas dari stimulus media, lingkaran pergaulan, maupun referensi gaya hidup dari selebritas. Tidak pelak, remaja ini menempuh berbagai cara demi memenuhi standar hidup ala kaum elit meski ekonomi mereka sulit.
Keluarga Tidak Berdaya
Tuntutan gaya hidup yang bertemu dengan bisnis syahwat akhirnya mengincar remaja. Bisnis prostitusi kini tidak lagi malu-malu di balik masalah ekonomi semata. Lebih jauh, ada tren sosial yang menjadi ciri masyarakat sekuler kapitalistik. Lebih menyedihkan lagi, keluarga yang seharusnya menjadi benteng bagi anak justru tidak berdaya menjalankan fungsi sejatinya.
Di tengah kehidupan yang kian menggigit, pertahanan keluarga terus tergerus. Bahkan, fitrah keluarga pun tercerabut. Tidak sedikit orang tua yang tega menjajakan anak mereka sendiri. Di titik terakhir dari kepasrahan mereka yang diimpit getirnya hidup, orang tua memilih diam meski mengetahui anaknya terlibat dalama bisnis prostitusi. Sungguh sebuah kenyataan pahit sekaligus bejat.
Keluarga yang seharusnya membentengi generasi, harus menyerah di hadapan realitas hidup. Sementara itu, negara yang seharusnya hadir melindungi rakyat pun abai. Para pejabat lebih sibuk saling tuding dan menyalahkan. Pada tataran regulasi, pemerintah terkesan bingung mengurai bisnis prostitusi yang melibatkan remaja.
Lebih parahnya lagi, pergaulan bebas ini difasilitasi berbagai media. Media yang sudah menjadi instrumen pemicu bangkitnya syahwat, pada saat yang sama juga menjadi alat untuk memperluas jejaring bisnis syahwat. Pemerintah seakan kehabisan akal menutup celah hadirnya bisnis haram ini. Lantas, apa sebenarnya masalah mendasar dari masalah ini?
Dampak Prinsip Kebebasan
Sistem sekuler kapitalisme adalah pangkal dari seluruh masalah hari ini. Prinsip kebebasan yang lahir dari sistem ini telah menjadikan manusia jauh dari fitrahnya. Hedonisme kehidupan telah menciptakan lingkaran masalah yang tidak berujung.
Prinsip kebebasan kepemilikan dari sistem ini telah menciptakan kesenjangan ekonomi di tengah-tengah masyarakat. Dominasi kekayaan di tangan korporasi berkontribusi dalam meningkatkan angka kemiskinan struktural.
Negara yang menyerahkan sistem ekonomi berbasis mekanisme pasar secara tidak langsung telah lepas tangan dari memenuhi kebutuhan rakyat. Tidak heran, masyarakat seolah hidup di rimba belantara. Mereka berjuang untuk hidup di tengah sistem yang menganut prinsip bahwa yang kuat akan memangsa yang lemah.
Di satu sisi, konglomerasi media di tangan pebisnis telah mengarahkan prinsip media sesuai keinginan mereka. Prinsip untung dan rugi telah membutakan mereka. Jadilah media hari ini berperan sebagai penjaja sekaligus alat promosi bisnis syahwat. Tidak hanya itu, nyaris setiap saat media juga menjajakan gaya hidup hedonis para publik figur yang memengaruhi sikap dan perilaku masyarakat.
Di sisi lain, prinsip kebebasan berperilaku telah menciptakan sistem sosial yang rusak. Dalih kebebasan individu telah menciptakan habitat ideal bagi tumbuhnya bisnis prostitusi. Bisnis hiburan malam yang kerap menjadi kontroversi di masyarakat justru mendapat jaminan karena berkontribusi pada pendapatan negara.
Lihatlah, bagaimana halal-haram tidak menjadi standar dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Berharap sistem sekuler ini mampu menyelesaikan problematik prostitusi ibarat menggantang asap, karena sia-sia dan khayali.
Perspektif Islam
Standar kebahagiaan manusia hanya merujuk pada apa yang Allah ridai. Halal-haram adalah patokan perbuatan. Keyakinan individu ini akan mendapatkan habitat yang tepat ketika masyarakat dan negara turut serta berperan dalam mewujudkan suasana keimanan dalam kehidupan sosial.
Di sisi lain, sistem ekonomi yang berlaku adalah yang berpijak pada prinsip bahwa negara adalah pengurus rakyat serta memosisikan negara sebagai pihak yang berkewajiban memenuhi kebutuhan rakyat. Mekanisme pemenuhannya sesuai standar syariat yang berawal dari penafkahan seorang ayah/suami kepada orang-orang yang menjadi tanggungannya. Dalam hal ini, negara wajib mengedukasi para wali—penanggung nafkah—untuk bekerja. Negara pulalah yang berkewajiban membuka lapangan kerja bagi mereka.
Jika penafkahan wali tidak terselenggara karena sebab tertentu, penafkahan ini akan berpindah kepada kerabat. Jika kondisi ideal ini belum terpenuhi, ada konsep saling membantu (ta’awun) antara sesama. Jika seluruh mekanisme di atas tidak terlaksana karena orang yang bersangkutan wafat/tidak ada, negara wajib turun tangan, hingga batas pemenuhan kebutuhan individu warga terpenuhi.
Konsep nafkah ini urgen untuk kita perhatikan karena terdesaknya seseorang dalam memenuhi kebutuhan hidup jelas berpotensi memunculkan bahaya, salah satunya dengan menghalalkan segala cara untuk memperoleh harta seperti prostitusi.
Lebih lanjut, prostitusi berkaitan erat dengan sistem sosial masyarakat. Untuk itu, negara wajib menciptakan tata sosial yang sesuai syariat. Dalam kehidupan sosial, negara wajib mengontrol interaksi yang terjadi antara laki-laki dan perempuan hanya pada perkara yang dibolehkan syarak, yakni pendidikan, kesehatan, dan muamalah syar’i.
Islam benar-benar mendudukkan negara dalam perannya sebagai pengurus dan pelindung rakyat. Atas dasar ini, negara wajib menciptakan kehidupan sosial yang bersih dari stimulus syahwat. Negara juga berkewajiban menindak tegas setiap tayangan maupun visualisasi baik dalam bentuk gambar maupun suara yang berpotensi membangkitkan syahwat. Dalam Islam, media harus bersih dari berbagai hal yang merusak tatanan kehidupan masyarakat, termasuk eksploitasi privasi kehidupan seseorang yang berpotensi memengaruhi perspektif Islam yang sahih di masyarakat.
Islam juga memiliki seperangkat sistem sanksi yang tegas dan menjerakan bagi pelaku maksiat. Hal ini akan mampu mencegah terjadinya prostitusi dalam segala bentuknya. Islam tidak mengenal prinsip kebebasan yang menjadi dalih bagi manusia untuk berbuat sekehendak hatinya.
Di samping berbagai tugas negara di atas, suasana keimanan yang tercipta di masyarakat tidak lepas dari adanya individu yang bertakwa. Keimanan yang mereka miliki adalah benteng dari berbagai perilaku maksiat. Individu-individu yang terikat oleh aturan, pemikiran, dan perasaan sama inilah yang ada dalam kehidupan masyarakat Islam.
Ini tentu berbeda dengan kondisi masyarakat sekuler hari ini. Alih-alih hidup dalam kondisi sejahtera, mereka justru hidup dalam sistem rusak yang mencerabut fitrah mereka sebagai manusia berakal. Wallaahualam bissawab. [MNews/JM-NA]
