Bias Gender di Tempat Kerja, Perempuan Menuntut Perlindungan pada Siapa?

Bias Gender di Tempat Kerja, Perempuan Menuntut Perlindungan pada Siapa?

Penulis: Rindyanti Septiana, S.H.I.

Muslimah News, OPINI — Perempuan dalam dunia kerja sering menjadi perhatian banyak pihak, terutama lembaga yang bergerak menyuarakan kesetaraan gender. Baru-baru ini, Populix melaporkan hasil survei Women’s Equality in the Workplace (28-5-2024).

Dalam laporan tersebut terungkap sebanyak 45% perempuan Indonesia masih mengalami diskriminasi di tempat kerja. Diketahui juga perempuan masih sering menerima bias gender di tempat kerja. Bias tidak hanya dalam perlakuan, tetapi juga menyangkut gaji hingga komposisi menjadi pimpinan atau jabatan tinggi. Sebanyak 48% perempuan mengaku mendapat gaji tidak setara dengan laki-laki. Komposisi kepemimpinan di perusahaan pun masih lebih banyak dipegang laki-laki. (CNN Indonesia, 4-6-2024).

Beberapa bentuk lain dari diskriminasi yang didapatkan perempuan, yakni sebanyak 62% mengaku sering diremehkan atau direndahkan melalui ekspresi wajah, sebanyak 54% mengaku mendapat komentar negatif di tempat kerja.

Jika demikian, pada siapa perempuan menuntut perlindungan? Apakah bisa berharap perlindungan pada komnas perempuan? Apalagi pemerintah telah meratifikasi the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) atau Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan. Terbuktikah CEDAW bisa mengatasi berbagai persoalan perempuan?

Bias Gender di Tempat Kerja

Hasil survei menunjukkan, pada 2023, sebanyak 33% perempuan tidak dipromosikan dalam hal gaji, tunjangan, atau posisi. Amanda Day selaku Direktur Senior Pemberdayaan Masyarakat di Remote mengatakan bahwa perempuan saat ini masih berjuang menghadapi ekspektasi yang tinggi, bias yang tidak adil, kehilangan pekerjaan yang tidak proporsional, dan hambatan yang menghambat kemajuan. Ditambah kurangnya kemajuan karier bagi ibu bekerja yang sedang cuti hamil, menjadi tantangan terbesar dihadapi perempuan di tempat kerja. (peoplemanagement[dot]co[dot]uk).

Sepanjang sejarah kapitalisme, kemiskinan sendiri telah menjadi problem yang dihadapi perempuan secara khusus dan masyarakat pada umumnya. Perempuan dipandang sebagai bagian dari sumber daya karena dianggap memiliki posisi tawar yang lebih rendah daripada laki-laki. Perempuan masuk dunia kerja karena kebutuhan ekonomi keluarga sehingga mereka cenderung lebih menerima apa pun yang ditetapkan perusahaan tanpa perlawanan.

Partisipasi ekonomi perempuan juga sangat diperhitungkan oleh aktivis kesetaraan gender untuk memperjuangkan kesetaraan dengan laki-laki dalam dunia kerja. Aktivis gender mengeklaim, perempuan pekerja bisa menjawab persoalan kemiskinan. Berbagai survei pun akan terus mereka (lembaga pengarusan kesetaraan gender) lakukan untuk menguatkan opini bahwa perempuan harus setara dan tidak didiskriminasi dalam dunia kerja.

Namun, apakah benar hal tersebut bisa menyelesaikan berbagai persoalan perempuan, padahal dampak buruk keluarnya perempuan bekerja lebih besar? Hal ini tidak akan diperhitungkan oleh aktivis gender, lembaga pengarusan kesetaraan gender, bahkan pemerintah yang mendukung pemberdayaan ekonomi perempuan. Mereka justru berusaha membuka peluang besar bagi perempuan menjadi pion ekonomi.

Menuntut Perlindungan pada Siapa?

Sistem kapitalisme telah “memaksa” kaum perempuan untuk bekerja di ranah publik. Ini lantaran negara yang mengadopsi sistem ini nyatanya gagal menjamin kesejahteraan bagi masyarakat, termasuk perempuan. Ketika telah terbukti gagal, sistem ini pun menciptakan berbagai regulasi seolah “menyelamatkan masyarakat”. Hal ini jugalah yang dialami kaum perempuan.

Sebagai upaya penyelamatan perempuan dari berbagai tindakan diskriminasi dan kekerasan, dilahirkanlah CEDAW. Namun anehnya, secara global, kekerasan terhadap perempuan tetap tinggi meski CEDAW sudah diadopsi PBB selama 42 tahun. Demikian halnya 37 tahun ratifikasi CEDAW di Indonesia, selama 12 tahun terakhir, kekerasan perempuan di Indonesia meningkat hampir 800%. (VOA Indonesia).

Lantas, pada siapa perempuan menuntut perlindungan? Jika jawabannya ialah kepada komnas perempuan atau CEDAW, tampaknya tidak menyolusi sama sekali. Buktinya, berbagai undang-undang yang berlandaskan CEDAW telah ditetapkan, tetapi tidak satu pun menyolusi.

Perlindungan Paripurna Islam terhadap Perempuan

Sungguh, aturan manusia lemah dan tidak menyolusi, apalagi semua aturan yang jauh dari aturan Allah. Jika demikian, perempuan hanya bisa terlindungi dalam aturan Islam, aturan yang bersumber dari Allah Taala, Zat yang Maha Tahu tentang karakteristik manusia, termasuk perempuan.

Dalam Islam, perempuan tidak diwajibkan bekerja mencari nafkah, bahkan justru harus dinafkahi seumur hidup dengan mekanisme perwalian dan yang terakhir bertanggung jawab memenuhi kebutuhannya adalah negara.

Memuliakan dan melindungi perempuan dari diskriminasi bukanlah dengan menjadikan perempuan sebagai kepala keluarga, menjadikan partisipasi perempuan yang kuat dalam sektor ekonomi, ataupun menjadikannya sebagai pemimpin dalam bisnis-bisnis dan perusahaan. Akan tetapi, caranya dengan mengembalikan perempuan kepada fungsi utamanya sebagai ibu pendidik generasi dan manajer rumah tangga.

Islam memberikan tanggung jawab pada seorang ibu untuk menjaga kehamilan, menyusui, mengasuh, dan mendidik anak, serta mengatur rumah suaminya. Islam juga memberikan aturan khusus bagi perempuan untuk mengemban tanggung jawab kepemimpinan dalam rumah tangga suaminya, sekaligus pemimpin bagi anak-anaknya.

Nabi saw. bersabda sebagaimana penuturan Ibnu ’Umar, “Setiap kalian adalah pemimpin yang akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya…, seorang perempuan adalah pemimpin atas rumah tangga suaminya dan anak-anaknya yang akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya.” (HR Bukhari-Muslim).

Dalam Islam, bekerja bagi seorang perempuan sekadar pilihan, bukan tuntutan keadaan. Islam menjamin kebutuhan pokok perempuan dengan mekanisme kewajiban nafkah pada suami, ayah, atau kerabat laki-laki (apabila tidak ada suami atau ayah). Jika mereka semua ada, tetapi tidak mampu, ada jaminan langsung dari negara bagi para perempuan yang tidak mampu dan tidak memiliki siapa pun yang menafkahinya, seperti janda-janda miskin.

Inilah sebagian kecil contoh perlindungan paripurna yang diberikan Islam kepada perempuan/ibu. Negara harus menjamin para perempuan memperoleh haknya dan menikmati kesejahteraan, termasuk hak untuk dinafkahi secara layak. Bukan malah diberi tanggung jawab sebagai kepala keluarga dan wajib mencari nafkah. Wallahualam. [MNews/Gz]

Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *