Penulis: Nida Alkhair
Muslimah News, OPINI — Proyek lumbung pangan (food estate) kembali mendapatkan kritikan. Proyek yang pemerintah gadang-gadang akan menjadi jaminan ketahanan pangan Indonesia ini dianggap hanya menguntungkan kroni, merusak lingkungan, dan tidak menguntungkan, bahkan disebut-sebut sebagai proyek yang terbukti gagal.
Proyek food estate didasari fakta bahwa Indonesia menghadapi keterbatasan lahan pertanian. Luas lahan pertanian per kapita di Indonesia sangat kecil, hanya 0,096 hektare per kepala rumah tangga petani. Luasan tersebut masih jauh kalah dibandingkan lahan petani di negara lain di ASEAN, apalagi jika dibandingkan dengan Cina, Uni Eropa, AS, dan Australia.
Oleh karenanya, ada kebutuhan untuk memperluas lahan sawah yang saat ini hanya tujuh juta hektare dengan membuka lahan baru. Apalagi alih fungsi lahan pertanian masif terjadi. Atas dasar inilah, food estate dianggap akan menjadi solusi.
Food estate diklaim akan mampu memindahkan basis produksi pangan yang berpusat di Jawa menjadi ke luar Jawa. Namun, food estate ternyata mendapatkan banyak kritikan tajam. Dua di antara banyak hal yang dikritisi dalam proyek food estate adalah sebagai berikut.
Pertama, kondisi lahan. Kondisi lahan food estate berbeda dengan lahan di Jawa sehingga butuh waktu, penyesuaian, anggaran yang besar untuk infrastruktur yang mendukung, dan SDM yang andal sehingga bisa berproduksi optimal.
Kedua, proyek food estate tidak memperhitungkan kondisi dan budaya lokal setempat. Selama ini, pengolahan food estate secara monokultur, padahal seharusnya polikultur karena Indonesia memiliki keberagaman makanan pokok.
Sebenarnya selama ini sudah ada proyek yang mirip dengan food estate dan terbukti gagal. Pada 1990-an, ada proyek Mega Rice Project yang menargetkan untuk mengubah satu juta hektare lahan gambut di Kalimantan Tengah menjadi pusat produksi beras. Megaproyek ini gagal. Pada 2010, Presiden SBY meluncurkan Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFEE) untuk mewujudkan swasembada pangan dan energi, tetapi proyek ini juga gagal. (CNBC Indonesia, 9-1-2024).
Kini, Presiden Jokowi meluncurkan proyek serupa. Melalui food estate yang termasuk Proyek Strategis Nasional 2020—2024 ini, negara menargetkan untuk membangun lumbung pangan nasional di lahan seluas 165.000 hektare. Food estate digarap di sejumlah tempat, yaitu Kalimantan Tengah, Sumatra Utara, NTT, dan Papua.
Senasib dengan pendahulunya, proyek ini terancam gagal, padahal sudah menghabiskan anggaran besar, yaitu Rp1,5 triliun pada 2021—2022. Sedangkan pada 2024, pemerintah menganggarkan Rp108,8 triliun untuk ketahanan pangan, termasuk pembangunan food estate. (CNN Indonesia, 18-8-2023).
Masalah Utama Ketahanan Pangan
Sejatinya, akar masalah ketahanan pangan kita adalah liberalisasi pangan, yaitu dominasi swasta dalam menggarap proyek-proyek strategis terkait pangan dan penguasaan lahan-lahan strategis. Berkurangnya lahan pertanian secara masif juga merupakan dampak liberalisasi. Negara membiarkan swasta menguasai lahan pertanian dan melakukan alih fungsi lahan secara serampangan. Dari sini, negara terbukti gagal melindungi lahan pertanian dari alih fungsi yang masif terjadi.
Sebenarnya sudah ada regulasi untuk melindungi lahan pertanian dari alih fungsi, yaitu UU 41/2019 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Namun, aturan dalam UU itu kemudian dianulir oleh UU Cipta Kerja yang merupakan karpet merah bagi investor untuk menguasai lahan dengan mudah.
Sungguh merupakan sebuah kontradiksi, di satu sisi negara dalam proyek food estate membuka lahan baru yang belum subur, di sisi lain negara membiarkan korporasi menguasai lahan pertanian yang subur dan melakukan alih fungsi dengan begitu masif.
Selain itu, pembukaan food estate juga merusak alam karena dilakukan dengan merusak hutan dan ladang gambut. Dampaknya adalah bencana kabut asap dan kekeringan saat kemarau dan banjir saat musim hujan. Petani yang ikut proyek food estate juga mengalami kerugian berupa gagal panen karena lahan tersebut tidak cocok untuk ditanami.
Proyek food estate tidak menyentuh masalah utama ketahanan pangan sehingga tidak mampu menyolusinya, bahkan justru menimbulkan masalah-masalah terkait lahan. Food estate juga menjadi ajang bisnis bagi pemilik modal dan oknum penguasa terkait penyediaan berbagai kebutuhan untuk pelaksanaan proyek. Dengan kegagalan food estate, ketahanan pangan akhirnya hanya menjadi impian tanpa kenyataan.
Solusi Hakiki
Untuk mewujudkan ketahanan pangan, ada hal mendasar yang harus dipastikan terlebih dahulu sebelum bicara tentang perlu tidaknya membuka lahan. Hal mendasar itu adalah pandangan terkait pangan.
Sejatinya, pangan adalah kebutuhan dasar rakyat yang pemenuhannya wajib dijamin oleh negara. Oleh karenanya, negara wajib me-riayah (mengurusi) pangan mulai dari hulu hingga hilir. Mulai dari penanaman, pemanenan, pengolahan, pengemasan, distribusi, hingga sampai ke tangan konsumen terakhir, yaitu rakyat.
Negara tidak boleh menyerahkan urusan pangan pada swasta karena akan membahayakan rakyat. Jika swasta mendominasi sektor pangan (seperti yang terjadi hari ini), mereka akan memonopoli dan menaikturunkan harga sesukanya sehingga rakyat akan kesulitan mendapatkan pangan.
Pandangan yang benar terkait pangan sebagai hak rakyat dan negara wajib memenuhinya, hanya ada dalam sistem Islam. Ini karena hanya dalam Islam seorang penguasa (imam) berposisi sebagai raa’in (pengurus). Sedangkan dalam sistem hari ini (kapitalisme), negara berposisi hanya sebagai pembuat regulasi, bukan mengurusi. Mirisnya, regulasi yang penguasa buat justru mengabdi pada kepentingan korporasi.
Kebijakan negara ini terkategori “berbuat fasad” (kerusakan) di muka bumi sehingga akibatnya menzalimi rakyat. Ketahanan pangan tidak terwujud, hutan rusak, lahan pertanian menciut, dan bencana di mana-mana. Oleh karenanya, kebijakan yang zalim ini harus dihentikan.
Revitalisasi Tanah Mati
Lahan memiliki kondisi yang berbeda-beda sehingga penggunaan lahan harus sesuai dengan kondisinya. Lahan pertanian yang subur harus dipertahankan tetap menjadi lahan pertanian, tidak boleh dialihfungsikan. Sedangkan untuk kebutuhan permukiman bisa menggunakan tanah selain lahan pertanian. Hutan juga harus dijaga kelestariannya, tidak boleh dialihfungsikan secara serampangan.
Adapun untuk memenuhi kebutuhan akan lahan pertanian, negara dalam sistem Islam (Khilafah) akan merevitalisasi lahan tidur, yaitu lahan yang tidak dikelola oleh pemiliknya selama lebih dari tiga tahun berturut-turut. Lahan tersebut akan diambil oleh negara dan diberikan pada warga negara yang membutuhkan dan mampu mengelolanya, yakni menanaminya sehingga menjadi lahan produktif.
Kebijakan menghidupkan lahan tidur atau tanah mati ini (ihyaul mawad) dilakukan berdasarkan hadis, “Siapa saja yang menghidupkan tanah mati, maka tanah itu menjadi miliknya.” (HR Tirmidzi, Abu Dawud).
Menghidupkan tanah mati merupakan upaya ekstensikasi sehingga lahan pertanian menjadi luas. Luasnya lahan pertanian akan membuat produksi pertanian menjadi besar dan mampu mencukupi pangan yang rakyat butuhkan.
Selain itu, negara juga melakukan intensifikasi, memberikan subsidi besar untuk petani dan menyediakan alat pertanian yang tercanggih sehingga hasil panen bisa optimal. Dengan demikian ketahanan pangan akan terwujud nyata, bukan sekadar impian. Wallahualam bissawab. [MNews/Gz]
