[Kabar] Kampus Membuka Gerai Kopi, Akademisi: Masuk Perdagangan Bebas di Sektor Jasa?

[Kabar] Kampus Membuka Gerai Kopi, Akademisi: Masuk Perdagangan Bebas di Sektor Jasa?

Muslimah News, NASIONAL — Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) meresmikan gerai Point Coffee ITS Mart, Rabu (28-3-2024) sebagai bagian dari fasilitas kampus dalam membantu memenuhi kebutuhan mahasiswa dengan konsep creative co-working.

Terlepas dari kemanfaatan yang bisa dirasakan oleh mahasiswa, akademisi Dr. Aminatun, Ir., M.Si. kepada MNews, Selasa (12-3-2024) mempertanyakan, mengapa Perguruan Tinggi Negeri (PTN), bukan hanya ITS, saat ini ramai menyediakan berbagai fasilitas bisnis, seperti mart, plaza, layanan penginapan atau hotel, dan lain-lain?

“Apakah ini sekadar untuk memberikan layanan kemudahan bagi civitas academica kampus ataukah merupakan tuntutan dunia global yang mengarahkan kampus sebagai institusi pendidikan yang harus masuk ke dalam salah satu perdagangan bebas di sektor jasa?” tanyanya.

GATS

Ia menggambarkan, sejak General Agreement on Trade in Services yang disingkat GATS ditandatangani pada 1995, jadilah setiap negara yang menjadi anggota World Trade Organisation (WTO) harus meratifikasi perjanjian tersebut.

“Salah satu isi perjanjian tersebut adalah dibukanya perdagangan bebas di 12 sektor jasa, salah satunya adalah pendidikan. Dari sinilah bermula terjadinya perubahan status PTN menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH),” paparnya.

Jadi, ungkapnya, maraknya PTN membuka bisnis-pasar, dimulai sejak berubahnya status menjadi PTN-BH.

“Status PTN-BH ini menjadikan PTN diberi kewenangan penuh dalam tata kelola pendidikan di antaranya adalah pendanaan dan perekrutan pegawai. Pasal 65 ayat (3) UU No. 12/2012 tentang Pendidikan Tinggi menyebutkan bahwa PTNBH memiliki hak mengelola dana secara mandiri, transparan, dan akuntabel; wewenang mengangkat dan memberhentikan sendiri dosen dan tenaga kependidikan; dan wewenang mendirikan badan usaha dan mengembangkan dana abadi,” urainya.

Kemudian, sambungnya, disebutkan pula dalam PP No.26/2015 yang diperbaharui menjadi PP No. 8/2020 pasal 11 yang menyatakan bahwa pendanaan PT-BH yang bersumber dari selain anggaran pendapatan dan belanja negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b bersumber dari 8 sumber, yaitu masyarakat; biaya pendidikan; pengelolaan dana abadi; usaha PTN Badan Hukum; kerja sama Tridarma Perguruan Tinggi; pengelolaan kekayaan PTN Badan Hukum; anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau pinjaman.

“Terkesan, ini menguntungkan perguruan tinggi. Namun, jika kita lihat lebih detail lagi dari kewenangan ini, justru menambah beban PTN-BH,” kritiknya.

Negara Lepas Tanggung Jawab

Menurutnya, ratifikasi GATS  inilah yang menjadi penyebab munculnya permasalahan di perguruan tinggi. “Dalam aspek pembiayaan pendidikan tinggi, maka negara sedikit demi sedikit melepaskan tanggung jawabnya, menyerahkan kepada pihak lain (8 sumber pendanaan di luar pemerintah yang disebutkan di atas) untuk turut membantu penyelenggaraan pendidikan tinggi,” ujarnya.

Dalam hal ini, jelasnya, dana APBN untuk pendidikan 2024 mencapai Rp665 Triliun. “Anggaran tersebut terbagi atas alokasi belanja pemerintah pusat, transfer ke daerah, dan pembiayaan investasi. Alokasi anggaran 2024 yang ditetapkan untuk Kemendikbudristekdikti yang diambil dari belanja pemerintah pusat hanya sebesar Rp97,7 triliun. Dengan anggaran sebesar Rp97,7 triliun tersebut, Kemendikbudristekdikti membagi peruntukannya menjadi enam program,” bebernya.

Secara terperinci, lanjutnya, berupa Program PAUD dan Wajib Belajar 12 Tahun sebanyak Rp13,9 triliun; Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran sebesar Rp15,8 triliun; Program Pendidikan Tinggi sebesar Rp38,5 triliun; Program Pemajuan dan Pelestarian Bahasa, dan Kebudayaan sebesar Rp3,06 triliun; Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi sebesar Rp6,01 triliun; dan Program Dukungan Manajemen sebesar Rp20,2 triliun. 

“Dana pendidikan tinggi sebesar Rp38,5 triliun harus dibagi ke sejumlah 4.425 perguruan tinggi, yaitu sekitar 184 PTN dan sisanya adalah PTS. Pembagian proporsi dana ini tentu berbeda-beda antar perguruan tinggi. Jika dibagi rata, anggaran dana pendidikan tinggi berada di kisaran Rp8,7 miliar. Dana sebesar ini tentu saja tidak akan mampu memenuhi kebutuhan perguruan tinggi yang nilainya jauh lebih besar dari angka tersebut,” ungkapnya.

Ia menilai, rendahnya anggaran pendanaan pendidikan tinggi di Indonesia menjadikan perguruan tinggi memutar otak untuk mencari pendapatan hingga dapat memenuhi kebutuhan pendidikannya.

“Akibatnya, pengelola perguruan tinggi akan terpecah fokusnya—kalau tidak bisa dikatakan akan memalingkan fokusnya—kepada diversifikasi usaha dan mencari pendanaan di berbagai sektor. Terlebih lagi ketika urusan perekrutan sekaligus penggajian pegawai non-PNS menjadi tanggung jawab PTN-BH, maka bertambahlah beban yang harus ditanggung PTN-BH,” cetusnya.

Oleh karenanya, ia menyatakan, menjadi wajar ketika perguruan tinggi di sistem sekuler kapitalisme ini akhirnya kehilangan visi utamanya sebagai institusi pendidik generasi yang akan menyiapkan generasi calon pemimpin masa depan dan pengisi kemajuan peradaban di masa depan.

“Perguruan tinggi menjadi tersibukkan dengan urusan mencari pendanaan untuk menghidupi kampusnya, padahal pendidikan tinggi dengan peran tridarmanya adalah pilar utama bagi kemajuan sebuah negara,” jelasnya.

Tata Kelola Islam

Aminatun memandang, konsep ini sangat berbeda dengan tata kelola pendidikan dalam sistem Islam.

“Pembiayaan pendidikan, mulai dari pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi menjadi tanggung jawab negara sepenuhnya. Pendidikan dalam Islam adalah kebutuhan mendasar bagi setiap rakyat, sebagaimana hadis riwayat Ibnu Majah, “Menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim“,” terangnya.

Oleh karena itu, lanjutnya, negara bertanggung jawab menyediakan pendidikan yang bisa diakses oleh seluruh rakyat secara gratis, termasuk pendidikan tinggi.

“Seluruh pembiayaan pendidikan di dalam Khilafah diambil dari baitulmal, yakni dari pos fai dan kharaj, serta pos milkiyyah ‘amah (kepemilikan umum-terj.) Selain itu, dibolehkan wakaf untuk pendidikan dari individu yang kaya dan cinta ilmu, yang memosisikan pendidikan sebagai kebutuhan dasar manusia,” jabarnya.

Lebih lagi, ia menerangkan, sejarah kekhalifahan telah membuktikan pengelolaan pendidikan gratis ini dan jaminan kesejahteraan para pendidik dan intelektualnya.

“Madrasah Al-Mustanshiriyah yang didirikan Khalifah Al-Mustanshir (1233 M) di Kota Baghdad memberikan beasiswa 1 dinar serta biaya makan dan kebutuhan hidup bagi para siswa dan perawatan kesehatan gratis,” ujarnya.

Bahkan, ujarnya, kehidupan keseharian mereka dijamin sepenuhnya oleh negara. ”Fasilitas sekolah disediakan, seperti perpustakaan beserta isinya, rumah sakit, dan pemandian. Ratusan tahun sebelumnya, Khalifah Umar bin Khaththab menggaji tiap guru sebesar 15 dinar (63,75g emas = Rp 63,75 juta-penj.),” ungkapnya.

Kemudian, tambahnya, Khalifah Harun ar-Rasyid—khalifah kelima masa Abbasiyah—memberikan penghargaan berupa emas kepada penulis buku seberat buku yang dihasilkannya.

“Sumber pendapatan negara yang berasal dari kepemilikan negara dan kepemilikan umum yang begitu besar akan menjamin terpenuhinya pembiayaan pendidikan secara penuh oleh negara, mulai dari fasilitas pendidikan dan penelitian, sarana prasarana penunjang, infrastruktur, gaji pegawai, pembiayaan operasional hingga berbagai fasilitas gratis kepada mahasiswa,” pungkasnya.[MNews/Ruh]

Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *