[Kabar] Fatma Sunardi Angkat Bicara Soal Serangan Ransomware di PDN

[Kabar] Fatma Sunardi Angkat Bicara Soal Serangan Ransomware di PDN

Muslimah News, NASIONAL — Pengamat politik Fatma Sunardi, S.Si. angkat bicara terkait serangan ransomware di Pusat Data Nasional (PDN) yang melumpuhkan beberapa server lembaga dan kementerian. “Konteks negara memandang data ini akan sangat penting, kalau data bocor atau diretas, negara tidak amanah. Kemudian jika dijual di pasar gelap, ini yang rugi adalah warga negara. Nah, dalam konteks ini, pengertian tentang data yang harus dipahami,” tuturnya dalam Live Muslimah on Room Episode ke-7: Kejadian Peretasan PDNS 2, Negara Harus Berbenah, Sabtu (6-7-2024) di YouTube Muslimah Media Hub.

Ia khawatir, apabila negara tidak memahami pentingnya penjagaan data, kejadian peretasan ini akan terjadi lagi dan data-data itu berpotensi dimanfaatkan iklan judi online ataupun pinjaman online. Ia mengakui, tiba-tiba banyak iklan judi atau pinjaman yang tiba-tiba menawarkan di nomornya.

“Data itu apa sih? Data itu adalah informasi, tetapi kalau kita bicara data, lingkupnya lebih luas lagi, apalagi data pribadi itu bisa disalahgunakan. Data itu secara fakta dari sebuah kajian yang sudah mendalam, kalau dikaitkan dengan faktanya dan digali dari tsaqafah Islam, data pribadi itu adalah aset,” jelasnya.

Ia menambahkan, karena data itu aset dan satu hal yang bisa dimanfaatkan, maka data diberlakukan sebagai mal atau harta. “Secara hukum syariat data adalah harta, maka kalau ia harta, hukum yang mengikuti adalah hukum harta milik individu yang tidak boleh dicuri, kalau data dititipkan harus dijaga secara amanah,” ujarnya.

Kalau sudah diamanahkan, tetapi bocor, ia mengatakan, seharusnya ada sanksi karena kebocoran data bisa membahayakan yang memiliki data tersebut. “Dalam Islam, negara sebagai pengumpul data punya kepentingan memproses data itu untuk pelayanan publik atau konteks strategis yang lain, seperti pendidikan, kesehatan, dan lain-lain,” katanya.

Ia mengatakan, negara harus amanah dalam menjaga data, tidak boleh lalai hingga terjadi peretasan data. “Pemanfaatan data oleh negara melalui proses teknologi internet itu hanya menghasilkan kemudahan di dalam pelayanan. Ini juga harus didukung dengan konsepsi pelayanan di dalam Islam,” imbuhnya.

Ia menjelaskan, pelayanan di dalam Islam itu ada tiga prinsip, yaitu, cepat, sederhana, dan profesional. “Jadi, data yang diperoleh negara dan diproses untuk pelayanan publik harus dilakukan secara profesional sehingga data tersebut tidak mudah untuk diretas,” katanya.

Ia mengatakan, dalam kasus pusat data nasional sementara (PDNS) 2, ada pengakuan dari Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo) yang tidak memitigasi terkait ancaman ransomware. “Kemudian ada yang berpendapat peretasan ini karena kelalaian. Jadi, dalam premrosesan data ini tidak profesional dan tidak kompeten. Masalah profesionalisme harus dituntut. Bagaimana penguasaan terhadap teknologinya dan semua informasi yang terkait perlindungan data harus diedukasi kepada masyarakat, sehingga masyarakat bisa melakukan kontrol,” jelasnya.

Perlindungan Data

Ia mengatakan, perlindungan data yang baik itu harus memenuhi empat hal. Pertama, keamanan siber. Ia menjelaskan, keamanan siber itu bicara teknologinya, mulai dari orang-orangnya, proses teknologi yang dikuasainya. “Ada sebuah lembaga yang menyimpan datanya ke perusahaan swasta karena tidak percaya dengan penjagaan data di Indonesia, bahkan servernya ada di Amerika. Ini masalah teknologinya. Tidak hanya keamanan siber,” jelasnya.

Kedua, penegakan aturan. Ia mengatakan, hacker sangat mudah menyerang karena penegakan aturannya tidak tegas. “Banyak catatan dari kita, masalah aturan masih belum lengkap dan masih bingung kalau terjadi pelanggaran siapa yang mendisiplinkan? Siapa yang menangkap? Masih bingung sehingga mereka, para hacker, senang-senang saja. Karena undang-undang lemah, regulasi lemah, termasuk dalam hal ini ketika data itu sampai bocor. Apa yang bisa dituntut oleh warga negara juga tidak ada,” bebernya.

Ketiga, tidak ada hukum yang membuat jera. “Penegakan hokum [adalah] bagian dari tuntutan perlindungan data karena kalau orang itu melakukan kejahatan, [dan hukum] tidak ditegakkan, maka ia tidak akan ada efek jera. Data adalah kekayaan atau mal, maka siapa pun akan dikejar walaupun orang Rusia, Amerika, supaya mereka tidak meremehkan,” tegasnya.

Keempat, negara harus terlepas dari hegemoni asing dalam teknologi digital. “Negara harus terlepas dari hegemoni teknologi digital yang dikuasai oleh korporasi besar atau yang dikuasai negara-negara adidaya,” katanya.

Ia mengatakan, yang menguasai teknologi digital dan pemanfaatannya yang merajai saat ini adalah Amerika dan Cina. “Ini hal penting. Selama sebuah negara perlindungan datanya masih memakai teknologi yang dikembangkan negara lain, artinya ia berada di bawahnya negara adidaya, ia akan jadi sasaran peretasan. Nah, itu beberapa prinsip yang perlu diperhatikan oleh negara menurut Islam,” pungkasnya.[MNews/IK]

Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *