Penulis: Rindyanti Septiana, S.H.I.
Muslimah News, OPINI — Penanggulangan untuk mengurangi jumlah pekerja anak di Indonesia masih menjadi PR pemerintah. Deputi Perlindungan Khusus Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) Nahar mengatakan, “Pekerja anak adalah isu global yang diagendakan untuk ditanggulangi secara menyeluruh dan berkesinambungan.” (Liputan 6, 8-1-2024).
Penurunan pekerja anak menjadi bagian integral dari lima arahan Presiden RI kepada Kemen PPPA. Indonesia meratifikasi Konvensi International Labour Organization (ILO) Nomor 138 mengenai Batas Usia Minimum Anak Dibolehkan Bekerja melalui UU 20/1999. Berkomitmen pula dengan Konvensi ILO Nomor 182 tentang Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (BPTA) melalui UU 1/2000.
Namun, sampai saat ini, penurunan pekerja anak belum terjadi, justru makin meningkat setiap tahunnya. Menurut Nahar, peningkatan angka pekerja anak merupakan indikasi bahwa sistem perlindungan terhadap anak masih harus diperkuat. Artinya, sistem demokrasi yang saat ini diterapkan lemah tidak mampu melindungi anak.
Berdasarkan data BPS, Indonesia mencatat jumlah pekerja anak pada 2019 sebesar 0,92 juta, 2020 sebesar 1,33 juta, 2021 sebesar 1,05 juta, dan 2022 sebesar 1,01 juta. Masalah kesulitan ekonomi menjadi faktor utama yang menyebabkan anak- anak menjadi pekerja. Jika demikian, bagaimana masa depan bangsa? Bukankah anak-anak menjadi harapan untuk kemajuan negeri?
Sistem Lemah
Apa yang bisa diharapkan oleh rakyat dari sistem lemah bernama “demokrasi”? Kegagalan demokrasi melindungi anak-anak yang paling menonjol saat ini adalah tidak terpenuhinya kebutuhan dasar individu. Makin banyaknya keluarga miskin menjadi indikator nyata. Harga bahan pokok juga makin membumbung tinggi, padahal baru memasuki awal 2024.
Mengonfirmasikan pula bahwa pemimpin dalam sistem ini gagal menjadi penanggung jawab pemenuhan segala kebutuhan rakyat. Hal ini ditandai dengan makin meningkat angka pekerja anak. Anak-anak dituntut bekerja untuk membantu penghasilan orang tua, bahkan membiayai pendidikan mereka sendiri. Risiko pada mereka ialah hilangnya masa belajar dan rentan menjadi korban tindakan kriminal.
Di sisi lain, dalam forum-forum resmi negara, para pemimpin dan jajarannya sering menggembar-gemborkan bahwa Indonesia negeri yang berlimpah SDA. Namun, anak-anak bangsa malah terus dihadapkan pada berbagai masalah. Anak putus sekolah, anak menjadi pekerja, anak menjadi korban perundungan, dan anak korban tindakan asusila serta kriminal, dan sebagainya.
Pemerintah pun menyolusinya dengan berkolaborasi bersama berbagai pihak untuk mengentaskan problem anak, termasuk pekerja anak. Namun, apakah bisa? Butuh waktu berapa lama untuk mengentaskannya? Apakah tidak lebih baik untuk mengganti sistemnya?
Mimpi Sejahtera dalam Demokrasi
Guru Besar Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran Prof. Nunung Nurwati menilai membiarkan anak menjadi pekerja akan membentuk SDM berkualitas rendah hingga lingkaran kemiskinan. (Unpad[dot]ac[dot]id, 5-9-2023).
Akar masalah meningkatnya jumlah pekerja anak adalah karena sistem dan pemimpinnya yang tidak mampu memenuhi hak-hak anak. Penyelesaiannya tidak bisa dilakukan parsial, melainkan harus secara menyeluruh dan holistik.
Oleh karenanya, berharap anak sejahtera dalam demokrasi merupakan mimpi pada siang bolong, tidak akan pernah terwujud. Bahkan, selevel lembaga internasional, seperti UNICEF saja, tidak mampu menanggulangi isu pekerja anak di dunia. Henrieta Fore, Direktur Eksekutif UNICEF mengatakan, “Kami kehilangan pijakan untuk memerangi pekerja anak dan tahun lalu tidak membuat pertarungan atas hal ini lebih mudah.” (Media Umat).
Pernyataan di atas mengumumkan kegagalan mereka untuk memecahkan masalah yang dihadapi anak-anak. Ditambah lagi mengonfirmasikan ketakmampuan hukum dan kosntitusi mereka untuk menanggulanginya. Inilah wajah asli kepemimpinan demokrasi, kesejahteraan hanya tinggal mimpi.
Anak-Anak Sejahtera dalam Khilafah
Bagaimana cara sistem Islam (Khilafah) menyejahterakan anak-anak? Pertama, Khilafah memfasilitasi para pemimpin keluarga (suami) dalam mencari nafkah dan menindak mereka yang lalai dalam melaksanakan kewajibannya.
Kedua, Khilafah mewajibkan para wali perempuan untuk menafkahi ketika suaminya tidak ada. Jika pihak-pihak yang berkewajiban menafkahi memang tidak ada, negaralah yang akan menjamin pemenuhan kebutuhan para perempuan. Anak-anak tidak perlu lagi bekerja membantu orang tuanya. Mereka dapat menuntut ilmu dengan mudah tanpa beban ekonomi keluarga.
Ketiga, dalam pemenuhan pendidikan, Khilafah bertanggung jawab penuh menyediakan akses pendidikan gratis untuk semua kalangan. Tidak akan ada ditemukan seorang anak yang putus sekolah, apalagi disebabkan tidak memiliki biaya dalam pendidikan. Anak-anak tumbuh dengan baik tanpa kekurangan apa pun. Ketika keluarga sejahtera, sejahtera pula anak-anak mereka.
Perhatian yang diberikan Khalifah sebagai kepala negara bukan disebabkan haus pujian dari rakyat atau agar dapat bertahan duduk di singgasana kekuasaan. Hal ini disebabkan takutnya mereka tentang Hari Perhitungan bahwa Allah Taala akan meminta segala pertanggungjawaban atas kepemimpinan mereka.
Rasulullah saw, bersabda, “Ketahuilah, bahwa setiap dari kalian adalah pemimpin dan setiap dari kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya, seorang pemimpin umat manusia adalah pemimpin bagi mereka dan ia bertanggung jawab dengan kepemimpinannya atas mereka.” (HR Abu Daud). [MNews/Gz]
