Muslimah News, FOKUS — Industri lokal tengah ketar-ketir. Serbuan produk manufaktur dari Cina makin “ugal-ugalan” menggempur pasar Indonesia. Dua sektor yang paling terdampak adalah tekstil dan keramik. Meski begitu, sebenarnya aneka produk Cina sudah lama masuk ke Indonesia, seperti alas kaki, baja, kendaraan listrik, mebel, mainan, aksesori, dan elektronik.
Memang, produk Cina memiliki keunggulan dari sisi harga dan inovasi sesuai keinginan pasar. Dengan skala produksi yang besar dan dukungan kebijakan dari pemerintah setempat, produk Cina yang masuk ke Indonesia bisa dijual sangat murah, bahkan kadang harganya di luar nalar. Lebih lanjut, agar produknya makin merambah pasar luar negeri, kini Cina mengeluarkan rancangan peraturan untuk mendorong pembangunan gudang di luar negeri dan memperluas bisnis e-commerce lintas batas (cross-border).
Kementerian Perdagangan Cina menyatakan bahwa industri e-commerce menjadi kekuatan penting bagi sektor perdagangan luar negeri Cina. Strategi ini bertujuan mendatangkan sumber pendapatan baru ke perusahaan-perusahaan yang semula fokus pada pasar lokal. Pengaplikasian strategi ini sudah terasa di Indonesia. Terbukti, e-commerce Cina telah merebut animo masyarakat kita untuk belanja. Sebagai contohnya, TikTok Shop yang merupakan anak usaha ByteDance dari Cina.
Akibat Over Kapasitas
Penyebab banjirnya produk murah Cina ke Indonesia adalah over kapasitas industri dalam negeri Cina. Tingkat produksi Cina besar, sedangkan konsumsi lokal menurun. Sementara itu, produksi harus jalan terus demi menjaga pertumbuhan ekonomi. Akhirnya, produk tersebut harus dijual murah ke luar negeri.
Jadilah barang Cina banjir ke seluruh penjuru dunia, termasuk ke Indonesia. Ini tampak dari melejitnya ekspor Cina ke Indonesia atau dengan kata lain impor Indonesia ke Cina. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa pada semester I 2024 nilai impor Indonesia dari Cina naik 8,21% secara kumulatif (cumulative-to-cumulative/ctc) menjadi US$32,45 miliar.
Sungguh disayangkan, meski tahu kondisi industri Cina over kapasitas dan membanjiri pasar Indonesia, pemerintah Indonesia tidak cekatan melakukan upaya proteksi terhadap industri dalam negeri. Para pengusaha sudah “menjerit” minta tolong, bahkan banyak perusahaan tekstil yang tumbang, tetapi solusi pemerintah sebatas gimik.
Solusi Gimik, Tidak Holistik
Saat ini, pemerintah tengah berencana mengenakan bea masuk tambahan atas barang-barang impor, termasuk asal Cina. Menteri Keuangan Sri Mulyani pada 25 Juni 2024 mengatakan pemerintah akan menggunakan mekanisme Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) dan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD).
Pada kesempatan yang berbeda, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengatakan bahwa BMAD sekitar 200% bisa dikenakan terhadap produk keramik asal Cina. Perihal ini, Komite Anti Dumping Indonesia (KADI) tengah menyelidiki potensi dumping oleh keramik asal Cina hingga menimbulkan kerugian di dalam negeri.
Meski terkesan heboh di media massa, sebenarnya kebijakan pemerintah tersebut terlambat dan tidak efektif. Setelah berakhirnya pandemi Covid-19, Cina langsung menggenjot produksinya demi meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Namun akibat rendahnya serapan ke pasar dalam negeri, terjadi over kapasitas produksi sehingga barang Cina diobral dengan harga murah ke luar negeri.
Namun, pemerintah Indonesia seharusnya sudah membaca masalah ini sejak 2022. Bahkan, tahun lalu Menteri Keuangan Amerika Serikat Janet Yellen sudah menegur Cina atas over kapasitas ini dan menyerukan hubungan perdagangan yang adil. Sekelas AS saja sudah memprotes banjir produk Cina di pasar global, lantas selama ini pemerintah kita ke mana saja?
Lebih dari itu, kebijakan bea masuk juga tidak efektif karena butuh waktu lama untuk merealisasikannya. Hal ini diperkirakan membutuhkan waktu minimal setahun, karena harus ada penyelidikan oleh KADI dahulu, juga surat perintah dari Menteri Perindustrian dan Menteri Perdagangan. Selain itu, Indonesia juga rawan “disemprit” WTO dengan tingginya bea masuk tersebut. Dengan lamanya waktu realisasi, tentu saja industri dalam negeri keburu kelelep akibat banjir produk Cina.
Pemerintah sebenarnya bisa menempuh cara lain, yaitu dengan solusi yang holistik melindungi industri dalam negeri. Kebijakan bea masuk seharusnya menjadi salah satu bagian dari seluruh kebijakan holistik tersebut.
Salah satu poin utama perlindungan industri dalam negeri adalah revitalisasi industri dengan memberikan berbagai kemudahan untuk investasi. Sedangkan selama ini pemerintah justru membebani industri dalam negeri dengan berbagai pungutan, termasuk pajak, yang menjadikannya kalah bersaing dengan produk Cina.
Selain itu, pemerintah seharusnya menyetop impor dari luar negeri segera setelah mengetahui bahwa Cina hendak membanjiri pasar global dengan produknya. Pemerintah bisa memberlakukan bea masuk sementara sehingga tidak perlu menunggu proses penyelidikan dumping.
Namun miris, di tengah kondisi banjir produk ini, pemerintah justru mengeluarkan Permendag 8/2024 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor yang salah satu isinya adalah relaksasi impor. Jadi di satu sisi pemerintah membuka lebar pintu impor, tetapi di sisi lain berencana menaikkan bea masuk impor. Ini sungguh paradoks.
Permendag itu sendiri sudah berulang kali direvisi karena dianggap menghambat geliat industri. Terbaru, pemerintah bakal kembali merevisi Permendag 8/2024 yang tidak lain adalah perubahan ketiga dari Permendag 36/2023. Gonta-ganti kebijakan ini menunjukkan bahwa pemerintah gagal melihat situasi dan salah langkah dalam menyelesaikan persoalan. Sebelumnya, Permendag 36/2023 juga bermasalah karena menghambat impor legal, sedangkan impor ilegal dibiarkan marak sehingga menjadi kontraproduktif terhadap industri pengolahan dalam negeri.
Beban yang muncul akibat salah langkah pemerintah ini makin menyulitkan industri, padahal sebelumnya sektor industri sudah menghadapi berbagai tekanan. Hal ini antaranya, tekanan dari sisi biaya produksi, persoalan upah, kesulitan mendapatkan bahan baku, dan biaya energi yang makin mahal karena tidak ada subsidi listrik untuk industri. Dalam kondisi yang sudah penuh tekanan ini, industri ditekan lagi dengan kebijakan impor yang tidak berpihak pada mereka. Akibatnya, banyak perusahaan yang tumbang karena tidak sanggup bertahan.
Langkah lain yang seharusnya menjadi bagian solusi holistik melindungi industri dalam negeri adalah menerjunkan militer di pelabuhan untuk memeriksa kontainer barang impor satu per satu untuk memastikan tidak ada barang yang akan merusak pasar dalam negeri.
Selama ini diduga produk murah Cina masuk ke Indonesia melalui jalur legal dan ilegal. Meski ada yang melalui jalur legal, terjadi praktik pemalsuan dokumen terkait isi kontainer. Praktik kotor ini tentu melibatkan oknum kepabeanan. Akibatnya, kontainer itu masuk begitu saja tanpa dicek satu per satu dengan dalih khawatir membuat antrean panjang. Sebenarnya, pengecekan kontainer akan efektif menolak produk yang diduga akan merusak pasar dalam negeri. Jika terbukti ilegal, barang bisa dikembalikan ke negara asalnya.
Namun, langkah-langkah holistik ini (membangun industri dalam negeri, menyetop impor, dan pemeriksaan ketat di pelabuhan) justru tidak ditempuh oleh pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak sungguh-sungguh melindungi industri dalam negeri. Pemerintah lebih berpihak pada pengusaha importir. Kalaupun ada pernyataan di media massa untuk melakukan upaya perlindungan industri dalam negeri, itu hanya ungkapan yang manis di bibir, tetapi tidak sejalan dengan realisasinya. Mengapa demikian?
Terpasung Perdagangan Bebas
Sikap pemerintah tersebut disebabkan terpasungnya kebijakan perdagangan luar negeri kita oleh ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA) yang ditandatangani pada 12 November 2017 dan diimplementasikan sejak 1 Agustus 2019. ACFTA merupakan kesepakatan antara negara-negara ASEAN dengan Cina untuk mewujudkan kawasan perdagangan bebas dengan menghilangkan atau mengurangi hambatan-hambatan perdagangan barang, baik tarif ataupun non tarif, peningkatan akses pasar jasa, peraturan dan ketentuan investasi, sekaligus peningkatan aspek kerjasama ekonomi untuk mendorong hubungan perekonomian para pihak ACFTA (FTA Center, Kemendag, 1-8-2019).
ACFTA berdampak buruk pada produk dalam negeri karena produk Cina leluasa masuk ke pasar Indonesia dengan harga yang lebih murah. Masyarakat Indonesia yang tingkat kemiskinannya tinggi dan memiliki literasi finansial yang rendah tentu lebih memilih untuk membeli produk Cina yang murah daripada produk lokal. Akibatnya, industri dalam negeri tumbang yang berujung PHK, meningkatnya pengangguran dan kemiskinan, serta turunnya perekonomian.
Perekonomian yang memburuk akan berdampak ke aspek sosial, yaitu tingginya kriminalitas dan retaknya bangunan keluarga. Kemiskinan juga berdampak pada kesehatan, di antaranya adalah tidak kunjung selesainya problem stunting. Demikianlah Indonesia telah terjajah secara ekonomi oleh Cina, sehingga berdampak buruk pada masyarakat dalam berbagai aspek.
Kondisi ini terjadi karena pemerintahan Indonesia bersifat kapitalistik, yaitu hanya mementingkan keuntungan, baik itu keuntungan pribadi penguasa, kelompoknya, bisnisnya, serta para kroninya, yaitu para pengusaha importir. Mereka merayakan keuntungan besar atas setiap kontainer yang masuk ke Indonesia tanpa peduli sekaratnya industri dalam negeri. Inilah profil negara kapitalis yang hanya memikirkan keuntungan pribadi dan abai dalam mengurusi kemaslahatan rakyatnya. Ini tentu berbeda dengan profil negara Islam.
Khilafah Melindungi Industri Dalam Negeri
Negara Islam (Khilafah) menjalankan hubungan luar negeri, termasuk perdagangan, berdasarkan dua hal, yaitu sesuai syariat (termasuk agenda dakwah dan jihad) dan kemaslahatan rakyat. Khilafah akan menjalin hubungan luar negeri dengan cermat dan mengutamakan kepentingan rakyat dan negara.
Di dalam kitab Muqaddimah ad-Dustûr Pasal 161 disebutkan, “Perdagangan luar negeri berlaku menurut kewarganegaraan pedagang, bukan berdasarkan tempat asal barang dagangan. Pedagang yang berasal dari negara yang sedang berperang (at-tujjar al-harbiyyun) dilarang mengadakan aktivitas perdagangan di negeri kita, kecuali dengan izin khusus untuk pedagangnya ataupun barang dagangannya. Pedagang yang berasal dari negara yang terikat perjanjian (at-tujjar al-mu’ahidun) diperlakukan sesuai dengan teks perjanjian antara kita dan mereka. Para pedagang yang berasal dari warga negara (Khilafah) dilarang mengekspor bahan-bahan yang diperlukan negara (Khilafah), termasuk bahan-bahan yang akan memperkuat militer, industri, dan perekonomian musuh. Para pedagang yang berasal dari warga negara (Khilafah) tidak dilarang mengimpor barang yang hendak mereka miliki. Dikecualikan dari hukum-hukum ini, negara yang antara kita dan penduduknya terjadi peperangan secara langsung, seperti Israel, maka ia diperlakukan sebagai negara kafir harbi fi’lan pada semua hubungan dengan negara tersebut, baik hubungan perdagangan maupun nonperdagangan.”
