[Kabar] Bayar UKT Melalui Pinjol, Pemerhati: Bukti Pendidikan Makin Kapitalistik

[Kabar] Bayar UKT Melalui Pinjol, Pemerhati: Bukti Pendidikan Makin Kapitalistik

Muslimah News, NASIONAL — Sejumlah mahasiswa ITB berunjuk rasa di depan kantor Rektor ITB, Jalan Sulanjana, Senin (29-1-2024) siang. Aksi itu untuk menolak kebijakan rektorat tentang pembayaran UKT menggunakan skema pinjaman online.

Sebagaimana diketahui, ITB bekerja sama dengan Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) fintech bidang pembiayaan pendidikan Danacita sejak Agustus 2023. Pembayaran UKT di ITB, selain lewat beragam bank, virtual account (VA), dan kartu kredit master/visa, terdapat opsi system financial technology LKBB melalui fasilitas cicilan bagi masyarakat atau mahasiswa yang tidak dapat membayar langsung biaya kuliahnya. Cicilan ini tentu sama halnya pinjol, meski legal. Sebabnya, diterapkan bunga atas cicilan tersebut.

Meski diprotes mahasiswa, pihak rektorat ternyata tidak mengabulkan tuntutan tersebut. Bahkan mahasiswa diminta berprasangka baik atas semua kebijakan, termasuk opsi pemberian pinjaman berbunga melalui lembaga Danacita tersebut. Walhasil, para mahasiswa yang tidak mampu membayar UKT pun harus siap dicutikan.

Makin Kapitalistik

Pemerhati kebijakan pendidikan Noor Afeefa menyatakan, ini bukti pendidikan makin kapitalistik. “Membayar UKT melalui pinjol menjadi bukti pendidikan makin kapitalistik,” ujarnya kepada MNews, Jumat (2-2-2024).

Ia memandang, protes mahasiswa terkait beratnya membayar uang kuliah akan terus terjadi. “Yang terjadi di ITB hanyalah potret dari banyaknya mahasiswa di berbagai kampus yang tidak mampu membayar uang kuliah hingga akhirnya terjerat pinjol,” ucapnya.

Kondisi ini tentu sangat memprihatinkan, lanjutnya, karena makin nyata hak mendapatkan pendidikan tinggi terganjal oleh kebijakan kapitalistik. “Setelah kampus negeri dengan sewenang-wenang menetapkan biaya kuliah melalui UKT yang mahal, kini kampus pun tidak berdaya menghadapi mereka yang tidak mampu membayar UKT. Alih-alih meringankan, kampus bahkan mengarahkan para mahasiswa untuk terjebak pinjol yang pasti memberatkan,” kritiknya.

Ia menegaskan, ini menjadi bukti abainya negara yang amat jelas dalam memenuhi hak pendidikan. “Dimulai sejak negara berlepas tangan dengan mendorong beberapa PTN menjadi PTN-BH. Perguruan tinggi tersebut harus otonom dalam pengelolaan keuangannya hingga berdampak pada tingginya biaya kuliah,” jelasnya.

Menurutnya, tidak semua mahasiswa mampu membayar. “Sementara itu, program beasiswa dan mekanisme keringanan pun tidak menjangkau semua mahasiswa. Sudah pasti hak pendidikan akan sulit diraih oleh mereka yang kekurangan. Di sini seharusnya negara berperan membantu, bukan malah menyerahkan urusan kepada lembaga keuangan swasta yang pasti menarik untung. Inilah bentuk kebijakan kapitalistik,” cetusnya.

Di samping itu, urainya, PTN hakikatnya merupakan unit pelaksana teknis pendidikan yang pengelolaannya menjadi tanggung jawab negara. “Sedangkan pendidikan merupakan bagian dari pelayanan publik dan kebutuhan pokok yang wajib dipenuhi,” ungkapnya.

Ia menuturkan, kampus, dalam hal ini negara, tidak boleh bertindak sewenang-wenang. “Apalagi bersikap transaksional. Jika tidak mampu membayar, maka tidak diberi layanan,” sesalnya.

Terlebih, ungkapnya, kampus tidak peduli. “Apakah mereka yang terjerat pinjol tersebut benar-benar mendapatkan hak pendidikannya? Pada banyak kasus, justru kampus akhirnya menjadi pengusung kapitalisme itu sendiri. Tersebab berorientasi materi (baca: harta) pasca-kuliah, bukan pada pengabdian ilmu, akibat sulit dan mahalnya mendapatkan pendidikan,” ucapnya prihatin.

Itulah bentuk kelalaian negara yang berkelanjutan, sambungnya, tata kelola pendidikan kapitalistik hanya akan melanggengkan kapitalisme.

Tanggung Jawab Negara

Sebaliknya, Noor menyatakan, Islam menegaskan adanya tanggung jawab negara dalam pengelolaan pendidikan mulai dari dasar hingga pendidikan tinggi.

“Pendidikan tinggi berfungsi sangat strategis dalam membentuk SDM unggul maupun untuk melahirkan berbagai riset dan kemajuan teknologi sehingga membantu berjalannya fungsi negara sebagai penanggung jawab urusan rakyat,” paparnya.

Negara dalam sistem Islam (baca: Khilafah), ungkapnya, akan menyediakan anggaran sesuai kebutuhan bagi berjalannya tujuan pendidikan tinggi tersebut. “Ditopang oleh sistem politik dan ekonomi Islam, pengelolaan sumber-sumber kepemilikan umum akan mencukupi sehingga layanan pendidikan dapat diperoleh dengan biaya semurah mungkin, bahkan gratis,” tuturnya.

Ditambah lagi, tambahnya, negara berfungsi sebagai pelayan rakyat sehingga akan dijauhkan dari bentuk kebijakan yang melalaikan terpenuhinya hak rakyat.

“Dengan demikian, betapa urgensinya meninggalkan kapitalisme dan menegakkan sistem Khilafah sehingga hak pendidikan tinggi dapat dirasakan oleh seluruh umat,” tandasnya. [MNews/Ruh]

Share

One thought on “[Kabar] Bayar UKT Melalui Pinjol, Pemerhati: Bukti Pendidikan Makin Kapitalistik”

  1. Ya Allah.. Riba merajalela, bahkan didukung oleh pihak kampus. Mau jadi apa generasi bangsa ini.. pinjol ingin dianggap wajar di negeri mayoritas muslim..

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *