Muslimah News, NASIONAL — Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati melihat fenomena maraknya pengangguran di kalangan Gen Z menjadi ancaman serius bonus demografi menuju Indonesia Emas 2045.
Menurutnya, bonus demografi jika tidak diiringi dengan hadirnya kesempatan kerja yang besar bagi generasi muda, maka akan menciptakan bom waktu. Anggota Fraksi PKS DPR RI tersebut mengungkapkan, Gen Z makin terimpit karena dari sisi pendidikan tinggi kini makin mahal dengan adanya kenaikan UKT. Sementara itu, dari kesempatan kerja mensyaratkan sudah berpengalaman dan adanya batas usia.
Maraknya pengangguran Gen Z ini mendapat sorotan dari pengamat politik dan generasi Endiyah Puji Tristanti.
“Jika pada realitasnya ada banyak pengangguran usia muda di Indonesia, ini menunjukkan kegagalan pembangunan sumber daya manusia yang sudah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) maupun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN),” ungkapnya kepada MNews, Ahad (2-6- 2024).
Ia menyebut, sebab kegagalannya adalah kesalahan sejak penetapan visi dan misi pembangunan manusia, yakni ketika pembangunan manusia semata diorientasikan menyesuaikan visi pembangunan ekonomi negara. Sedangkan visi dan misi pembangunan, ucapnya, berpijak pada ideologi negaranya.
“Pembangunan manusia berorientasi ekonomi hanya ada dalam negara berideologi kapitalisme. Ini sesungguhnya sama saja dengan mengerdilkan tujuan bernegara,” jelasnya.
Pembangunan semacam ini, lanjutnya, bermakna negara bertujuan untuk mencetak budak-budak korporasi. “Selanjutnya pembangunan manusia termasuk di dalamnya penyelenggaraan pendidikan dapat dipastikan hanya menghasilkan generasi lemah dan rentan,” kritiknya.
Koreksi Total
Menurutnya, Indonesia sudah 79 tahun merdeka sehingga seharusnya mampu menyelenggarakan pembangunan yang menyejahterakan.
“Jika belum mampu, maka harus ada koreksi total dan mendasar. Pemerintah tidak boleh ragu dan menunda waktu,” tegasnya.
Ia menilai, tingginya angka pengangguran usia muda bukan hanya perkara penyelenggaraan pendidikan yang belum mampu memenuhi kebutuhan industri seperti kurangnya dunia pendidikan dalam memberikan skill pada peserta didik atau kurang memberikan pelatihan kerja.
“Juga bukan soal tingginya kualifikasi yang diminta industri. Sebabnya, penyelenggaraan pendidikan dan penyediaan lapangan kerja bagi warga negara, keduanya adalah tanggung jawab negara bukan sektor industri atau balai latihan kerja (swasta),” bebernya.
Pembangunan sumber daya manusia, ucapnya, merupakan aspek paling strategis bagi suatu negara. “Sedangkan kuat lemahnya negara menghadapi ancaman dari luar, serta stabilitas dalam negeri sektor ipoleksosbud sangat ditentukan oleh sahih dan kukuhnya ideologi yang diadopsi negara. Warga negara yang memiliki kesadaran politik ideologi yang sahih saja yang mampu menjadi tumpuan utama negara,” urainya.
Endiyah menyimpulkan, “Jadi, meskipun rancangan pembangunan dalam RPJMN sudah sedemikan hingga semua indikator keberhasilan telah dirumuskan dengan rinci, lalu akan dilanjutkan ke RPJMN berikutnya, maka tetap saja dapat dipastikan gagal dalam menyejahterakan. Mana ada pohon yang akarnya rapuh, buahnya bagus, manis dan banyak!” tukasnya retorik.
Ia lalu mengutip firman Allah Swt. dalam Al-Qur’an surah Ibrahim ayat 24, “Tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik, akarnya teguh dan cabangnya (menjulang) ke langit.”
“Pemerintah seharusnya melakukan evaluasi dan mengganti model pembangunan negara dari asasnya. Indonesia merdeka berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa. Mempertahankan negara mengadopsi ideologi kapitalisme sama saja mengufuri nikmat kemerdekaan. Indonesia membutuhkan ideologi Islam sebagai asas pembangunan dan penyelenggaraan negara,” sarannya memungkasi penuturan. [MNews/IA]
