Penulis: Rindyanti Septiana, S.H.I.
Muslimah News, OPINI — Pengaturan terkait gas 3 kg masih menyisakan sejumlah masalah dan menimbulkan kerugian pada masyarakat. Sebelumnya, gas langka dan mahal sampai-sampai masyarakat harus mendaftarkan diri untuk mendapatkannya. Kini, Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan Moga Simatupang menyampaikan temuan Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji (SPPBE) melakukan kecurangan pengisian gas.
Moga mengatakan pihaknya telah menemukan 11 SPPBE diduga curang mengurangi pengisian gas 3 kg. Wilayah SPPBE tersebut berada di Tangerang Kota, Tangerang Selatan, Kabupaten Bandung, Bandung Barat, Kota Bandung, Sumedang, Cimahi, Purwakarta, dan Jakarta. Kecurangan pengisian gas telah menyebabkan kerugian mencapai Rp18,7 miliar per tahun. (Tempo, 28-5-2024).
Masyarakat merugi karena semestinya menerima elpiji 3 kg, tapi ternyata isinya kurang dari 3 kg. Sayangnya, belum ada pencabutan izin operasi SPPBE yang melakukan kecurangan pengisian. Pejabat terkait hanya membuat teguran tertulis sebagai sanksi administratif dengan tenggat waktu 14 hari.
Sementara itu, mengenai sisa gas hasil keculasan, juga belum bisa diketahui apakah dijual lagi atau untuk ditimbun. Ada sekitar 700—800 SPPBE di seluruh Indonesia yang rencananya akan dicek pemerintah. Corporate Secretary PT Pertamina Patra Niaga Irto Ginting mengatakan masyarakat boleh menimbang gas yang dibeli jika merasa tidak yakin isi sesuai yang ditetapkan.
Namun, apakah dengan cara menimbang gas, lalu masalahnya selesai? Apalagi kerugian yang didapatkan masyarakat terus berlangsung, sudahlah langka dan mahal, malah isi gasnya dikurangi.
Apa Kata Pengamat?
Ketua Umum Asosiasi Analisis Kebijakan Publik Indonesia Trubus Rahadiansyah mengkritisi ketaksesuaian kondisi tabung gas. Ia menyebutkan hal tersebut bukan barang baru. Masyarakat umumnya tidak menyadari ataupun punya alat untuk menimbang isi tabung. Lemahnya pengawasan adalah faktor utama dalam masalah ini. (RRI, 27-5-2024).
Hendaknya ada sanksi tegas terhadap para pelaku kecurangan, bukan sekadar memberikan teguran tertulis sebab ini merupakan bentuk perilaku korupsi yang sangat merugikan publik. Pemerintah harus mengevaluasi distribusi yang buruk di tengah masyarakat karena langkanya gas. Jangan sampai pemerintah kalah dan tunduk dengan “permainan” para pemilik stasiun pengisian gas.
Pengamat energi dan Direktur Eksekutif Reforminer Institute Komadi Notonegoro mengatakan bahwa kecurangan pengisian gas merupakan masalah serius yang memengaruhi banyak konsumen. “Membutuhkan langkah-langkah tegas untuk memastikan hak-hak konsumen dilindungi,” ujarnya.
Senada dengan Trubus, ia pun membenarkan harus ada pengawasan yang ketat dan regulasi tegas untuk mengatasi masalah tersebut. Jika perlu, izin usaha dicabut untuk memberikan efek jera.
Kebijakan Tidak Tegas
Anggota Komisi VII DPR RI Hendrik Halomoan Sitompul mendorong Pertamina menindak tegas para pengusaha nakal, terlebih mereka telah mengakali barang subsidi yang harus disalurkan ke masyarakat. “Karena itu adalah uang rakyat yang harus dikelola dan diperuntukan oleh rakyat, jangan sampai apa yang ditugaskan kepada mereka (pengusaha SPPBE) dikurang-kurangi. Itu tidak pantas! Bagaimana ruginya masyarakat menerima dan das elpiji 3 kg itu dengan kurang volumenya? Saya kira menyakitkan,” ujarnya. (DPR[dot]go[dot]id).
Namun, tampaknya penyampaian anggota dewan itu tidak terdengar jelas oleh pejabat terkait. Masih ada tenggat waktu 14 hari untuk menyelesaikan kecurangan yang terjadi. Namun, mencabut izin usaha pun tidak kuasa untuk dilakukan, seolah pengusaha memiliki “kekuatan”.
Dalam sistem kapitalisme, watak curang manipulatif oknum tertentu dalam mengelola hajat publik telah menjadi rahasia umum. Akan terus ada pengusaha-pengusaha nakal yang berupaya menguntungkan diri tanpa berpikir merugikan masyarakat. Bisa jadi isi kepala mereka adanya uang belaka. Semestinya pemerintah sebagai pengurus dan pelindung masyarakat tidak lalai menjamin kebutuhan masyarakat, termasuk kebutuhan gas.
Sikap Pemimpin Islam Menjamin Hak Rakyat
Sungguh tegas peringatan yang Rasulullah saw. sampaikan bahwa, “Tidaklah seorang pemimpin yang mengurusi persoalan kaum muslim, kemudian ia mati, sedangkan ia menipu rakyatnya, kecuali Allah haramkan atasnya surga.” (HR Bukhari dan Muslim).
Sabdanya yang lain, “Kaum muslim berserikat dalam tiga perkara yaitu padang rumput, air, dan api.” (HR Abu Dawud dan Ahmad). Perserikatan dalam hadis ini bermakna ‘perserikatan dalam pemanfaatan’, artinya semua boleh memanfaatkannya. Tidak boleh dikuasai oleh seseorang atau sebagian saja, sedangkan sebagian yang lain dihalangi/dilarang karena semua itu merupakan kepemilikan umum.
Gas termasuk bagian dari kepemilikan umum, negaralah yang harus mengelola dan mengembalikan hasilnya untuk rakyat. SDA (termasuk gas) tidak boleh dimiliki satu individu atau korporasi. Pemimpin dalam Islam tidak boleh memberlakukan mekanisme tender atau lelang untuk mencari para pengelola gas sebagaimana yang terjadi dalam sistem kapitalisme.
Sikap pemimpin Islam dalam menjamin hak masyarakat, yakni mengelola gas yang merupakan bagian dari SDA, haruslah amanah. Hasil pengelolaannya akan diberikan kepada rakyat secara murah, bahkan gratis. Kebijakan ini menunjukkan upaya negara untuk menyejahterakan rakyatnya.
Khalifah akan memberikan sanksi tegas bagi siapa pun yang mengambil kepemilikan umum tanpa alasan yang dibenarkan syariat, seperti mencabut izin usahanya dan mengambil alih pengelolaannya. Pelaku usaha yang mencurangi rakyat juga akan mendapat sanksi, bukan sekadar mendapat teguran.
Khatimah
Betapa besar kerugian rakyat. Hasil kecurangan para pengusaha gas mencapai hingga belasan miliar rupiah per tahun. Sementara itu, rakyat “mati-matian” mencari uang agar bisa membeli gas dengan harga mahal, bahkan kadang sulit mendapatkannya karena langka.
Sistem kapitalisme melestarikan hal ini sehingga kecurangan demi kecurangan terus terjadi. Publik bisa menyaksikan korupsi tambang timah ratusan miliar dinikmati segelintir orang, korupsi antam hingga ratusan ton, dan kecurangan pengisian gas pun berlangsung hingga sekarang.
Apalagi yang bisa membuat kita sadar akan gagalnya sistem dan pemimpin kapitalistik mengurusi rakyat? Alhasil, kembali dalam pengurusan Islam dan seperangkat aturan-Nya merupakan solusinya. [MNews/Gz]
