Muslimah News, INTERNASIONAL — Kehadiran Faith Pavilion dalam Conference of the Parties 28 (COP 28) membuka peluang bagi kelompok agama dan kepercayaan berpeluang besar untuk bergerak mengatasi krisis iklim. Paviliun ini diadakan sebagai media penyelesaian masalah, kemitraan, dan berbagai usulan rekomendasi yang bersifat holistik untuk meningkatkan keadilan lingkungan. Program ini juga mempertemukan perwakilan agama, masyarakat adat, pemimpin politik, pemuda, dan masyarakat sipil lainnya.
Menyorot gerakan penyelamatan bumi berbasis agama, aktivis muslimah Ummu Nashir N.S. mengatakan, penyelesaian soal krisis iklim tidak bisa bersifat individual, tetapi harus secara sistemis.
“Penyelesaian persoalan kerusakan lingkungan ini tidak bisa bersifat individual, akan tetapi harus dilakukan secara sistemis. Oleh karena itu, dibutuhkan adanya sistem yang kondusif yang diberlakukan oleh satu institusi yang mampu membuat kebijakan pengelolaan alam secara seimbang,” tuturnya kepada MNews, Ahad (14-7-2024).
Ia menambahkan, institusi tersebut yang akan menerapkan sistem yang sempurna sekaligus memberlakukan sanksi yang tegas bagi siapa pun yang melanggar aturan tersebut. “Sistem yang hanya menjadikan ketundukannya kepada aturan Allah sebagai standar, bukan materi atau keuntungan duniawi. Sistem ini adalah sistem Islam,” tegasnya.
Kebijakan Kapitalistik
Ummu Nashir menyampaikan, krisis iklim dan kerusakan lingkungan adalah dampak kebijakan kapitalistik. “Sebenarnya ada masalah yang lebih besar yang luput dari perhatian, apakah itu? Industrialisasi dan pembangunan wilayah yang tidak memperhatikan aspek lingkungan. Ini semua merupakan dampak dari kebijakan kapitalistik yang ditetapkan oleh penguasa sejak lama,” tuturnya.
Menurutnya, hal itu artinya kerusakan alam yang terjadi saat ini sebenarnya bukan semata individu rakyat yang kurang menjaga lingkungan, tetapi akar masalahnya adalah penerapan sistem kehidupan yang salah. “Sistem kehidupan yang menghalalkan segala cara untuk mendapatkan materi sebanyak-banyaknya dengan memanfaatkan alam. Siapa saja yang memiliki modal besar, maka ia berhak untuk mengeksploitasi sumber daya alam semaunya sendiri. Inilah sistem sekuler kapitalisme,” bebernya.
Dalam sistem sekuler kapitalisme, katanya, persoalan produksi menjadi fokus pembangunan, bahkan ukuran keberhasilan pembangunan dinilai dengan tingkat produksi. “Sektor produksi ini terus digenjot untuk menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang setinggi-tingginya dan sering kali efek samping dari produksi seperti pencemaran lingkungan atau kerusakan alam malah diabaikan,” imbuhnya.
Berdasarkan pengamatannya, analisis dampak lingkungan atau amdal, juga terkesan menjadi kebijakan setengah hati dari pemerintah. “Telah sangat jelas, kerusakan lingkungan yang terjadi hari ini karena kerakusan para pemilik modal. Ditambah lagi, abainya penguasa dalam menjalankan tugasnya melindungi dan mengayomi rakyatnya, termasuk berkaitan dengan masalah lingkungan ini. Ini semua terjadi akibat diterapkan sistem sekuler kapitalisme di negeri ini,” jelasnya.
Sistem IsIam
Ia memaparkan, Islam sebagai sistem sempurna mempunyai solusi atas berbagai permasalahan, termasuk masalah perubahan iklim tersebut. Islam menekankan, ujarnya, Sumber Daya Alam (SDA) merupakan kepemilikan umum sehingga negara wajib untuk mengelolanya demi kemaslahatan kaum muslim dan diharamkan bagi swasta untuk menguasainya.
“Ketika tata kelola SDA diampu oleh negara Islam, maka lingkungan akan terjaga dengan baik. Selain itu, negara akan mengembalikan fungsi ekologis dan hidrologis hutan, sungai dan danau. Fungsi hutan sebagai pengatur iklim global sehingga pemanfaatan sumber daya alam seperti hutan oleh manusia tidak boleh sampai merusak dan harus dilestarikan,” paparnya.
Seharusnya, pintanya, negara melakukan rehabilitasi dan memelihara konversi lahan hutan agar resapan air tidak hilang. “Negara pun akan mengedukasi masyarakat agar bersama-sama menjaga lingkungan dan tidak merusaknya, sebagaimana perintah Rasulullah saw.,” ujarnya.
Selain itu, lanjutnya, negara Islam akan mendorong pembangunan dan teknologi yang ramah lingkungan dengan dukungan penuh berupa dana dan pemberdayaan para pakar di bidangnya sehingga lahir kemajuan sains yang dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan manusia.
“Ketika Khilafah Islam menjadi mercusuar peradaban dengan pembangunan berskala internasional, konsep perencanaan tata ruang tidak hanya memperhatikan aspek sosial masyarakat tetapi juga kelestarian alam. Ini karena pemerintah Islam berupaya agar pembangunan yang dilakukan bernilai ruhiah. Hal ini menjadi bukti nyata bahwa Islam sangat memperhatikan kelestarian lingkungan,” pungkasnya. [MNews/IK]
