Penulis: Nida Alkhair
Muslimah News, OPINI — Luar biasa! Penggunaan anggaran negara untuk proyek strategis nasional (PSN) sangatlah besar. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mencatat bahwa selama dua periode kepemimpinan Presiden Jokowi telah membangun 190 PSN dan memakan biaya hingga Rp1.515,4 triliun.
Adapun perinciannya adalah sebagai berikut. Pada 2016, ada 20 PSN dengan nilai Rp33,3 triliun; selanjutnya 10 proyek senilai Rp61,4 triliun (2017); 32 proyek senilai Rp207,4 triliun (2018); 30 proyek senilai Rp163 triliun (2019); 12 proyek senilai Rp123 triliun (2020); 24 proyek senilai Rp125,9 triliun (2021); 25 proyek senilai Rp320 triliun (2022); dan 37 proyek senilai Rp475 triliun (2023).
Pada masa mendatang, meski presidennya ganti orang, pembangunan infrastruktur akan tetap menjadi prioritas pemerintah. Ini karena pemerintah memandang bahwa pembangunan infrastruktur lewat PSN penting untuk mendorong ekonomi Indonesia. Pembangunan infrastruktur dianggap sebagai syarat untuk menjadi negara maju.
Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Kemenko Perekonomian Wahyu Utomo mengatakan, “Berbagai kajian menyebutkan kalau kita mau jadi negara maju, maka infrastruktur kita harus mencapai rata-rata 70%.”
Sedangkan saat ini, infrastruktur di Indonesia baru mencapai level 40%. Oleh karenanya, pemerintah menganggap penting untuk tetap melanjutkan pembangunan infrastruktur. Pemerintah akan terus mendorong agar infrastruktur Indonesia meningkat hingga 2045. (CNBC Indonesia, 7-2-2024).
Arahan Global
Masifnya pembangunan infrastruktur sesungguhnya merupakan bagian dari arahan global. PBB telah menetapkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau SDGs pada tujuan ke-9 adalah membangun infrastruktur yang tangguh, mendukung industrialisasi yang inklusif dan berkelanjutan, serta membantu perkembangan inovasi.
Tujuan tersebut kemudian diaplikasikan di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Salah satu fokus utama dalam RPJMN tersebut adalah meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas yang dapat dilihat dari pesatnya pembangunan jalan tol.
Data Rencana Strategis (Renstra) Kemen PUPR menunjukkan bahwa pendanaan penyelenggaraan jalan pada masa Jokowi menjabat (2015—2023) mencapai Rp489,31 triliun. Adapun panjang jalan tol yang beroperasi pada era Jokowi mencapai 1.713,83 km, setara dengan 64,74% dari total jalan tol yang beroperasi di Indonesia. (CNBC Indonesia, 16-8-2023).
Demi Kesejahteraan Rakyat?
Pembangunan infrastruktur tersebut dipandang sebagai kunci untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Namun, apakah masifnya pembangunan infrastruktur mampu mewujudkan kesejahteraan rakyat? Dengan kata lain, apakah pembangunan infrastruktur tersebut dilakukan demi kepentingan rakyat?
Faktanya, pembangunan infrastruktur didominasi oleh proyek prestisius yang mengejar kemewahan dan kebanggaan, bukan proyek infrastruktur yang benar-benar rakyat butuhkan. Apalagi proyek infrastruktur tersebut berbayar sehingga hanya bisa dinikmati rakyat dengan biaya yang tidak murah.
Di sisi lain, banyak infrastruktur yang dibutuhkan rakyat, tetapi tidak tersedia. Jalan rusak, jalan berlubang, jalan belum diaspal, gedung sekolah mau rubuh, dll., menjadi fenomena yang kontras dengan gemerlap pembangunan proyek prestisius.
Selain itu, pembangunan infrastruktur nyatanya justru mengadopsi kepentingan oligarki, yaitu segelintir pemilik modal yang berada di circle penguasa. Ini seperti pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang menjadi ajang bagi-bagi proyek di antara para taipan.
Di sisi lain, pembangunan infrastruktur justru merugikan rakyat. Atas nama PSN, negara merampas ruang hidup rakyat. Sederet kasus konflik lahan menyertai pembangunan PSN, seperti kasus Rempang, Wadas, Mandalika, dll. Rakyat kehilangan mata pencarian dan sumber air bersih. Perusakan terhadap alam seperti penggundulan hutan, pencemaran laut dan sungai, dll. terjadi masif sebagai dampak pembangunan PSN.
Dengan demikian, pembangunan PSN tidak ditujukan untuk menyejahterakan rakyat, tetapi justru hantu menguntungkan oligarki. Miris, padahal PSN sudah menghabiskan anggaran yang sangat besar. Bisa dipastikan anggaran yang berasal dari APBN itu akan memperlebar defisit dan ujung-ujungnya ditutup dengan utang. Pada akhirnya, rakyat yang harus menanggung utang tersebut dengan makin tingginya target pajak yang harus rakyat bayar.
Inilah realitas pembangunan infrastruktur dalam sistem kapitalisme demokrasi. Kapitalisme menggariskan bahwa pembangunan ditujukan untuk meraih pertumbuhan ekonomi, sebuah indikator kesejahteraan palsu yang tidak mencerminkan kesejahteraan hakiki rakyat. Sistem ini juga yang memberi peluang para oligarki menguasai ekonomi, sedangkan demokrasi melegalkan perampokan kekayaan alam milik rakyat dan perampasan ruang hidup.
Pembangunan Infrastruktur dalam Khilafah
Hal ini berkebalikan dengan realitas pembangunan infrastruktur dalam sistem Islam, yakni Khilafah. Islam menggariskan bahwa tugas penguasa adalah menjadi raa’in (pengurus) dan mas’ul (penanggung jawab) urusan rakyat. Oleh karenanya, tujuan pembangunan dalam Khilafah adalah untuk mewujudkan kemaslahatan dan kesejahteraan rakyat, bukan kemaslahatan segelintir pihak.
Khilafah akan melakukan pengkajian terkait infrastruktur yang rakyat butuhkan. Khalifah akan menerjunkan para ahli untuk membaca kebutuhan infrastruktur bagi rakyat dan membuat skala prioritas dari sisi kedaruratan, mendesak, dan penting. Khalifah juga akan meminta saran dan masukan dari majelis umat di pusat daulah dan majelis wilayah di daerah, mereka merupakan representasi rakyat sehingga mewakili aspirasi rakyat.
Sebelum melakukan pembangunan infrastruktur, khalifah dan aparat di bawahnya akan melakukan pengkajian dari berbagai aspek, baik ekonomi, sosial, lingkungan, geografi, dll. untuk memastikan bahwa pembangunan tidak berdampak negatif.
Pada aspek pembiayaan, negara akan independen dalam membangun infrastruktur karena sumber pendanaan murni dari baitulmal, bukan dari utang atau investasi swasta. Adapun individu rakyat bisa saja memberikan dukungan dalam pembangunan, tetapi bukan melalui skema investasi, melainkan wakaf tanpa kompensasi apa pun.
Dengan demikian, pembangunan tidak didominasi swasta, melainkan tetap menjadi proyek negara yang ditujukan pada kesejahteraan rakyat. Dengan semua mekanisme yang sesuai syariat ini, rakyat akan merasakan kesejahteraan yang hakiki. Wallahualam bissawab. [MNews/Gz]