Berdasarkan pasal tersebut, Khilafah dalam melakukan hubungan luar negeri akan melihat status negara tersebut. Jika negara tersebut terkategori kafir harbi fi’lan seperti AS dan Israel yang memerangi Palestina, Cina yang melakukan genosida terhadap muslim Uighur, dan Myanmar yang melakukan genosida terhadap muslim Rohingya, Khilafah tidak akan melakukan perdagangan luar negeri dengan negara-negara tersebut.
Adapun terhadap kafir harbi hukman (tidak memerangi umat Islam) dan mu’ahidun (terikat perjanjian damai), Khilafah boleh melakukan perdagangan luar negeri. Namun, ada catatannya. Khilafah tidak akan mengimpor produk yang haram, misalnya khamar, narkoba, dan aneka produk yang berbahaya bagi kesehatan masyarakat.
Pada produk yang boleh diimpor, Khilafah tidak akan serta-merta melakukan impor. Untuk produk strategis seperti makanan pokok (beras, jagung, gandum, kedelai, daging, ikan, minyak, gula), sandang (tekstil dan produk tekstil), dan alutsista, Khilafah akan mewujudkan swasembada di dalam negeri sehingga tidak tergantung pada impor yang bisa membahayakan kedaulatan negara.
Pada produk lainnya seperti aksesori, alas kaki, mebel, dan perabotan, Khilafah memang boleh melakukan impor, tetapi Khilafah tetap akan mengutamakan perlindungan industri industri dalam negeri sehingga tidak akan mudah melakukan impor. Khilafah akan menjamin iklim usaha yang kondusif dan aman untuk rakyat agar industri dalam negeri memiliki daya saing yang tinggi.
Khilafah tidak akan membebani industri dengan berbagai pungutan yang memberatkan. Khilafah justru memberi kemudahan-kemudahan seperti bantuan modal dan jaminan keamanan. Dengan begitu, industri bisa maju dan optimal memproduksi kebutuhan rakyat.
Khilafah juga akan membuat kebijakan yang menjamin kesejahteraan rakyat sehingga mereka memiliki daya beli tinggi. Dengan demikian, hasil industri dalam negeri akan terserap dengan baik. Khilafah juga akan melakukan edukasi literasi finansial pada rakyat sehingga bijak dalam mengonsumsi produk, tidak mudah terjebak pada tren atau barang murah.
Terkait bea masuk atau cukai, Khilafah akan menerapkan cukai atas dagangan yang masuk ke Negara Islam sebesar cukai yang mereka ambil dari pedagang Islam. Jika mereka menghapuskan cukai, Khilafah juga akan melakukan hal yang sama.
Khalifah Umar bin Khattab ra. pernah menginstruksikan kepada para pegawainya untuk mengambil cukai sebesar 5% kepada orang-orang kafir harbi yang membawa minyak dan biji-bijian ke Hijaz. Dalam keadaan tertentu beliau menginstruksikan kepada para pegawainya untuk membebaskan cukai sama sekali kepada mereka. (Al-Waie, 3-6-2019).
Untuk mencegah masuknya barang yang membahayakan industri dalam negeri, Khilafah akan menempatkan polisi dan militer untuk melakukan penjagaan di perbatasan, yaitu pelabuhan dan bandara. Selain itu, akan ada sanksi tegas bagi pelaku impor yang membahayakan. Wallahualam bissawab. [MNews/RR-NA]
