Mewahnya Rumah Dinas Menteri di IKN, Paradoks Angka Tunawisma Indonesia

Mewahnya Rumah Dinas Menteri di IKN, Paradoks Angka Tunawisma Indonesia

Penulis: Nindira Aryudhani, S.Pi., M.Si.

Muslimah News, OPINI — Sudah ada dua unit rumah tapak jabatan menteri (RTJM) di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara yang selesai dibangun. Beberapa potret rumah menteri di IKN pun mencuri perhatian dan respons warganet. Sebagian besar mengkritik bangunan rumah menteri di IKN yang terlihat mewah itu.

Sebagian lagi mengatakan bahwa bangunan tersebut lebih kecil dari rumah dinas menteri di Widya Chandra (nama kompleks perumahan menteri), Jakarta. Ada juga yang menyayangkan rumah menteri di IKN itu terbilang mewah, sedangkan masih banyak rakyat yang masih kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Menanggapi banyaknya komentar terkait rumah menteri di IKN yang dibangun mewah, Kepala Satuan Tugas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Danis H. Sumadilaga, mengaku jarang membuka medial sosial sehingga tidak tahu adanya respons masyarakat seperti itu. Sementara itu, Menteri PAN-RB Azwar Anas enggan berkomentar soal rumah menteri di IKN yang disebut mewah. Namun, menurutnya rumah itu lebih kecil daripada yang ada di Jakarta. (Detik, 27-2-2024).

Profil Rumah Menteri di IKN

Sebagai informasi, rumah menteri di IKN memiliki luas bangunan 580 meter persegi dan luas lahan 1.000 meter persegi. Alokasi anggaran untuk pembangunan proyek ini mencapai Rp519,06 miliar. Jika dihitung, biaya untuk pembangunan rumah menteri sekitar Rp14,4 miliar per unit, dengan jumlah keseluruhannya adalah 36 unit.

Dirjen Perumahan Kementerian PUPR Iwan Suprijanto mengatakan alokasi anggaran tersebut sudah termasuk sejumlah perabotan (fully furnished), jadi sudah termasuk isinya sehingga rumah sudah siap huni. Seluruhnya dilengkapi dengan prasarana, sarana dan utilitas (PSU), mebel, serta fasum fasos.

Untuk pemanfaatan ruangnya, pada lantai satu akan meliputi area teras, ruang kerja, ruang tunggu kedinasan, area kedinasan, ruang tamu keluarga, dan juga kamar tidur tamu. Sedangkan lantai duanya adalah area pribadi berisi ruang keluarga, kamar tidur utama, dan juga kamar tidur anak.

Di samping itu, jelasnya, 36 rumah tersebut memiliki dua lantai dan satu lantai semi-basement. Ia menggambarkan perumahan tersebut akan mirip dengan Widya Chandra Residence di Jakarta, hanya saja dengan versi smart and green. Di antaranya dengan adanya perangkat panel surya sehingga memaksimalkan pemanfaatan energi listrik di unit hunian. Pohon-pohon yang ada juga tidak ditebang, sekaligus terus dilakukan penanaman pohon agar lingkungan tetap hijau dan asri.

Rumah Dinas Menteri di Jakarta

Secara umum, bangunan rumah dinas menteri di Widya Chandra adalah bangunan lama dua lantai yang terawat dengan baik. Bagian depannya adalah pagar beton berlapis batu alam yang dilengkapi gerbang beruji dengan ornamen khas pemerintahan berupa lingkaran berlogo kombinasi bintang, gerigi rodan beserta padi dan kapas.

Gerbang tersebut terhubung langsung dengan halaman luas beraspal yang dikombinasikan dengan area taman yang ditanami beragam jenis pepohonan. Pada sisi kirinya ada sebuah garasi yang cukup luas berkapasitas hingga empat unit kendaraan roda empat.

Meski memiliki layout yang berbeda-beda, rumah yang dilengkapi fasilitas standar seperti kamar, kamar mandi, ruang tamu hingga ruang keluarga itu juga dilengkapi dengan area halaman belakang yang biasa digunakan untuk keperluan jamuan para tamu pada acara-acara yang digelar sang tuan rumah.

Tidak ada informasi jelas tentang luas tanah pada rumah di kompleks perumahan dinas menteri di Widya Chandra tersebut. Hanya saja perkiraannya rata-rata sekitar 500 meter persegi dengan dua lantai.

Paradoks Angka Tunawisma 

Namun demikian, baik di IKN maupun Jakarta, perihal rumah menteri ini sejatinya ironis. Kondisi bangunannya tetap mewah untuk ukuran rakyat jelata, bahkan paradoks nyata bagi yang berstatus tunawisma. Belum lagi sudah rahasia umum bahwa properti adalah sektor bisnis kelas atas, sehingga tidak heran jika harga rumah sangat tinggi.

Di balik itu semua, ada baiknya kita menengok angka tunawisma Indonesia. United Nation Department of Economic and Social Affairs (per Desember 2023) menyebut Indonesia menempati peringkat ke-5 dalam jumlah tunawisma atau gelandangan terbanyak di dunia setelah Filipina, India, AS, dan Rusia. Tercatat, ada sekitar tiga juta tunawisma di Indonesia, dengan 28.000 berada di Jakarta. Sebanyak 77.500 gepeng (gelandangan dan pengemis) tersebar di banyak kota besar di seluruh Indonesia.

Untuk kita ketahui pula, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat masih ada sebanyak 25,9 juta orang miskin di Indonesia per 2023 atau sebesar 9,36% dari total populasi Indonesia. Dengan tiga juta jiwa di antaranya makan dengan mencari sisa makanan di tempat sampah.

Adapun besaran garis kemiskinan, ditetapkan sebagai batasan pengeluaran masyarakat. Jumlah pengeluaran masyarakat di bawah Rp 550 ribu per bulan per orang, maka termasuk kategori orang miskin. Berdasarkan wilayahnya, penduduk miskin terbanyak masih berada di pedesaan. Per 2023, jumlah orang miskin di pedesaan tercatat sebanyak 14,16 juta orang. Sedangkan, jumlah orang miskin di perkotaan tercatat sebanyak 11,74 juta orang.

Nirempati

Di satu sisi, kita tidak bisa menampik bahwa bisnis properti adalah lahan basah untuk meraih profit. Sayangnya, keberadaan sektor properti justru menegaskan keberpihakan dan persekutuan penguasa dengan mereka. Tidak heran, harga rumah menjadi relatif mahal karena pasar perumahan diserahkan secara penuh kepada mekanisme liberal.

Sebaliknya, penguasa sekadar memberikan bantuan-bantuan sosial bernilai receh kepada rakyatnya. Upaya serius penguasa untuk menghapus kemiskinan sekaligus menjamin kepemilikan hunian bagi rakyat, sangat dipertanyakan. Belum lagi berbagai ancaman penggusuran kawasan pemukiman padat masyarakat miskin, sering kali lebih dimenangkan demi alih fungsi dan ketersediaan lahan bagi target bisnis properti tadi.

Begitu pula jika kita bandingkan, pemerintah tampak begitu jorjoran membangun ibu kota baru dengan segala kelengkapan fasilitas berikut perumahan menteri, di atas tingginya angka tunawisma rakyat. Kita mungkin sudah sejak lama tahu tentang pembangunan IKN. Namun, jengkal demi jengkal pembangunannya sejatinya makin membuat miris. Terkhusus perihal rumah menteri ini, pembangunannya beserta segala fasilitasnya bersamaan dengan tingginya angka tunawisma rakyat, jelas menunjukkan nirempati penguasa.

Kebijakan Perumahan dalam Islam

Dalam Islam, pejabat adalah pelayan bagi rakyat. Menjabat adalah mengemban amanah keumatan, bukan aji mumpung meraih kemewahan. Untuk itu, menurut Islam, tunjangan dari negara (Baitulmal) yang diberikan kepada para pejabat adalah semata sesuai kebutuhan dalam jumlah cukup, bukan sampai berlebih-lebihan, apalagi bergelimang kemewahan.

Sayangnya, penguasa dalam sistem kapitalisme enggan menyertakan nasib rakyat dalam rangka memiliki hunian layak, tetapi malah memanfaatkan masa menjabat demi menikmati fasilitas rumah dinas. Pada titik ini, penguasa sama saja berlepas tangan dari tanggung jawabnya untuk menjamin distribusi kebutuhan primer rakyatnya dari sisi kepemilikan rumah. Ini sungguh menyalahi sabda Rasulullah saw., “Imam/Khalifah adalah pengurus dan ia bertanggung jawab terhadap rakyat diurusnya.” (HR Muslim dan Ahmad).

Juga firman Allah Taala dalam ayat, “Dan Allah menjadikan bagimu rumah-rumahmu sebagai tempat tinggal…” (QS An-Nahl [16]: 80).

Dalam Islam, semua orang yang tinggal di dalam wilayah negara bersistem Islam (Khilafah) adalah warga negara yang dijamin hak kesejahteraannya secara individu per individu, termasuk untuk memiliki rumah. Dengan adanya jaminan dan penerapan distribusi rumah oleh Khilafah, kepemilikan rumah layak huni bagi individu bukanlah sesuatu yang mustahil, baik itu melalui hasil usaha individu tersebut maupun berupa pemberian negara.

Para pejabat di masa Khilafah, meski syariat Islam tidak melarang umatnya untuk menjadi kaya, namun mereka adalah orang-orang yang ketakwaannya tinggi sehingga mereka malu untuk memanfaatkan jabatan demi menikmati fasilitas negara. Mereka lebih memilih hidup sederhana karena mereka sadar amanah menjabat sangat besar dan berat pertanggungjawabannya di sisi Allah.

Rasulullah saw. bersabda, “Sungguh, manusia yang paling dicintai Allah pada Hari Kiamat dan paling dekat kedudukannya di sisi Allah ialah pemimpin yang adil. Orang yang paling dibenci Allah dan paling jauh kedudukannya dari Allah adalah pemimpin yang zalim.” (HR Tirmidzi).

Juga dalam hadis, “Ya Allah, siapa yang mengemban tugas mengurusi umatku kemudian dia menyusahkan mereka, maka susahkanlah ia. Siapa yang mengemban tugas mengurusi umatku dan memudahkan mereka, maka mudahkanlah ia.” (HR Muslim). Wallahualam bissawab. [MNews/Gz]

Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *