Gonjang-ganjing Bisnis Tekstil, Relaksasi Impor Bikin Tekor

Gonjang-ganjing Bisnis Tekstil, Relaksasi Impor Bikin Tekor

Penulis: Nida Alkhair

Muslimah News, OPINI — Bisnis tekstil di Indonesia tengah gonjang-ganjing. Asal muasalnya adalah relaksasi impor yang dilakukan oleh pemerintah. Pemerintah telah mengeluarkan Permendag No. 8/2024 tentang Perubahan Ketiga atas Permendag No. 36/2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor. Regulasi ini memberikan kelonggaran terhadap impor barang, termasuk tekstil.

Pemerintah beralasan, Permendag ini bertujuan untuk mempermudah dan menyederhanakan proses rantai pasok perdagangan. Pemerintah merujuk pada kasus penumpukan 19.000 kontainer di Pelabuhan Tanjung Priok beberapa waktu lalu karena terkendala proses perizinan, yaitu banyak membutuhkan pertimbangan teknis  (pertek) dari kementerian teknis. Setelah pengesahan Permendag No. 8/2024, sejumlah barang kini tidak lagi memerlukan pertek dari kementerian teknis, tetapi cukup dengan persetujuan impor dari Kemendag.

Merespons dikeluarkannya Permendag No. 8/2024, industri tekstil dan produk tekstil dalam negeri menolak keras relaksasi impor dan meminta pemerintah untuk merevisi aturan tersebut. Ketua Ikatan Pengusaha Konveksi Bandung Nandi Herdiman menyatakan kekecewaannya terhadap keputusan pemerintah yang mempermudah impor barang jadi.

Seharusnya, Kementerian Perdagangan paham kondisi industri tekstil kecil dan menengah (IKM) yang terseok-seok karena banjir produk impor. Jika Permendag No. 8/2024 tidak direvisi, diprediksi 70% IKM konveksi tekstil di Jawa Barat akan gulung tikar dan berujung pada peningkatan jumlah pengangguran. Ini karena industri tekstil merupakan industri padat karya, penutupan konveksi akan menyebabkan banyak pekerja kehilangan pekerjaan. (Bisnis Indonesia, 13-6-2024).

Ikatan Ahli Tekstil Seluruh Indonesia (IKATSI) juga memprotes kebijakan relaksasi impor. Mereka menilai aturan tersebut membuat industri tekstil tidak bisa optimistis dan akan berdampak buruk bagi seluruh sektor industri tekstil, baik manufaktur besar maupun usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Ketua Umum IKATSI Muhammad Shobirin F. Hamid mengatakan bahwa Permendag No. 8/2024 mencerminkan ketakselarasan kebijakan pemerintah dengan upaya revitalisasi dan peningkatan daya saing industri tekstil dan produk tekstil dalam negeri. (Detik News, 11-6-2024).

Selain menyebabkan penutupan konveksi dan peningkatan jumlah pengangguran, Permendag No. 8/2024 juga berpotensi meningkatkan ketergantungan pada produk impor. Akibatnya, industri dalam negeri akan kalah bersaing, tekor (merugi), mengurangi kapasitas produksi, dan akhirnya mati pelan-pelan. Alhasil, produk asing akan menjadi penguasa pasar dalam negeri.

Banyaknya karyawan yang di-PHK juga akan menjadi masalah baru. Tingginya angka pengangguran akan memperburuk perekonomian Indonesia karena jumlah orang miskin akan meningkat. Hal ini berdampak pada aspek keamanan, yaitu tingginya angka kriminalitas yang diakibatkan dorongan memenuhi kebutuhan hidup. Tampak bahwa relaksasi impor membawa mudarat bagi rakyat, bukan kemaslahatan.

Aturan Buatan Manusia

Demikianlah ketika aturan ekonomi, perdagangan luar negeri, dan industri dibuat oleh manusia. Aturan tersebut akan mengakomodasi kepentingan segelintir manusia pembuatnya (penguasa) dan pihak-pihak yang menjadi sekutunya, yaitu para pengusaha. Penguasa dan pengusaha ini kongkalikong merekayasa aturan negara agar menguntungkan mereka.

Pembukaan keran impor lebar-lebar juga akan menguntungkan pengusaha yang melakukan bisnis impor tersebut. Sedangkan penguasa akan mendapatkan upeti sebagai balas jasa telah membuatkan aturan yang pro impor.

Keduanya (penguasa dan pengusaha) tidak peduli pada nasib para pengusaha konveksi dalam negeri yang kembang kempis menjaga agar bisnisnya tetap berjalan karena ada ribuan pekerja yang menggantungkan nasibnya pada usaha ini. Keduanya juga tidak peduli bahwa banyak pekerja yang sudah di-PHK karena pabrik konveksi tempatnya bekerja telah tutup karena terus merugi. Mereka juga juga tidak peduli akan tercipta banyak orang miskin baru yang kesulitan untuk makan dan bertahan hidup di tengah gelombang PHK dan sulitnya mencari pekerjaan. Ya, mereka tidak peduli. Menurut mereka, yang penting cuan mereka lancar.

