Daging Haram Bertebaran, Negara Tidak Boleh Abai

Daging Haram Bertebaran, Negara Tidak Boleh Abai

Penulis: Juanmartin, M.Kes.

Muslimah News, OPINI – Beberapa waktu lalu, sejumlah media ramai menaikkan berita mengenai maraknya perdagangan daging anjing. Berita ini kian menghebohkan masyarakat saat Polrestabes Semarang berhasil mengamankan truk besar yang membawa 226 anjing di Gerbang Tol Kalikangkung, Semarang, Jawa Tengah.

Salah satu wilayah yang juga menjadi lokasi penjualan daging anjing adalah Solo. Solo menjadi mata rantai terakhir perdagangan anjing asal Jawa Barat dan Jawa Timur. Pemerintah setempat sempat berjanji membuat regulasi yang melarang konsumsi dan perdagangan daging anjing di sana.

Meski demikian, Pemkot Solo sendiri belum memutuskan format terkait aturan peredaran daging anjing, entah mengatur atau melarang hal-hal terkait peredaran atau konsumsi daging anjing tersebut. Surat edaran yang ada baru sebatas mengimbau, belum sampai pada penindakan terhadap pelaku penjualan daging anjing.

Kepala Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Peternakan (DPKPP) Kota Solo Eko Nugroho Isbandijarso mengungkap, berdasarkan pendataan, ada puluhan warung daging anjing yang beroperasi di Solo. Warung tersebut membutuhkan 90—100 ekor anjing setiap harinya. (Kompas).

Kurangnya keseriusan pemerintah daerah merespons maraknya perdagangan daging haram ini dikarenakan pemerintah pusat sendiri belum menerbitkan PP atau peraturan menteri, sehingga belum ada dasar pemda untuk menindaklanjuti fakta yang ada. Aturan yang ada masih sebatas penjelasan di warung-warung agar masyarakat tidak terkecoh.

Peraturan Saat ini

Mengutip dari hukumonline[dot]com, dalam rangka menjamin produk hewan yang aman, sehat, utuh, dan halal bagi yang dipersyaratkan, pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban melaksanakan pengawasan, pemeriksaan, pengujian, standardisasi, sertifikasi, dan registrasi produk hewan. Pengawasan, pemeriksaan, dan pengujian produk hewan berturut-turut dilakukan di tempat produksi, pada waktu pemotongan, penampungan, dan pengumpulan, pada waktu dalam keadaan segar, sebelum pengawetan, dan pada waktu peredaran setelah pengawetan. Ini merujuk pada pasal 58 ayat (1) dan (2) UU 41/2014.

Pada bagian E, Surat Edaran (SE) Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Nomor 9874/SE/pk.420/F/09/2018, telah ditegaskan bahwa daging anjing sendiri tidak termasuk dalam definisi pangan. Untuk itu, pemerintah mengimbau bagi pihak-pihak yang menjadi subjek SE tersebut untuk tidak menerbitkan Sertifikat Veteriner (Surat Keterangan Kesehatan Produk Hewan/SKKPH) khusus untuk daging anjing apabila untuk konsumsi. Melalui SE itu pula, pemerintah meminta agar setiap wilayah membuat imbauan agar tidak ada yang melakukan peredaran dan/atau perdagangan daging anjing secara komersial.

Masalah perdagangan daging anjing ini pada dasarnya bukan sebatas pada ada tidaknya konsumen yang membutuhkan, mengingat sejumlah wilayah di Indonesia memang mengonsumsi daging anjing sesuai budaya dan pola makan masyarakat setempat. Hanya saja, ada juga yang menjadi titik kritis dari perdagangan daging anjing ini yang erat kaitannya dengan masalah kesehatan masyarakat.

Hal ini sangat beralasan. Daging anjing berpotensi menimbulkan sejumlah penyakit. Sebut saja risiko infeksi parasit, seperti E.Coli 107 dan salmonella. Belum lagi masalah antraks, hepatitis, dan leptospirosis yang bisa menyebar melalui daging anjing ke manusia.

Di sisi lain, negara tidak boleh mengabaikan keberadaan umat Islam yang notabene memiliki aturan mengenai halal haramnya makanan. Alhasil, poin penting dalam kasus ini adalah upaya negara dalam menjamin kesehatan masyarakat melalui upaya preventif dengan memastikan konsumsi makanan masyarakat sehat, halal, dan berkualitas.

Sehat dan Tayib Perspektif Islam

Memang, bisa saja akan ada selentingan komentar bahwa masyarakat kita heterogen, baik dari sisi budaya maupun agama. Tentu saja, ini realitas yang benar adanya. Hanya saja, sebagai agama yang menebarkan rahmat bagi seluruh alam, Islam tidak hanya menjamin kebaikan hidup bagi umat Islam, tetapi juga bagi nonmuslim.

Hukum-hukum Islam yang berkaitan dengan sejumlah makanan dan minuman pada dasarnya bersifat universal. Artinya, menghadirkan perspektif Islam terkait hal ini bukanlah sesuatu yang berkonotasi negatif.

Terkait pentingnya memastikan makan yang dikonsumsi haruslah makanan yang baik lagi halal, Allah Taala mengingatkan dalam firman-Nya, “Wahai para rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik, dan kerjakanlah amal saleh.” (QS Al-Mu’minun: 51). 

Juga firman-Nya, “Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi.” (QS Al-Baqarah: 168).

Memastikan konsumsi masyarakat yang sehat dan berkualitas adalah tanggung jawab negara. Untuk itu, negara wajib memastikan apa yang beredar di tengah masyarakat haruslah yang bermanfaat dan berkontribusi dalam menjaga kesehatan masyarakat.

Rasulullah saw. bersabda, “Imam adalah pengurus dan ia akan diminta pertanggungjawaban terhadap rakyat yang diurusnya.“ (HR Muslim dan Ahmad).

Bagi kaum muslim yang notabene menjadikan syariat sebagai landasan dalam beramal, tentu dengan adanya peran negara yang memastikan terjaminnya makanan yang beredar di pasar akan membuatnya tenang dan jauh dari rasa waswas.

Sayangnya, dalam sistem yang serba bebas hari ini, negara cenderung ambigu dalam menentukan sikap; ambigu karena memandang masih adanya segelintir masyarakat yang mengonsumsi. Sikap ini justru bisa membawa mudarat bagi yang tidak mengonsumsi, khususnya kaum muslim. Kondisi ini berpotensi besar menimbulkan kekisruhan dan kekhawatiran di tengah masyarakat.

Dalam sistem pemerintahan Islam, makanan yang dibolehkan untuk dikonsumsi pada agama tertentu, peredarannya terbatas hanya pada kalangan tersebut. Tentu ini dalam rangka memastikan kaum muslim terhindar dari makanan maupun minuman haram berdasarkan syariat.

Untuk itu, negara harus tegas dan tidak boleh abai dalam menindak peredaran daging haram yang marak saat ini. Selain untuk menjamin terwujudnya masyarakat yang sehat dan berkualitas, sikap tegas negara juga akan mampu meredam kekisruhan yang berpotensi hadir di tengah masyarakat. Wallahualam. [MNews/Gz]

Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *