[Kabar] Ekonom: Utang Dalam Negeri Tidak Kalah Berbahaya Dibandingkan Utang Luar Negeri

[Kabar] Ekonom: Utang Dalam Negeri Tidak Kalah Berbahaya Dibandingkan Utang Luar Negeri

Muslimah News, NASIONAL — Merespons utang Indonesia yang cukup besar berupa utang dalam negeri dan utang luar negeri, ekonom dari Pusat Analisis Kebijakan Strategis (PAKTA) Muhammad Hatta menyatakan, utang dalam negeri tidak kalah berbahaya dibandingkan utang luar negeri.

“Utang pemerintah Indonesia sudah begitu mengkhawatirkan. Meskipun pemerintah sudah menggeser [posisi utang] dari utang luar negeri ke dalam negeri, tetapi risikonya masih cukup besar, bahkan tidak kalah berbahaya dari utang luar negeri,” bebernya dalam acara “Utang Makin Meroket, Sampai Kapan??” di kanal PAKTA Channel, Jumat (5-7-2024).

Memang, menurutnya, utang dalam negeri itu nanti mengurangi risiko spekulasi investor asing dan risiko nilai tukar.

“Tapi dari sisi lain, risiko-risikonya itu belum tereliminir, seperti risiko pembayaran bunga utang yang makin besar dan risiko gagal bayar karena sumber penerimaan yang makin merosot,” ujarnya.

Ia menerangkan, ketika sumber penerimaan dari sisi pajak turun karena pertumbuhan ekonomi anjlok, maka kemampuan membayar bunga utang makin turun atau risikonya menjadi makin tinggi.

“Kalau kemudian masih bisa membayar utang tadi—meskipun utang itu adalah dalam negeri—, biasanya yang menjadi jaminan terakhir adalah sumber daya alam Indonesia yang memang dikenal begitu melimpah untuk bisa meyakinkan para investor bahwa Indonesia masih bisa bayar utang,” urainya.

Namun, tambahnya, penerimaan negara bukan pajak dalam bentuk sumber daya alam, makin kecil rasionya dibandingkan dengan pajak.

“Ini juga bermasalah karena dengan sumber daya alam yang melimpah, kita tidak menikmatinya. Kita hanya dapat pajak, misalnya pajak tenaga kerjanya. Sementara itu, keuntungannya tetap banyak diraup oleh para investor,” ungkapnya.

Tata Kelola Kapitalistik

Hal ini, ulasnya, berkaitan dengan tata kelola fiskal kapitalistik yang menyerahkan pengelolaan sumber daya alam kepada pihak swasta.

“Kenapa? Karena kalau dikelola langsung oleh pemerintah dianggap tidak efisien, dikatakan modalnya enggak ada, teknologinya enggak ada. Apa seperti itu? Maka tidak heran, sumber daya alam kita, misalnya batu bara itu lebih dari 90% diserahkan kepada pihak swasta,” sesalnya.

Akibatnya, ia menyatakan, APBN-nya pun kapitalistik karena mengacu kepada tata kelola fiskal kapitalistik.

“APBN yang kapitalistik ini punya konsep bahwa utang bukan hal yang negatif. Bahkan, yang ribawi dan skema utang luar negeri dari negara-negara Barat, dipandang bukan sesuatu yang harus dihindari. Secara teoritis pun dikatakan bahwa utang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi yang tertinggal dengan negara lain sehingga utang dianggap sebagai solusi atau hal positif,” cetusnya.

Selanjutnya, ia menuturkan, di dalam tata kelola politik fiskal itu ada yang disebut surplus berimbang dan defisit.

“Nah, politik fiskal defisit adalah pendapatan negara, misalnya, Rp1 triliun, maka belanja negaranya secara sengaja ditetapkan senilai Rp1,5 triliun. Dari mana kekurangan yang Rp500 miliar? Dari utang pembiayaan. Inilah konsep tata kola fiskal kapitalistik yang menganggap pembiayaan utang bukan hal negatif, bahkan menjadi keniscayaan,” ujarnya.

Jadi, tegasnya, utang tidak akan dihentikan sampai tata kelola fiskal yang kapitalistik itu berhenti.

Padahal, terangnya, pendapatan belanja negara sebenarnya sangat cukup. “Kalau saat ini tidak cukup, maka itu faktor distribusi. Di Indonesia, misalnya, sampai dengan Mei 2024 ini 60% lebih dana pihak ketiga di seluruh bank di Indonesia masuk ke dalam sektor-sektor tidak produktif 60%. Jadi, kalau kemudian ada UMKM kekurangan modal, itu karena uangnya masuk ke dalam sektor-sektor tidak produktif. Ketika distribusi tidak lancar, maka akan mengganggu belanja pemerintah,” tuturnya.

Ekonomi Syariah

Apalagi, Hatta menyampaikan, ada mekanisme distribusi tersendiri dalam ekonomi syariah. “Ada konsep tolong-menolong, syirkah bagi hasil, juga partnership yang akan mengeliminir beranaknya pintu-pintu uang, seperti riba. Deposito juga dilarang keras sehingga orang kaya dipaksa menyalurkan harta kekayaannya ke sektor yang betul-betul produktif sehingga pengangguran akan berkurang,” ujarnya.

Kemudian, tambahnya, terkait pengelolaan sumber daya alam yang diserahkan kepada swasta, bahkan asing, maka itu akan menjebak masyarakat.

“Oleh karenanya, yang harus kita lakukan ke depannya adalah keluar dari paradigma tata kelola fiskal kapitalistik menuju tata kelola ekonomi fiskal syariah yang datang dari Allah Taala yang memegang jiwa kita,” ucapnya.

Hal ini, jelasnya, akan terkait dengan kesejahteraan. “Kalau kebijakan fiskalnya kapitalistik, kebijakan moneternya kapitalistik, kebijakan perdagangan luar negerinya kapitalistik, jangan harap ada kesejahteraan yang berkeadilan dan berkelanjutan,” tandasnya. [MNews/RA]

Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *