Muslimah News, NASIONAL — Negara-negara di dunia tengah berutang sebesar US$91 triliun atau setara Rp1.492.186 triliun, jumlah yang hampir sama dengan ukuran perekonomian global. Kenaikan utang ini disebut akan menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat dunia.
Di Indonesia, menurut laporan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), nilai utang pemerintah per 31 Mei 2024 mencapai Rp8.353,02 triliun. Rasio utang pemerintah terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) juga naik dari 38,64% pada April 2024 menjadi 38,71% pada Mei 2024. Pemerintah mengatakan, rasio ini masih di bawah batas aman.
Jebakan Utang
Sebaliknya, pakar ekonomi Islam Nida Saadah, S.E., M.E.I., Ak. menyatakan, Indonesia telah masuk dalam jebakan utang atau debt trap.
“Kalau melihat setiap proyek pendanaan produktif ataupun yang tidak [produktif], di Indonesia itu dibiayai dengan mencari utang kepada negara luar atau lembaga keuangan internasional. Jadi, bisa dipastikan Indonesia sudah masuk ke dalam debt trap atau jebakan utang,” ulasnya dalam Economic Understanding: “Benarkah Indonesia dalam Jebakan Utang (Debt Trap)?” di kanal Supremacy, Jumat (28-6-2024).
Nida menuturkan, jebakan utang adalah satu kondisi ketika satu negara mengambil pembiayaan atau pendanaan proyek-proyeknya dengan cara berutang kepada negara luar atau lembaga keuangan internasional, kemudian utangnya itu makin lama makin bertumpuk.
“Ini karena ketika utang tersebut tidak bisa dibayar atau dilunasi sesuai dengan waktunya, maka tingkat suku bunganya atau interest-nya akan terus dihitung dan menambah jumlah utang pokoknya,” urainya.
Akibatnya, ia mengulas, ketika negara itu sudah berutang kepada negara luar atau kepada lembaga keuangan internasional, seperti IMF, atau kepada negara besar, seperti AS atau Cina, utangnya tidak bisa dilunasi sampai kapan pun. “Ini karena makin bertumpuknya jumlah suku bunga yang harus dilunasi, selain dari pokoknya,” tuturnya.
Bahaya
Dalam analisisnya, ada dua bahaya ketika suatu negara masuk jebakan utang. “Pertama, dalam jangka pendek. Adanya utang yang telah menjadi jebakan akan menciptakan kekacauan moneter,” ucapnya.
Ini karena, lanjutnya, saat utang tersebut jatuh tempo, harus dilunasi dengan mata uang yang telah ditetapkan negara yang memberi utang atau negara pengutang. “Akibatnya, bisa dipastikan mata uang negara yang berutang itu akan terpukul dan harganya anjlok karena negara itu membutuhkan uang yang sangat banyak untuk bisa melunasi utang-utangnya,” urainya.
Ia mencontohkan kejadian yang pernah dialami Indonesia pada 1997 sampai 1998. “Pada akhirnya, berbagai aset perusahaan negara yang dimiliki di negara itu harus dijual dengan sangat murah atau bahkan diberikan sebagai pelunasan terhadap semua utangnya,” bebernya.
Kedua, sebutnya, dalam jangka panjang. “Pada saat utang ini harus dilunasi dengan pelunasan utang dalam jangka panjang, akan menciptakan kekacauan pada sistem keuangan negara atau pada sistem APBN,” jelasnya.
Sebabnya, ia memaparkan, utang yang makin bertumpuk tersebut harus dilunasi dengan berbagai aset yang dimiliki oleh negara, baik tanah pabrik ataupun berbagai sumber daya alam barang tambang.
“Akhirnya, ketika suatu negara telah masuk dalam jebakan utang, ada peluang bagi negara yang memberi utang untuk melakukan intervensi dan dominasi, bahkan menjajah keuangan negara tersebut,” ungkapnya.
Menurutnya, penyebab mendasar sehingga suatu negara jatuh ke dalam debt trap karena tidak memiliki sistem alternatif yang lain dalam mendanai proyek-proyeknya, selain dengan berutang.
Solusi
Padahal, kata Nida, Islam telah memberikan solusi agar suatu negara melakukan pembiayaan terhadap proyek-proyeknya dengan sistem baitulmal yang telah dipraktikkan saat peradaban Islam yang pertama, yakni dalam negara yang dibangun oleh Rasulullah dan dilanjutkan para Sahabat.
“Dengan sistem baitulmal ini telah terbukti terwujudnya kemandirian keuangan negara. Bahkan, berbagai pengeluaran cukup besar yang dikeluarkan pada tahun pertama berdirinya kekuasaan negara Islam bisa diselesaikan dan dilakukan stabilisasi,” urainya.
Setelah tahun pertama dilalui—berdasarkan catatan sejarah baitulmal—, ungkapnya, keuangan negara yang diajarkan oleh Islam itu terus-menerus mengalami surplus.
“Kuncinya ada pada tumpuan utama pemasukan baitulmal, yakni pengelolaan sumber daya alam dan barang-barang milik umum. Berbagai aset deposit diatur dengan sistem syariat sehingga dikelola oleh negara secara mandiri,” jelasnya.
Pemasukan selanjutnya, ujar Nida, sistem pungutan yang menjadi milik negara atau kepemilikan negara yang menghasilkan pengeluaran yang besar, semacam pungutan kharaj dan berbagai pungutan yang telah ditentukan di dalam Islam, tanpa membebani masyarakat sedikit pun.
“Kemudian, pemasukan berikutnya berasal dari sistem pengelolaan zakat mal,” ucapnya.
Dengan tiga mekanisme sumber pemasukan negara ini, jelasnya, APBN negara terus mengalami surplus.
“Akibatnya, negara sama sekali tidak membutuhkan pembiayaan pendanaan proyek dengan cara berutang kepada negara luar atau kepada lembaga keuangan internasional,” pungkasnya. [MNews/Ruh]

Masya Allah