Penulis: Nindira Aryudhani, S.Pi., M.Si.
Muslimah News, OPINI — Menhub Budi Karya Sumadi melakukan kunjungan kerja ke Korsel pada 9—13 Januari 2024. Kunjungan tersebut sekaligus menawarkan dua proyek transportasi, yaitu LRT di Bali dan autonomous rail transit (ART) di IKN. Tidak hanya Korsel, Cina juga menjadi negara tujuan dalam kunjungannya.
Selain kedua proyek itu, Menhub juga direncanakan membahas proyek jaringan komunikasi dan persinyalan kereta api berteknologi tinggi, hingga menjajaki peluang kerja sama terkait pesawat komersial. (Sindo News, 9-1-2024).
Berburu Investor
Di Negeri Drakor, Menhub bertemu dengan Wakil Menteri Infrastruktur dan Transportasi Korsel Mr. Sangwoo Park dan sejumlah pihak lainnya, di antaranya pimpinan Korea National Railway (KNR) dan Eximbank untuk membahas kelanjutan kerja sama pembangunan LRT di Bali tahap 1 dengan rute dari Bandara Ngurah Rai ke Central Park.
Sedangkan di Cina, ia bertemu Menteri Transportasi Cina, Li Xiaopeng, dan sejumlah pihak lainnya, di antaranya pimpinan China Railway Rolling Stock Corporation (CRRC) untuk membahas kelanjutan kerja sama pembangunan transportasi massal kereta api ART di IKN.
Selanjutnya, ia bertemu dengan pimpinan Huawei dalam menjajaki peluang kerja sama terkait sistem perkeretaapian yang cerdas dan berteknologi tinggi. Huawei sendiri diketahui sebagai perusahaan yang menggarap pembangunan jaringan komunikasi untuk Kereta Cepat Whoosh.
Selain membahas kerja sama di sektor perkeretaapian, ia bertemu dengan pimpinan dari Commercial Aircraft Corp of China (COMAC) untuk menjajaki peluang kerja sama investasi di sektor penerbangan.
Mencermati pihak-pihak yang Menhub temui itu, tampak bahwa mereka adalah pihak swasta yang menjadi investor dalam proyek-proyek tersebut. Artinya, besar kemungkinan sejumlah proyek tersebut berjalan sebagaimana proyek kereta cepat Jakarta-Bandung (KCJB) sebagai sesama proyek transportasi dengan investor asing. Lantas, apakah kemelut utang dan pendanaan seputar proyek tersebut juga akan senasib dengan KCJB?
Transportasi Massal, Ramah Lingkungan?
Memang, Presiden Jokowi berharap masyarakat dapat beralih ke moda transportasi massal, seperti MRT, LRT, KRL, Transjakarta, BRT, serta kereta bandara. Alasannya, agar masyarakat beralih dari transportasi pribadi ke transportasi massal.
Hanya saja, kita tidak bisa menampik adanya sejumlah jargon yang berperan mengunci mulut pihak-pihak yang tidak sependapat dengan kebijakan pemerintah seputar transportasi massal bahwa transportasi massal dipandang lebih ramah lingkungan. Juga sering kali kita dengar bahwa transportasi massal akan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi sehingga mengurangi kemacetan. Namun, benarkah demikian?
Kita ambil contoh pembangunan KCJB. Berdasarkan temuan Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Jawa Barat, pembangunan KCJB yang dimulai sejak 2018, diklaim sudah dilengkapi AMDAL bertanggal 20-1-2016. Namun pada praktiknya pedoman AMDAL proyek ini belum diimplementasikan.
Buktinya, menurut Walhi Jawa Barat, masyarakat sekitar wilayah KCJB mengalami kerugian dari segi lingkungan fisik maupun sosial. Di antaranya, rumah warga hancur dan tidak bisa ditempati akibat pergeseran tanah dan keretakan. Ini menyebabkan air masuk ke dalam tanah yang retak dan tanah menjadi longsor.
Selain itu, berkurangnya wilayah resapan air dan banyaknya saluran drainase yang ditutup berimbas pada terjadinya banjir, yang bahkan sampai menggenangi jalur tol dan mengganggu jalur lalu lintas.
Jelas bukan, bahwa “transportasi massal ramah lingkungan” hanyalah slogan?
Belajar dari Kemelut KCJB
Saat ini, pemerintah boleh berbangga dengan beroperasinya KCJB Whoosh. Rasa malu akan utang yang menggunung di balik pembiayaannya, bisa dikatakan sedikit tertutup oleh performa KCJB.
Terlebih tarif KCJB yang cukup fantastis menunjukkan moda transportasi tersebut dianggap layak punya reputasi bagus. Hal ini tampaknya cukup mengobati luka sebagian rakyat meski sebelumnya mereka bersikap kritis akan APBN yang terpaksa terpakai untuk pembangunannya.
Namun demikian, semestinya rakyat tidak boleh lupa bahwa reputasi dan performa tersebut tidak lantas membuat utang otomatis lunas. Juga APBN yang sudah telanjur terpakai, tidak begitu saja langsung tertutup posnya. Belum lagi ekonomi rumah tangga mayoritas rakyat yang tengah goncang akibat kenaikan harga bahan-bahan kebutuhan pokok.
Jelas, dari kemelut pembiayaan KCJB kita harus belajar. Rakyat harus sadar bahwa perburuan investor asing oleh pemerintah, tidak bisa didiamkan. Dampak dari investasi itu mungkin tidak kita rasakan secara langsung detik ini juga. Namun, sedikit demi sedikit, dampak tersebut akan terasa baik skala makro maupun mikro khususnya di sektor ekonomi.
Apalagi, investor asing identik dengan utang berbasis riba. Apakah kita hendak membisu begitu saja ketika nominal utang luar negeri kita saat ini sudah lebih dari Rp8000 triliun? Haruskah jumlahnya meningkat lagi?
Pembiayaan Transportasi dalam Khilafah
Semua itu mengungkap jelas bahwa perburuan investor hanya menambah petaka ekonomi bagi negeri kita. Sudah menjadi pola kerja kapitalisme bahwa utang luar negeri untuk pendanaan proyek-proyek pasti disertai syarat-syarat tertentu. Ini adalah cara yang sangat berbahaya bagi eksistensi negeri-negeri muslim. Utang justru akan senantiasa membuat umat menderita, selain menjadi alat untuk menjajah suatu negara.
Ini jelas berbeda dengan kebijakan Khilafah yang menetapkan kebijakan transportasi sebagai bagian dari fasilitas umum. Tidak ada ruang bagi swasta untuk andil memprivatisasi, alih-alih sebagai lahan bisnis kepada rakyat. Pembangunan infrastruktur transportasi itu sendiri berbasis pada motivasi akan tunainya kemaslahatan umat, bukan untuk membuat umat wajib membayar fasilitas yang mereka peroleh saat mereka menggunakannya. Dengan kata lain, rakyat dapat menggunakan transportasi umum secara gratis. Ini sebagai wujud tanggung jawab penguasa kepada rakyatnya.
Rasulullah saw. bersabda, “Imam/Khalifah itu laksana penggembala (raa’in), dan dialah yang bertanggungjawab terhadap gembalaannya.” (HR Bukhari dan Muslim).
Di samping itu, pembiayaan proyek dalam Khilafah, akan terlebih dahulu memperhatikan daya guna proyek tersebut. Jika memang proyek tersebut mendatangkan kemaslahatan bagi umat, pembangunannya akan dilaksanakan dan pembiayaannya dianggarkan dari Baitulmal. Namun, jika proyek tersebut tidak berdaya guna, pembangunannya akan ditangguhkan/ditunda. Pembiayaannya pun tidak/belum perlu dianggarkan. Dengan begitu, tidak ada motivasi ugal-ugalan sampai harus menggenjot pembangunan dan pembiayaannya, alih-alih sampai berburu investor hingga ke negeri seberang.
Khatimah
Jelas berburu investor hingga ke Negeri Drakor sejatinya terminologi manis untuk menambah utang negara. Bagaimanapun, utang luar negeri adalah jebakan maut yang berbuah penjajahan dari negara kreditur kepada negara debitur.
Namun, satu hal yang pasti, kita harus menyadari prioritas serta urgensi pembangunan dan pembiayaan suatu infrastruktur. Nyatanya, tidak semua infrastruktur harus dibangun, termasuk fasilitas transportasi. Prioritas dan urgensi pembangunannya pun tidak boleh dalam rangka motivasi bisnis, melainkan bagian dari niat tulus untuk mengurusi urusan umat sebagaimana dilaksanakan oleh Khilafah. Wallahualam bissawab. [MNews/Gz]
negara mandiri adalah negara adidaya yang mana negaranya menjadi contoh.
Negara itu adalah Khilafah