Muslimah News, NASIONAL — Pinjaman online yang dijadikan solusi membayar Uang Kulah Tunggal (UKT) disebut pengamat ekonomi Dr. R.A. Vidia Gati, S.E., Ak., M.E.I. bukanlah solusi.
“Pinjol untuk membayar UKT sesungguhnya bukan solusi, malah menjerumuskan mahasiswa ke dalam perangkap utang,” jelasnya kepada MNews, Selasa (6-2-2024).
Jika saat ini tidak dapat membayar UKT, sambungnya, justru di kemudian hari harus membayar utang beserta bunganya yang tinggi.
“Danacita mengenakan bunga pinjaman yang sangat tinggi, yaitu 1,75% per bulan atau sama dengan 21% per tahun,” ucapnya.
Makin Mahal
Vidia menilai, seiring berubahnya status beberapa Perguruan Tinggi Negeri (PTN) menjadi Badan Hukum Milik Negara (BHMN) dan dunia pendidikan menjadi industri, maka pembiayaan pendidikan praktis menjadi mandiri dan berdampak pada UKT yang makin mahal.
“Padahal jika dilihat dalam perspektif Islam, pendidikan adalah hak setiap warga negara yang dijamin pemenuhannya. Artinya, negara wajib menyediakan pendidikan secara gratis,” ujarnya.
Hal ini, lanjutnya, berkaitan dengan diwajibkannya setiap muslim untuk menuntut ilmu. “Agar kewajiban itu dapat tertunaikan, negara wajib memastikan setiap orang dapat mengakses pendidikan dengan mudah tanpa dipusingkan dengan kendala biaya. Bukankah negara justru sangat diuntungkan jika memiliki SDM yang berkualitas?” tanyanya lugas.
Di sisi lain, menurutnya, opsi pinjol ini harus ditolak bukan karena bunga pinjamannya yang tinggi atau pada status platformnya resmi atau tidak resmi.
“Sebagai muslim haram bertransaksi riba sekalipun itu menggunakan bunga yang rendah serta diselenggarakan oleh operator yang resmi. Dalam Al-Qur’an secara tegas para pelaku riba ini sama dengan orang yang menantang Allah dan Rasul-Nya. Bahkan Allah mengumumkan perang bagi pelaku riba,” urainya mengutip QS Al-Baqarah ayat 279,
“Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu.”
Contoh dari Rasulullah
Lebih lagi, tuturnya, Rasulullah dan para penerusnya telah memberikan contoh sesuai tuntunan syariat bahwa pendidikan sepenuhnya tanggung jawab negara yang akan menjamin setiap warga negara untuk memperolehnya.
“Jaminan di sini meliputi semua warga negara, tidak hanya kelompok miskin karena pendidikan sangat dibutuhkan untuk bekal dunia dan akhirat,” ujarnya.
Ia mencontohkan, Rasulullah pernah memerintahkan tawanan untuk mengajarkan baca tulis sebagai syarat pembebasan tawanan tersebut.
“Kemudian, Khalifah Al-Mustansir mendirikan Madrasah Al-Mustansiriya di Kota Baghdad. Setiap siswanya menerima beasiswa berupa satu dinar (4,25 gr emas setara dengan Rp4,25 juta jika 1 gr emas senilai Rp1 juta-penj.),” paparnya.
Belum lagi, imbuhnya, jaminan kehidupan keseharian dan fasilitas berupa perpustakaan dan rumah sakit.
“Hal ini menunjukkan pendidikan sebagai tanggung jawab penuh negara, sedangkan rakyat akan mendapatkannya dengan cuma-cuma,” bebernya.
Hanya saja, ia menekankan, untuk dapat menyelenggarakan pendidikan semacam itu tentu dibutuhkan backup dari sistem keuangannya. “Islam juga memiliki baitulmal sebagai keuangan negara yang memiliki banyak pos pendapatan sehingga mampu membiayai belanja negara dan rakyatnya,” jelasnya. [MNews/Ruh]
