Penulis: Halima Noer
Muslimah News, FOKUS — Empat Lembaga HAM Nasional, yakni Komnas HAM, Komnas Perempuan, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), dan Komisi Nasional Disabilitas (KND), mengajukan usul kepada pemerintah agar RUU Pelindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) harus segera disahkan menjadi undang-undang karena merupakan kepentingan nasional. Mereka berpendapat bahwa dengan disahkannya UU PPRT, mampu memberikan payung hukum yang jelas bagi pemberi kerja dan pekerja sehingga bisa mendapatkan jaminan sosial yang mampu melindungi mereka dari eksploitasi.[i]
Tidak dimungkiri, permasalahan terkait asisten rumah tangga (ART) atau pembantu rumah tangga (PRT) dengan pemberi upah kerja (majikan) selalu saja terjadi. Dengan berbagai masalah tersebut, wajar jika pengesahan RUU PPRT sudah sangat ditunggu-tunggu, terutama bagi kaum perempuan yang menjadi PRT atau siapa pun yang peduli dengan nasib mereka. Pertanyaannya, apakah pengesahan RUU ini akan menjamin nasib perempuan menjadi lebih baik?
Nyatanya, Bukan Jaminan
RUU PPRT memang banyak menjadi tumpuan harapan, tetapi disahkannya RUU ini bukan jaminan nasib perempuan akan menjadi lebih baik. Ini karena masalah perlindungan perempuan demi kemuliaan dan kesejahteraan perempuan tidak menjadi dorongan awal RUU ini dibuat. Jika mendalami faktanya, RUU ini diusulkan pada 2004. Sejak saat itu, sudah masuk ke Program Legislasi Nasional (Prolegnas) hingga sekarang. Proses legislasi RUU PPRT yang sudah sangat lama dan sampai saat ini masih belum disahkan adalah bukti adanya tarik ulur RUU ini. Jika niatnya untuk melindungi dan memuliakan perempuan, tentunya tidak perlu ada tarik ulur.
Ketika ditelusuri lebih lanjut, RUU PPRT ini dibuat sebagai bagian dari komitmen pemerintah untuk memberi perlindungan bagi perempuan yang ingin menjadi PRT, yakni agar perempuan berkontribusi secara ekonomi bagi negara. Sangat tampak betapa negara ingin berlepas tangan dari tanggung jawab mengurus dan menyejahterakan perempuan. Perempuan malah dituntut untuk mandiri mengurus dirinya sendiri.
Ini adalah dampak paradigma kapitalistik yang diterapkan oleh penguasa negeri ini. Perempuan dilindungi agar bisa terus bekerja demi memutar roda perekonomian negara. Selama perlindungan perempuan adalah dalam kerangka mewujudkan pertumbuhan ekonomi, perempuanlah yang akan tetap dieksploitasi dan jauh dari kondisi sejahtera dan mulia.
Demikianlah, sistem sekuler kapitalisme tidak akan pernah mampu menyolusi berbagai problem manusia. Wajar, sistem ini bersandar pada aturan yang dibuat manusia, sedangkan manusia itu lemah dan terbatas. Oleh karena itu, solusinya harus dikembalikan pada aturan dari Al-Khalik Al-Mudabbir. Dialah Yang Maha Mengetahui makhluk-Nya. Dengan kembali kepada aturan Islam yang sesuai fitrah manusia dan memuaskan akal, pasti akan terwujud ketenteraman bagi manusia seluruhnya.
Islam Menjawab
Hanya kepada sistem Islam kita berharap solusi tuntas agar kaum perempuan terjaga dan terlindungi. Sejak awal, Islam sudah menetapkan perempuan sebagai kehormatan yang harus dijaga dan dimuliakan. Islam menetapkan sebuah kaidah, “Al-ashlu fil mar’ati annahaa ummun wa rabbatul bayti. Wa hiya ‘irdhun an yushana. (Hukum asal seorang perempuan adalah ibu dan pengatur rumah suaminya. Perempuan merupakan kehormatan yang wajib dijaga.)”(Kitab Muqaddimah Dustur pasal 112).
Berbeda dengan sistem kapitalisme yang mendesain kaum perempuan agar keluar dari rumahnya menjadi kaum pekerja, termasuk menjadi PRT dengan seluruh risikonya, Islam sebaliknya, mendesain kaum perempuan untuk tinggal di rumahnya dan menjalankan tugas utamanya sebagai ummun wa rabbatul bait.
Inilah tugas dan peran mulia yang ditetapkan Allah bagi kaum perempuan. Berbagai aturan Islam yang berkaitan dengan perempuan, semua diarahkan agar kaum perempuan selalu dalam kondisi dijaga dan dilindungi, agar mampu menjalankan tugas dan peran utama tersebut.
Jadi jelas, Islam menetapkan perlindungan perempuan bukan dalam kerangka mewujudkan visi pertumbuhan ekonomi, melainkan benar-benar dalam kerangka untuk menyejahterakan dan memuliakan perempuan. Alhasil, yang perlu dilakukan adalah mengembalikan perempuan—yakni kaum muslimah—kepada peran utamanya sebagai ummun wa rabbatul bait dan menjadikannya mulia dan terhormat.
Peran Utama Perempuan, Ummun wa Rabbatul Bait
Masih banyak hari ini pemahaman yang keliru di tengah umat terkait peran perempuan. Di antaranya, pemahaman bahwa peran penting perempuan adalah bekerja dan mencari uang. Tentu ini harus diluruskan. Perlu kiranya memahamkan para muslimah akan peran utamanya sebagai ummun wa rabbatul bait dan cara menjalankan peran tersebut dengan sebaik-baiknya.
Misalnya, memahamkan wajibnya istri melayani suami; tidak bolehnya keluar rumah, kecuali dengan izin suami; juga memahamkan kewajiban-kewajiban lainnya, seperti mengasuh anak-anak yang masih kecil, mendidik anak bersama dengan suami, dan sebagainya (lihat Muqaddimah Dustur, pasal 112, hlm. 311—316).
Kemudian, memahamkan tentang kebolehan beraktivitas di luar rumah, seperti berdagang, mengajar, serta bekerja di berbagai bidang, termasuk menjadi PRT, asalkan tetap terikat dengan batasan-batasan syarak. Misalnya, keharusan memakai pakaian muslimah yang syar’i, larangan tabaruj (menonjolkan kecantikan), tidak boleh berdua-duaan dengan laki-laki nonmahram, keharusan menjaga kehormatan diri, dan lainnya. Dengan demikian, harus dipastikan bahwa aktivitas yang dilakukan PRT adalah dalam batasan-batasan tersebut.
Sekalipun dibolehkan bekerja, Islam mendorong perempuan untuk mengutamakan aktivitas yang wajib dibandingkan yang mubah. Misalnya, berdakwah menyampaikan kebenaran Islam, menuntut ilmu agama, mempelajari dan mengajarkan Al-Qur’an, serta masih banyak lagi amalan wajib lainnya. Tidak seharusnya lebih menyibukkan diri dengan bekerja yang merupakan amalan mubah daripada berdakwah dan menuntut ilmu agama yang merupakan amalan wajib.
Kewajiban Menjaga Kehormatan Perempuan
Tidak hanya memahamkan perempuan akan kewajibannya, penting juga memahamkan kaum laki-laki, yakni para suami dan para ayah, akan kewajiban menjaga kehormatan kaum perempuan yang ada dalam perwaliannya. Di antaranya adalah dengan menjaga agar perempuan tidak terjerumus kepada kemaksiatan atau pun terjatuh pada hal-hal yang bisa membahayakan akal, fisik, maupun jiwanya, baik saat perempuan ini berada di dalam maupun luar rumah.
Perlu juga memahamkan kaum laki-laki akan kewajiban mereka menafkahi kaum perempuan. Firman-Nya, “Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya.” (QS Al-Baqarah: 233).
Jadi, tidak mungkin ada seorang laki-laki (ayah) yang paham Islam, malah mendorong apalagi memaksa sang ibu untuk bekerja, apalagi meninggalkan anak-anak yang masih sangat kecil yang masih sangat membutuhkan pengasuhan dan kasih sayang ibunya.
Penting juga memahamkan semua anggota masyarakat untuk peduli terhadap segala hal yang terjadi di sekitarnya. Ketika ada ancaman terhadap perempuan, semua harus cepat merespons dan berupaya melindungi. Masyarakat juga harus melakukan amar makruf nahi mungkar jika melihat ada hal-hal yang melanggar syariat yang dilakukan ataupun menimpa perempuan.
Rasulullah saw. bersabda, “Barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, maka hendaknya ia menghilangkannya dengan tangannya. Jika ia tidak mampu, maka dengan lisannya. Orang yang tidak mampu (dengan lisannya), maka dengan hatinya. Dan dengan hati ini adalah lemah-lemahnya iman.” (HR Muslim).
Yang tidak kalah penting, Islam mengharuskan negara untuk menjaga kaum perempuan dengan penerapan Islam kafah dalam seluruh aspek kehidupan. Akan tetapi, mungkinkah negara dalam sistem kapitalisme melakukannya? Jelas tidak! Hanya negara dalam sistem Islam (Khilafah) yang mampu melakukannya.
Khilafah, sang Penjaga
Penerapan sistem ekonomi Islam oleh Khilafah akan membuat seluruh rakyat sejahtera. Dalam sistem ini, semua SDA akan dikelola oleh negara dan hasilnya diberikan kepada seluruh rakyat. Dengan demikian, kaum perempuan tidak harus bekerja karena sangat banyak lapangan kerja yang dibuka. Lapangan kerja tersebut diprioritaskan bagi kaum laki-laki yang memang wajib bekerja menurut syariat.
Khilafah akan menerapkan hukuman sanksi (takzir) bagi suami yang tidak mau menafkahi istrinya, padahal ia mampu. Adapun jika tidak ada lagi keluarga/orang yang mampu menafkahi seorang perempuan, negaralah yang akan mengambil alih kewajiban nafkahnya.
Khilafah juga akan mengerahkan para penjaga keamanan seperti syurthah (polisi), bahkan pasukan untuk memastikan tidak adanya gangguan terhadap kaum perempuan. Siapa pun yang melakukan kejahatan, akan mendapat sanksi tegas sesuai syariat Islam. Inilah jaminan penjagaan kaum perempuan dalam Islam.
Sejarah mencatat, pada masa pemerintahan Khalifah Al-Mu’tashim Billah, hanya karena seruan seorang perempuan muslimah yang dilecehkan oleh seorang Romawi, Khalifah mendatangkan pasukan sebanyak puluhan ribu untuk mengepung Kota Ammuriyah (Turki). Ini hanya sekelumit kisah betapa seorang penguasa dalam sistem Islam berperan penting menjaga kehormatan dan kemuliaan perempuan.
Jelaslah, solusi tuntas persoalan PRT bukanlah dengan memfasilitasi kaum perempuan menjadi PRT, melainkan mengembalikan mereka kepada peran utamanya sebagai ummun wa rabbatul bait, serta menerapkan aturan Islam secara keseluruhan yang akan menjadikan mereka mulia dan terhormat. Wallahualam bissawab. [MNews/GZ]
[i] https://www.antaranews.com/berita/4206117/komnas-ham-ruu-pprt-merupakan-kepentingan-nasional
