Industri Tekstil “Gawat Darurat”,  Akankah Pulih dengan Investasi?

Industri Tekstil “Gawat Darurat”,  Akankah Pulih dengan Investasi?

Muslimah News, FOKUS — Industri tekstil merupakan usaha padat karya yang belakangan bertumbangan. Satu per satu perusahaan terpaksa melakukan PHK massal. Salah satu faktor yang dituding sebagai biang kerok adalah banjir produk impor khususnya dari Cina, meski menurut info teranyar mitra dagang Indonesia itu menjanjikan investasi di sektor tekstil.

Pada Kamis (27-6-2024), segenap serikat buruh tekstil berencana melakukan aksi demonstrasi besar-besaran. Mereka menuntut pemerintah untuk mengambil langkah menyelamatkan industri padat karya tersebut. Ketua Umum Indonesia Pengusaha Konveksi Berkarya (IPKB) Nandi Herdiaman menyampaikan, industri tekstil khususnya produsen pakaian skala kecil tengah menghadapi situasi sulit akibat membanjirnya produk impor.

Di tengah gelombang protes tersebut, Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut B. Pandjaitan mengungkapkan adanya keinginan perusahaan tekstil asal Cina menanamkan modal. Rencana investasi itu, ungkapnya, berupa pendirian dua pabrik, yakni di Kertajati, Jawa Barat, dan Sukoharjo, Jawa Tengah.

Janji investasi tekstil lainnya datang dari Singapura. Hal itu diungkapkan Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Kemenko Marves Septian Hario Seto. Ia mengatakan, tercatat sebelas perusahaan tekstil yang tengah melakukan proses perizinan untuk investasi di dalam negeri.

Di tengah tuntutan para buruh agar negara turun tangan mengurai problematik industri tekstil, resep pemerintah adalah dengan menghadirkan investasi. Namun, kita justru layak bertanya, benarkah investasi mampu menjadi resep jitu untuk memulihkan industri tekstil?

Gawat Darurat

Memang, krisis ekonomi global telah memantik goncangnya perekonomian nasional, terlebih pascapandemi. Tidak pelak, kondisi ini berdampak pada lesunya perekonomian dalam negeri. Para pakar menyatakan bahwa perlambatan ekonomi global telah mengurangi permintaan pakaian dan produk tekstil lainnya.

Realitasnya, tidak sedikit perusahaan yang gulung tikar dan terpaksa melakukan PHK dengan alasan efisiensi. Di sisi lain, pelemahan kurs pertukaran rupiah terhadap dolar membuat kondisi ini tambah runyam dan daya beli masyarakat menurun. Namun, pemerintah malah mengambil kebijakan yang tidak populer, yakni dengan membuat regulasi yang menyebabkan pasar dalam negeri kebanjiran produk impor murah, terutama dari Cina.

Praktis, kondisi ini membuat produsen dalam negeri babak belur. Akibatnya, industri tekstil kian tercekik, bahkan telah gawat darurat. Mereka berada di persimpangan, hendak memilih bertahan dengan melakukan efisiensi produksi, atau lanjut kendati ancaman gulung tikar tetap menghantui.

Investasi, Benarkah Mujarab?

Terseoknya industri tekstil membuat pemerintah menawarkan solusi investasi. Solusi ini dianggap resep mujarab untuk menggairahkan iklim industri tekstil, meski sesungguhnya bukan tanpa masalah. Sebabnya, selain membebani produsen dengan iklim bisnis yang lebih kompetitif, investasi sesungguhnya adalah alat korporasi yang bisa membahayakan ekonomi nasional.

Sudah banyak fakta yang membuktikan bahayanya jika suatu negara menggantungkan ekonominya pada investasi. Lihat saja, ketika pengelolaan urusan negara didominasi para korporasi, jadilah pemerintahan satu negara menjadi korporatokrasi. Istilah ini mengacu pada bentuk pemerintahan di mana kewenangan pemerintah dalam tata kelola negara beralih kepada korporasi (perusahaan), baik nasional maupun multinasional.

Selain itu, anggapan bahwa investasi akan mendongkrak produksi dan membuka lapangan kerja baru, ibarat pungguk merindukan bulan. Investasi asing tetap tidak akan memberi solusi, apalagi di tengah upah buruh di dalam negeri yang tergolong rendah. Juga dengan berlakunya UU Cipta Kerja, para buruh justru akan tetap tereksploitasi meski dengan kebijakan investasi sekalipun.

Solusi dalam Islam

Berdasarkan masalah ini, ada dua hal penting yang bisa kita telaah dalam perspektif Islam. Pertama, terkait dengan investasi itu sendiri. Kedua, mengenai pengelolaan industri dan mekanisme suatu negara dalam menjalin kerja sama perdagangan antarnegara.

Investasi asing sudah jelas sebagai alat politik untuk menguasai ekonomi negara lain. Para investor tentu menerapkan prinsip “no free lunch” sebagai spirit bisnis. Saat negara mengalami ketergantungan dan terjerat utang berkedok investasi, saat itu pula aset-aset strategis negara dalam ancaman. Dalam kondisi ini, praktik tukar guling pun rawan terjadi.

Atas dasar itulah, negara sudah seharusnya memiliki kemandirian dalam melakukan pembangunan dan pengembangan industri. Dengan bertumpu pada industri berat, negara akan mampu mengimbangi perubahan iklim industri dan dialektika teknologi dalam upaya memenuhi kebutuhan masyarakat.

Adapun mengenai relasi perdagangan antarnegara, Islam menetapkan sejumlah garis-garis besar yang berdasarkan pada syariat. Perdagangan luar negeri menurut Islam adalah aktivitas jual-beli yang terjadi antara negara atau individu yang menjadi warga negara suatu negara dengan individu dari negara lain.

Negara, dalam hal ini Khilafah, memiliki wewenang untuk mengintervensi aktivitas perdagangan luar negeri. Ini dilakukan untuk mencegah keluarnya komoditas-komoditas vital dari dalam negeri ke luar negeri, atau untuk memasukkan komoditas-komoditas tertentu dari luar negeri yang sangat masyarakat butuhkan di dalam negeri.

Negara boleh saja melakukan impor sejumlah barang atau bahan baku yang tidak terdapat di dalam negeri. Hanya saja, karena Khilafah adalah negara mandiri, maka Khilafah wajib berupaya untuk mengerahkan dan memotivasi para ahli agar komoditas yang masyarakat butuhkan itu tersedia di dalam negeri.

Dengan begitu, kebijakan impor sebagaimana dalam Khilafah ini tentu tidak sampai pada level yang mengancam keberlangsungan industri dalam negeri seperti di negeri kita saat ini. Jelas, Khilafah hanya melakukan impor sesuai kebutuhan. Jika kebutuhan dalam negeri sudah terpenuhi atau tersedia secara mandiri, maka saat itu Khilafah menghentikan impor.

Hal yang paling menonjol dalam aktivitas industri dan perdagangan luar negeri dalam Khilafah adalah kedudukan penguasa sebagai penanggung jawab penuh dalam mengelola negara. Artinya, negara tidak boleh melimpahkan tanggung jawabnya kepada siapa pun. Keberadaan industri ringan maupun berat, sesungguhnya penopang bagi negara dalam menjalankan tanggung jawabnya. Oleh sebab itu, sudah selayaknya negara berinvestasi besar untuk pengembangan industri dan menetapkan regulasi yang tepat agar bisa bertahan dalam kondisi apa pun.

Seluruh kebutuhan rakyat sejatinya berpijak pada keberadaan industri, termasuk industri tekstil. Untuk itu, sudah seharusnya negara menciptakan atmosfer industri yang positf, bukan malah menumbuhsuburkan iklim investasi yang tidak lain adalah jebakan menuju negara perusahaan (korporatokrasi). Namun demikian, hal ini tidak akan terwujud jika paradigma tata kelola negara berpijak pada kapitalisme.

Walhasil, hanya Islamlah solusi tepat karena memiliki paradigma yang berpijak pada pengurusan urusan umat, dalam rangka mewujudkan kemaslahatan mereka secara paripurna. Wallahualam bissawab. [MNews/Nind]

Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *