[Kabar] Demokrasi Brutal dengan Politik Uang, Akademisi: Memang Sudah Karakter Bawaan

[Kabar] Demokrasi Brutal dengan Politik Uang, Akademisi: Memang Sudah Karakter Bawaan

Muslimah News, NASIONAL — Lembaga Penelitian, Pendidikan, Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) kembali menggelar Sekolah Demokrasi (Sekdem) 2024. Berbeda dengan tahun sebelumnya, Sekdem yang digelar secara daring, Jumat (26-7-2024) ini dilakukan bersama-sama dengan INDEF School of Political Economy.

Dalam kesempatan tersebut, pendiri INDEF Didik J. Rachbini menilai, demokrasi Indonesia saat ini brutal dengan politik uang sehingga kaum intelektual harus menemukan inovasi untuk mengatasi persoalan tersebut.

Pihaknya juga mengkritik praktik uang mahar dalam kontestasi pilkada. “Itu uang mahar harusnya enggak boleh ada, harus ditarik ke ranah ilegal, ranah kriminal. Jadi, ada tukar menukar mahar untuk pencalonan itu seperti pelacuran, enggak boleh ada di situ. Tapi, partai kan tidak mau karena partai mendapatkan uang dari situ,” ujarnya.

Karakter Bawaan

Menurut akademisi asal Yogyakarta Dr. Nuhbatul Basyariah, S.E.I., M.Sc., brutal-nya politik uang dalam demokrasi memang sudah karakter bawaan.

“Bukan rahasia umum lagi tentang berapa uang yang harus disiapkan untuk masuk dalam kontestasi kepemimpinan di negeri ini. Makin tinggi level kursi kepemimpinan yang diincar, makin besar jumlah uang yang harus disiapkan,” jelasnya kepada MNews, Selasa (30-7-2024).

Jadi, ia mempertanyakan, bagaimana mungkin mencari solusi dan inovasi dari sistem yang cacat sejak lahir (karakter bawaan-penj.)?

“Meski secara aturan, politik uang diharamkan, nyatanya politik uang makin hari makin dianggap wajar,” ucapnya.

Hal ini, ungkapnya, karena sistem demokrasi lahir dari sistem kapitalisme, menjadikan kebebasan sebagai dasar aturan, dan materialisme sebagai asas seluruh kebijakan.

Oleh karenanya, ia menegaskan, menjadi wajar jika uang sebagai standar dan penentu kebijakan, bahkan mahar menjadi wajib dalam tawar menawar kekuatan untuk mendapatkan dukungan.

Sistem Islam

Sebaliknya, ia menuturkan, ini berbeda dengan sistem pemerintahan yang bersumber dari Islam.

“Ini karena syariat menjadi dasar dalam membuat aturan. Halal dan haram menjadi standar kebijakan. Kualitas calon pemimpin diukur dengan kemampuan kenegarawanan dan keadilan. Kepemimpinan dipandang sebagai amanah yang sangat besar dan bukan sarana menghasilkan kekayaan,” urainya.

Bahkan, lanjutnya, tidak jarang calon dan pemimpin dalam sistem Islam justru menangis karena takut dengan hisab yang akan mereka dapatkan sebagai pertanggungjawaban atas jabatan dan pengelolaan urusan rakyatnya.

“Mekanisme kontrol dan sanksi ketat yang bersumber dari syariat akan mewujudkan pemimpin-pemimpin yang amanah karena tidak hanya berpikir bagaimana mengelola urusan rakyatnya, tapi juga bagaimana menyelematkan diri mereka dari siksa api neraka,” tandasnya. [MNews/RA]

Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *