Penulis: Juanmartin, M.Kes.
Muslimah News, OPINI — Kemenkeu mencatat, akhir April 2024, nilai utang pemerintah meningkat. Kenaikan ini terjadi setelah posisi utang pada Maret lalu menurun. Berdasarkan data dokumen APBN KiTa, nilai utang pemerintah sampai dengan 30 April lalu ialah Rp8.338,43 triliun, meningkat Rp76,33 triliun dari bulan sebelumnya (Rp8.262,10 triliun).
Meskipun demikian, rasio utang pemerintah terhadap produk domestik bruto (PDB) tercatat menurun. Rasio utang terhadap PDB pada April lalu sebesar 38,64%, lebih rendah dari bulan sebelumnya (38,79%).
Pemerintah sendiri mengeklaim posisi utang masih terjaga. Pasalnya, rasio utang masih di bawah batas aman yang diatur dalam UU 17/2023, yaitu sebesar 60%. Rasio utang juga dipandang masih lebih baik dari yang telah ditetapkan melalui Strategi Pengelolaan Utang Jangka Menengah 2023—2026 di kisaran 40%.
“Pemerintah mengelola utang secara cermat dan terukur untuk mencapai portofolio utang yang optimal dan mendukung pengembangan pasar keuangan domestik,” tulis Kemenkeu dalam dokumen APBN KiTa edisi Mei 2024 (30-5-2024). (money[dot]kompas[dot]com.
Menakar Kondisi Negeri
Perekonomian suatu negeri sesungguhnya sangat dipengaruhi oleh dinamika perekonomian global. Di tengah ketakpastian perekonomian global, pemerintah Indonesia menempuh berbagai kebijakan untuk menstimulasi perekonomian dan mengakselerasi pencapaian target pembangunan.
Konsekuensi dari kebijakan tersebut adalah penggunaan instrumen utang untuk menutup defisit anggaran. Pemerintah juga menyebut utang sebagai instrumen untuk mendorong perekonomian agar tetap tumbuh. Sayangnya, pada saat yang sama, negara tidak boleh lupa bahwa negara juga wajib membayar bunga utang di samping utang pokoknya.
Meski pemerintah mengatakan bahwa rasio utang negara masih di bawah standar aman dibanding rasio utang negara lain, pemerintah seharusnya bisa mengukur kerentanannya terhadap utang. Hal ini menjadi sangat problematik ketika menilik kemampuan pemerintah dalam menjalankan perannya.
Realitasnya, negeri ini masih menyimpan banyak masalah dalam tata kelola negara. Belakangan bahkan pemerintah merumuskan berbagai kebijakan yang memberatkan rakyat. Rakyat harus berjuang menanggung biaya pendidikan yang melangit. Jaminan kesehatan makin mahal. Pada saat yang sama, rakyat harus menanggung kebutuhan sandang, pangan, dan papan yang merangkak naik. Dengan naiknya utang negara, ekonomi rakyat akan makin tercekik. Pajak akan naik, subsidi hilang, rakyat pun kian melarat.
Sebagai negara dengan ekonomi rentan seperti Indonesia, rasio utang tidak bisa dianggap aman hanya dengan melihat persentase aman dan tidak aman. Di sisi lain, karut-marutnya ekonomi dan politik negeri ini tidak bisa memberi kepastian bahwa utang akan berkontribusi dalam pembangunan.
Utang dan Neokolonialisme
Di tengah kontestasi negara-negara adidaya hari ini, menjerat negara-negara kecil dengan instrumen finansial berupa utang merupakan alat efektif untuk menjajah. Negara-negara kreditor menebarkan ide pemulihan ekonomi dengan utang yang sejatinya merupakan jebakan. Parahnya, dalam diskursus keilmuan utang ini kerap disebut sebagai “bantuan”.
Hal yang mereka sebut “bantuan” ini akhirnya memosisikan negara kreditur sebagai “penyelamat ekonomi”. Melalui kerja sama bilateral dan berbagai sandiwara perjanjian antarnegara, negara lintah darat mulai menjerat negara pengutang dengan skenario bantuan ekonomi.
Walhasil, sedikit demi sedikit, negara-negara debitur masuk dalam jerat utang. Parahnya, utang pokok berikut bunga marginnya akan terus bertambah mengikuti fluktuasi pertukaran mata uang negeri terhadap dolar. Akhirnya, jumlah utang terus bertambah hingga pada level ketergantungan negara debitur pada negara kreditur.
Dalam sistem kapitalisme, berutang adalah salah satu solusi bagi ekonomi negeri saat mengalami depresi. Solusi ini berangkat dari pemahaman bahwa satu negara tentu berpeluang untuk mengalami masalah ekonomi. Tentu kita tidak bisa menafikan realitas ini. Hanya saja, saat utang menjadi solusi utama dalam pembangunan, kita menyaksikan melemahnya posisi tawar satu negara pada negara lainnya.
Pada titik ini, negara pengutang akan manut pada berbagai arahan negara rentenir. Satu negara yang mengalami ketergantungan finansial pada negara lainnya sesungguhnya akan melahirkan neokolonialisme. Tragisnya, kondisi ini berpotensi menggadaikan kedaulatan satu bangsa. Inilah realitas penjajahan gaya baru melalui jerat utang berlabel bantuan.
Pandangan Islam
Dalam Islam, terdapat sejumlah instrumen untuk menstabilkan ekonomi dalam negeri. Bisa jadi, utang menjadi solusi, tetapi berutang adalah pilihan terakhir saat ekonomi benar-benar mengalami guncangan.
Sistem ekonomi Islam sejatinya merupakan sistem ekonomi mandiri. Sistem Islam (Khilafah) akan membangun kemandirian ekonomi semaksimal mungkin. Negara akan memaksimalkan pemasukan dari pos-pos pendapatan negara berupa pemasukan tetap yakni fai, ganimah, anfal, kharaj, dan jizyah. Juga pemasukan dari hak milik umum dengan berbagai macam bentuknya, serta pemasukan dari hak milik negara, yakni usyur, khumus, rikaz, dan pengelolaan tambang.
Skenario lanjutan jika negara mengalami krisis jika kondisi kas baitulmal mengalami kekosongan adalah negara akan menempuh langka strategis dengan memobilisasi pengumpulan dana dari kalangan orang kaya (aghniyah). Jika kondisi ini belum mampu memenuhi kebutuhan rakyat, negara boleh berutang dengan syarat sesuai syariat.
Negara tidak akan menjerembapkan diri dalam perjanjian utang yang melanggar syariat. Negara juga tidak akan menghinakan diri dengan menggadaikan muruah negara di hadapan negara pemberi utang.
Spoiler mengenai jaminan kesejahteraan dalam sistem ekonomi Islam sesungguhnya telah ada dalam berbagai diskursus dan penerapan ekonomi syariah secara parsial hari ini. Meski masih dalam bingkai berpikir kapitalisme, siapa pun bisa menyaksikan betapa ekonomi syariah terbukti mampu bertahan di tengah badai ekonomi.
Hanya saja, paradigma ekonomi kapitalisme tidak bisa bersanding dengan ekonomi Islam. Keduanya lahir dari paradigma yang berbeda, termasuk dalam mendudukkan utang. Dalam sistem kapitalisme, utang jelas merupakan alat penjajahan. Sedangkan dalam Islam, utang adalah sebenar-benarnya bantuan.
Dalam sejarah Kekhalifahan Islam Utsmaniyah khususnya pada masa kekuasaan Sultan Sulaiman al-Qanuni disebutkan bahwa Khalifah memberikan bantuan kepada Raja Francis 1. Perancis memperoleh banyak manfaat dari hubungan baiknya dengan Daulah Utsmaniyah, baik di bidang militer, ekonomi, maupun politik. Kini, saat utang menjadi alat penjajahan, di saat itulah kita menyaksikan cengkeraman lintah darat global terhadap ekonomi satu negara.
Jika hari ini spirit ekonomi Islam yang hadir pada beberapa transaksi ekonomi sudah mampu mengakselerasi perekonomian rakyat, apatah lagi jika terwujud dalam sebuah sistem kenegaraan.
Di tengah utang yang terus menggunung, sedangkan ekonomi rakyat kian tercekik, sistem Islam adalah skenario untuk pemulihan ekonomi. Ekonomi syariah yang hari ini terus mengalami diskursus seharusnya bisa menyentuh pada level sistemis.
Di tengah kerapuhan sistem ekonomi kapitalisme, sistem ekonomi Islam adalah alternatif tunggal. Sistem ekonomi Islam akan menghilangkan dominasi satu negara atas perekonomian global, pada saat yang sama Islam mewujudkan kesejahteraan ekonomi secara global sebagai implementasi dari spirit bahwa Islam adalah rahmat bagi seluruh alam. Wallahualam. [MNews/Gz]
