Investasi RI Kencang, kok Pengangguran Masih 7,2 Juta Orang?

Investasi RI Kencang, kok Pengangguran Masih 7,2 Juta Orang?

Penulis: Meti Astuti, S.E.I., M.E.K.

Muslimah News, FOKUS — Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat realisasi investasi sepanjang 2023 mencapai Rp1.418,9 triliun. Capaian tersebut melampaui target (101,3%) yang sebelumnya ditetapkan sebesar Rp1.400 triliun dengan total penyerapan tenaga kerja sebanyak 1.823.543 orang. Realisasi investasi 2023 terdiri dari realisasi penanaman modal asing (PMA) sebesar Rp744,0 triliun atau setara 52,4% dari total realisasi investasi, dan realisasi penanaman modal dalam negeri (PMDN) sebesar Rp674,9 triliun atau mencapai 47,6%.

Kontribusi investasi asing pada perekonomian nasional juga turut dikonfirmasi dalam laporan World Investment Report dari United Nation Conference on Trade and Development 2023. Laporan itu menyebut aliran investasi langsung asing (foreign direct investment/FDI) ke Indonesia mencapai 21,96 miliar dolar AS dan membuat posisi Indonesia menempati peringkat ke-2 di kawasan Asia Tenggara.

Sementara itu, investasi Indonesia pada kuartal I 2024 menyentuh angka Rp401,5 triliun. Dari target investasi sebesar Rp1.650 triliun, realisasi investasi Indonesia per kuartal pertama sudah mencapai 24,3%.

Besarnya nilai investasi yang berhasil diraih, seharusnya menjadi kabar gembira bagi masyarakat Indonesia, apalagi lazimnya investasi menghasilkan pertumbuhan ekonomi dan pembukaan lapangan kerja yang luas.

Kenyataan tersebut ternyata jauh panggang dari api. Jumlah pengangguran di Indonesia masih tinggi seiring upaya pemerintah untuk mempermudah investasi, baik dalam maupun luar negeri. Badan Pusat Statistik merilis laporan per Februari 2024, jumlah pengangguran di Indonesia masih 7,2 juta orang diklaim turun dari data Februari 2023 (7,99 juta orang). Ironisnya, meski turun, tingkat pengangguran terbuka (TPT) Indonesia menempati posisi tertinggi di ASEAN dengan 5,2% di atas Filipina dengan TPT 5,1% berdasarkan Laporan IMF per April 2024.

Hampir 10 juta generasi Z di Indonesia juga merupakan pengangguran atau dikenal dengan istilah NEET (not in employment, education, and training) atau sedang tidak dalam pekerjaan, pendidikan, dan pelatihan. Fakta tersebut berdasarkan data BPS (2021—2022) pada Agustus 2023 terdapat 9.896.019 jiwa atau hampir 21% dari total penduduk dengan rentang kelahiran antara 1997—2012.

Investasi Swasta (Asing) adalah Petaka?

Investasi, jika menilik lebih dalam, hakikatnya adalah malapetaka bagi rakyat alih-alih mewujudkan kesejahteraan rakyat. Investasi yang dielu-elukan mendukung pertumbuhan ekonomi, nyatanya adalah penciptaan utang yang lebih besar. Dengan karakter proyek-proyek padat modal, investasi swasta—dalam maupun luar negeri—nyatanya tidak banyak membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat, yang ada justru masuknya tenaga kerja asing secara besar-besaran sehingga menyingkirkan kesempatan pekerja dalam negeri untuk mengakses kesempatan kerja dan menimbulkan banyak konflik horizontal.

Apalagi kegiatan investasi membutuhkan kepastian hukum, yaitu perundang- undangan yang memudahkan investasi dan keyakinan akan keuntungan yang dapat diraih pada masa mendatang. Hal ini menyebabkan berbagai fasilitas publik dan berbagai kebutuhan rakyat diserahkan kepada swasta dan menjadi lahan bisnis. Alih-alih tersejahterakan, rakyat justru harus membayar lebih mahal untuk semua kebutuhan mereka.

Berbagai jaminan kemudahan diberikan bagi para investor, yakni dengan menghilangkan segala hambatan agar investor merasa nyaman dan aman berinvestasi di Indonesia. Juga adanya potensi keuntungan yang besar dengan menyediakan berbagai kebutuhan investasi, seperti lahan yang luas, SDM yang murah, dan pemutihan pajak.

Walhasil, investasi lebih dapat dibaca sebagai eksploitasi ekonomi dibandingkan peluang ekonomi bagi masyarakat. Dampak nyata dari investasi asing nyaris tidak bersentuhan langsung dengan penyelesaian problem ekonomi rakyat, melainkan eksploitasi SDA kita yang terus-menerus dan habis-habisan.

Contoh paling nyata adalah program hilirisasi batu bara yang justru menimbulkan dampak sangat buruk bagi masyarakat dan lingkungan. Dalam waktu enam bulan, swasta mendapatkan keuntungan lebih dari Rp4.000 triliun, sedangkan kerusakan lingkungan di antaranya berupa polusi, gagal panen, pencemaran air dan tanah, serta lubang bekas galian tambang yang berbahaya, menjadi dampak yang harus dirasakan masyarakat.

Sekolah Vokasi, Solusi Mengatasi Pengangguran atau Indikasi Sistem Pendidikan Tunduk pada Modal dan Dunia Industri?

Presiden Jokowi meluncurkan Perpres 68/2022 tentang Revitalisasi Pendidikan dan Pelatihan Vokasi (PVPV). Aturan itu diklaim untuk mengurangi pengangguran dan mengentaskan kemiskinan dengan menciptakan SDM yang kompeten, produktif, dan berdaya saing di pasar global.

Untuk meningkatkan kualitas SDM, melalui revitalisasi pendidikan dan pelatihan vokasi akan tercipta lulusan yang siap memenuhi kebutuhan tenaga kerja di dalam negeri dan siap berkompetisi di pasar kerja global yang menguasai emergent knowledge (keahlian-keahlian baru).

Ada sekitar 143,7 juta orang dan diprediksi terus bertambah sekitar 3,5 juta orang setiap tahunnya. Indonesia juga diprediksi akan mengalami puncak bonus demografi pada 2030, jumlah penduduk usia produktif akan lebih besar mencapai 64% dari total jumlah penduduk.

Perpres ini menjadi landasan bagi sekolah membuka keran kerja sama dengan banyak pihak swasta untuk membantu para lulusan SMK pencari kerja. Melalui kerja sama ini, pihak swasta akan mendapatkan suntikan dana dari pemerintah dalam rangka menyediakan program-program pemagangan.

Menaker Ida Fauziyah menyebut 12% lulusan sarjana dan diploma menganggur. Ketiadaan link and match antara perguruan tinggi dan pasar kerja menjadi penyebab banyaknya lulusan perguruan tinggi menganggur.

Sekilas, upaya memproses calon tenaga kerja melalui sekolah-sekolah vokasi seakan menjadi solusi mengingat akan dihasilkan tenaga kerja dengan keterampilan yang link and match dengan dunia industri. SDM Indonesia yang masuk sekolah vokasi telah memiliki pengalaman magang dan mendapat kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan industri. Diharapkan lulus sekolah sudah memiliki kemampuan yang sesuai dan dibutuhkan dunia kerja.

Sayangnya, kebijakan ini justru mencerminkan hal sebaliknya, mengaruskan anak bangsa untuk sekolah hanya sampai jenjang sekolah atas dan vokasi, sejatinya menandakan Indonesia tidak memiliki visi pendidikan yang kuat. Seharusnya negara menciptakan sistem pendidikan yang dapat melahirkan para cendekiawan dan inventor yang akan melahirkan ide-ide dan berbagai temuan penting yang berguna bagi kehidupan. Memprioritaskan sekolah vokasi dan menganggap pendidikan tinggi sebagai kebutuhan tersier masyarakat mencirikan sebuah bangsa yang tidak punya cita-cita tinggi dan hanya sanggup mengelola rakyatnya menjadi buruh dari investor yang menanam modal di negaranya.

Istilah link and match antara sekolah/pendidikan tinggi dan dunia industri juga telah menempatkan ilmu pengetahuan dan pendidikan tinggi mengekor dunia industri dan tunduk kepada pemilik modal. Alih-alih meningkatkan taraf hidup dan kemuliaan masyarakat, dunia pendidikan justru diminta mengekor kepentingan keuntungan dan eksploitasi ekonomi oleh dunia industri dan melayani kepentingan korporasi.

Memprioritaskan sekolah vokasi juga dapat menimbulkan kemandekan bagi perkembangan dunia ilmu pengetahuan dan riset. Hal ini akan makin menciptakan kemunduran dan ketergantungan pada ilmu dan teknologi dari luar dan melemahkan SDM dalam negeri.

Mereduksi pengangguran dengan memberikan keterampilan memadai adalah kewajiban negara. Akan tetapi, menjadikan sekolah vokasi sebagai solusi dan arus utama penyiapan SDM Indonesia adalah sebuah kemunduran dan perendahan terhadap ilmu pengetahuan.

Ekonomi Islam Menyejahterakan dan Mengatasi Pengangguran

Dalam sistem Islam, tugas negara adalah memenuhi kebutuhan dasar setiap warganya, berupa sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan, dan keamanan masyarakat. Ukuran keberhasilan dan kesejahteraan dalam Islam adalah terpenuhinya kebutuhan mendasar penduduk individu per individu. Artinya, jika masih ada individu yang belum bisa mengakses makanan atau perumahan, atau masih terdapat penduduk yang belum memiliki pekerjaan, kinerja ekonomi belum bisa dikatakan baik. Melalui mekanisme ekonomi dan nonekonomi, negara berdiri paling depan untuk melakukan pelayanan dan penyediaan seluruh sarana dan kebutuhan publik bagi masyarakat

Orientasi pembangunan dalam Islam bukan untuk mengejar pertumbuhan ekonomi dan angka-angka agregat kesejahteraan, melainkan memastikan masyarakat mendapatkan seluruh haknya dengan baik dan memberi back up bagi masyarakat yang kesulitan bertahan hidup karena renta, cacat, atau hidup di daerah terpencil. Akhirnya, tanpa terkecuali, seluruh warga mampu memenuhi kebutuhan pribadinya dan masyarakat dapat mengakses semua kebutuhan komunalnya dengan mudah, murah, dan berkualitas tinggi.

Sistem keuangan negara, yaitu APBN (dalam sistem Islam dikenal dengan baitulmal) memiliki pos-pos yang telah ditentukan berdasarkan dalil-dalil syariat. Dikelola secara terpusat dan akan memenuhi seluruh kebutuhan masyarakat dengan mengambil langkah-langkah strategis yang diizinkan syariat.

Sistem ekonomi Islam akan berfokus pada pengembangan sektor ekonomi riil masyarakat dalam perdagangan, pertanian, industri, dan berbagai bidang strategis lainnya. Meniadakan riba, menghapus sektor nonriil (pasar saham dan pasar modal), serta meniadakan pajak.

Dalam hal mengatasi pengangguran, sistem ekonomi Islam akan mendorong secara masif setiap laki-laki di dalam rumah tangga untuk dapat menjalankan perannya sebagai pencari nafkah, memastikan mereka memiliki keahlian memadai dan memastikan ada sistem penggajian yang rasional dan tidak zalim.

Negara akan menyediakan lapangan pekerjaan seluas-luasnya, memastikan perdagangan luar negeri tidak mematikan berbagai jenis usaha masyarakat dengan tidak membuka keran impor yang menimbulkan dharar. Negara juga memastikan berbagai hajat hidup publik dikelola negara untuk seluas-luasnya digunakan bagi kesejahteraan rakyat, tidak diserahkan kepada swasta apalagi asing.

Hal yang terpenting, memastikan sistem pendidikan berdiri kukuh dan terlepas dari intervensi industri, apalagi kepentingan investasi asing. Alhasil, sistem pendidikan menjadi garda terdepan penyiapan SDM berkualitas yang memiliki keahlian tinggi, menguasai ilmu pengetahuan, dan menjadi sandaran negara dalam meningkatkan ketakwaan dan berkontribusi bagi ketinggian dan kemuliaan masyarakat. Wallahualam bissawab. [MNews/WAG]

Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *