Penulis: Syekh Abdul Qadim Zallum
Muslimah News, TELAAH KITAB — Politisi adalah seseorang yang memahami berbagai kabar berita dan kejadian beserta makna-maknanya. Dengan pemahaman tersebut, ia akan mendapatkan pengetahuan. Kemudian pengetahuan tersebut menjadi landasan bagi setiap aktivitasnya. Pengetahuan politik dan penelitian politik memang dapat membantu seseorang memahami rangkaian kabar berita dan peristiwa. Namun, itu hanya sebatas membantunya memilah dan memilih informasi.
Apabila tiba saatnya untuk menghubungkan satu realitas dengan realitas yang lain, maka pengetahuan tentang politik dan penelitian politik bukan merupakan prasyarat bagi pola pikir politik. Sejak munculnya pemikiran pemisahan agama dari urusan kenegaraan dan konsep kompromi mendominasi negara-negara sekular, Barat (yaitu negara-negara Eropa dan Amerika) memonopoli produksi literatur dan buku-buku ilmu politik.
Literatur Barat disusun berdasarkan pandangan hidup sekularistis, konsep penyelesaian kompromistis, dan formalitas yang menganjurkan penyelesaian kompromistis sebagai cara untuk mewujudkan perdamaian dan mencegah konflik. Kemunculan ideologi komunis dan pemberlakuan ideologi komunis di Rusia sempat membuahkan harapan munculnya pengetahuan politik yang berlandaskan pada pemikiran yang kukuh di luar konsep kompromi.
Namun sayangnya, Rusia memilih mengikuti gagasan Barat. Hasilnya, pengetahuan dan studi politik tetap dalam satu jalur yang sama, tetapi dengan sejumlah perbedaan hanya pada masalah-masalah permukaan. Oleh sebab itu, dapat dikatakan bahwa studi politik yang ada saat ini validitasnya dipertanyakan.
Ilmu politik mirip dengan ilmu psikologi yang menggunakan dasar berupa prakiraan dan probabilitas, terlebih bila gagasan yang dianut menggunakan konsep kompromi. Jadi, ketika seseorang menganalisis ilmu pengetahuan ini, ia harus senantiasa waspada dan hati-hati agar tidak terjebak menggunakan pemikiran-pemikiran yang keliru.
Hal ini disebabkan ilmu politik mereka memuat pemikiran-pemikiran yang bertentangan dengan realitas dan mengandung kekeliruan. Akan lebih baik apabila kita menganggap pengetahuan ini sebagai teks perundang-undangan Barat yang tidak harus dibaca karena sekadar berisi aspek-aspek perundang-undangan dan bukan sebagai referensi politik mengenai sistem pemerintahan.
Karena bersifat ilmiah dan mengandung aspek-aspek politik, maka membaca dan mempelajari ilmu pengetahuan ini tidaklah membahayakan. Akan tetapi kita dituntut untuk selalu waspada dan hati-hati. Sebagai contoh, pembahasan dalam ilmu politik Barat adalah konsep mengenai kepemimpinan.
Menurut ilmu politik Barat, kepemimpinan bersifat kolektif yang direpresentasikan dengan adanya para menteri. Bangsa-bangsa Timur mengadopsi konsep ini, meskipun diwujudkan dalam bentuk yang berbeda. Konsep ini disebut kepemimpinan kolektif. Hal ini bertentangan dengan realitas dan dibangun mengikuti konsep kompromi.
Awal mulanya, kekuasaan tirani para raja di Eropa menyebabkan ketakpuasan di kalangan rakyat. Akibatnya, rakyat mengaitkan kekuasaan tirani ini dengan kekuasaan individual, yaitu kekuasaan di tangan satu orang. Ini sesuai konsep mereka bahwa kekuasaan adalah milik rakyat, bukan milik satu orang saja. Oleh karenanya, mereka membentuk suatu kabinet yang terdiri dari para menteri.
Inilah wujud penyelesaian kompromistis. Sesungguhnya kabinet bukan perwujudan dari rakyat dan bukan pula dipilih langsung oleh rakyat. Adanya perdana menteri yang memimpin para menteri menunjukkan bahwa kepemimpinan bukan di tangan rakyat, tetapi diserahkan kepada perdana menteri atau para menteri. Oleh sebab itu, sistem ini merupakan bentuk penyelesaian kompromistis antara kepemimpinan rakyat dengan kepemimpinan individual.
Jelaslah bahwa sistem ini tidak menyelesaikan masalah kepemimpinan, tetapi sekadar suatu penyelesaian yang memuaskan kedua belah pihak, yakni rakyat dan individu penguasa. Lebih jauh, sejarah mengungkapkan bahwa kepemimpinan tetap berjalan secara individualistis di negara- negara demokratis, yaitu di tangan presiden pada negara yang berbentuk republik atau di tangan perdana menteri di negara-negara parlementer.
Jadi, realitas menunjukkan bahwa kepemimpinan selalu bersifat individual, sama sekali mustahil membuat kepemimpinan bersifat kolektif. Bahkan sekalipun dibentuk secara kolektif, tetapi cara menjalankan pemerintahan akan menjadikan kepemimpinan tersebut (tidak bisa tidak) bersifat individualistis.
Menurut konsep Barat, kedaulatan ada di tangan rakyat. Oleh sebab itu, rakyatlah yang menyusun undang-undang dan menjalankan pemerintahan. Rakyatlah yang memiliki kehendak, keputusan, dan kedaulatan untuk menentukan undang-undang, serta memerintah. Jadi, rakyat berbagi kekuasaan untuk menyusun undang-undang dan memerintah karena menurut mereka kedaulatan ada di tangan rakyat. [MNews/RY-YG]
Sumber: Syekh Abdul Qadim Zallum, Pemikiran Politik Islam, Upaya Membumikan Politik Sebagai Mainstream Gerakan.

One thought on “[Pemikiran Politik Islam] Pola Pikir Politik (Bagian 2/7)”