Apalagi sistem di negara ini memang pro terhadap liberalisasi ekonomi. Sistem kapitalisme mendoktrin negara dan para penguasa bahwa pasar bebas akan menguntungkan negara karena bisa bersaing secara global di sektor perdagangan. Ternyata yang terjadi justru banjir produk asing dari luar negeri, sedangkan perusahaan dalam negeri tidak berdaya untuk melawan dominasi produk asing. Tampak nyata bahwa penerapan sistem kapitalisme hanya menguntungkan negara besar yang menguasai negara kecil. Kapitalisme juga hanya menguntungkan segelintir penguasa dan pengusaha. Hal ini tidak lepas dari asas sekularisme yang menghalalkan segala cara demi meraih keuntungan pribadi dan kroni.

Praktik menghalalkan segala cara ini juga yang dilakukan negara-negara besar untuk menjajah negeri-negeri muslim yang notabene ada di dunia ketiga dengan penjajahan secara ekonomi. Mereka merekayasa terbentuknya lembaga ekonomi dunia, termasuk WTO, yang menjadi alat untuk melegitimasi penjajahan ekonomi tersebut.

Melalui WTO, negara-negara besar bisa mengontrol perdagangan dunia sehingga menguntungkan mereka. Mereka merekayasa konsep perdagangan bebas dan menciptakannya seolah-olah menguntungkan negara-negara kecil, padahal aslinya merugikan. Dengan adanya perdagangan bebas, mereka leluasa masuk ke negara-negara muslim dan menguasai pasarnya dengan produk-produk mereka. Demikianlah penjajahan ekonomi ini berlangsung terus dan makin parah.

Ganti dengan Sistem yang Menyejahterakan

Kapitalisme terbukti gagal melindungi perekonomian agar menyejahterakan rakyat. Sistem ini justru memudaratkan rakyat. Oleh karenanya, kita perlu ganti sistem ekonomi dan kehidupan ini dengan Islam.

Sistem Islam tegak di atas asas akidah Islam sehingga penguasa maupun pengusaha terikat dengan syariat Islam. Sistem ekonomi Islam hanya kompatibel dengan sistem politik dan pemerintahan Islam, yakni Khilafah Islamiah.

Khilafah akan melindungi perekonomian rakyat dengan menolak dominasi lembaga ekonomi dan perdagangan dunia yang terbukti menjadi alat penjajahan Barat. Khilafah akan membangun perekonomian yang independen sehingga tidak tergantung pada bantuan dan kerja sama dengan asing.

Khilafah akan mewujudkan swasembada untuk produk strategis, termasuk kebutuhan pokok yang salah satunya adalah pakaian. Allah Swt. berfirman di dalam QS Al-Baqarah A’raf: 26, “Wahai anak cucu Adam, sungguh Kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutupi auratmu.”

Kebutuhan terhadap pakaian harus dipenuhi karena penting untuk menutup aurat dan penjagaan kesehatan rakyat. Khilafah akan mencukupi kebutuhan tekstil dalam negeri secara mandiri dengan memberdayakan perusahaan konveksi di dalam negeri, baik yang menghasilkan benang, kain, maupun pakaian jadi.

Khilafah akan mengatur distribusi produk tekstil secara baik agar mampu mencukupi kebutuhan dalam negeri. Jika dirasa produksinya masih kurang, Khilafah akan memberi bantuan berupa mesin, alat, ataupun dana agar kapasitas produksi bisa meningkat dan kebutuhan dalam negeri bisa tercukupi.

Khilafah juga akan memberikan pelatihan keterampilan dan pengarahan bisnis kepada para pemilik konveksi agar mereka selalu meningkatkan kualitas produknya sehingga bisa memuaskan kebutuhan masyarakat. Jika ada kelebihan produksi, Khilafah akan mengizinkan produk tersebut diekspor ke luar negeri. Namun, ekspor tersebut tidak boleh diberi syarat yang merugikan umat Islam.

Demikian pula terkait impor, Khilafah semaksimal mungkin mencegah impor tekstil karena merupakan kebutuhan pokok. Impor tekstil bisa menjadi alat untuk melemahkan Daulah Khilafah secara ekonomi, yaitu melalui perjanjian yang merugikan. Impor hanya boleh dilakukan pada produk yang tidak strategis, yaitu yang bersifat aksesori sehingga tidak berdampak besar pada perekonomian Khilafah.

Demikianlah perlindungan Khilafah terhadap industri tekstil dalam negeri sehingga mewujudkan kemaslahatan bagi rakyat secara keseluruhan, baik pengusaha konveksi, pekerja, maupun masyarakat secara umum. Wallahualam bissawab. [MNews/Gz]

Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *