Beli Gas Melon Pakai KTP, Efektifkah?

Beli Gas Melon Pakai KTP, Efektifkah?

Penulis: Chusnatul Jannah

Muslimah News, OPINI — Pemerintah menetapkan pembelian LPG 3 kg diharuskan menggunakan KTP dan KK. Aturan ini berlaku untuk memastikan bahwa distribusi gas melon itu tepat sasaran ke masyarakat yang membutuhkan. Akankah kebijakan ini dapat menjadi solusi atas distribusi yang tidak tepat sasaran?

Bukan Solusi

Direktur Pembinaan Usaha Hilir Migas Kementerian ESDM Mustika Pertiwi menyebut ada 189 juta NIK di data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE). Data ini menjadi acuan penerima gas melon. Kategori masyarakat yang berhak menerima LPG 3 kg antara lain nelayan sasaran, petani sasaran, usaha mikro, dan rumah tangga. Namun, sejauh ini tercatat baru 31,5 juta NIK yang terdaftar di pangkalan resmi Pertamina. (Detik News, 3-1-2024)

Selain pembelian LPG 3 kg yang mensyaratkan KTP dan KK, penjualan LPG juga hanya bisa dilakukan lewat penyalur resmi dengan syarat yang sama. Oleh karena itu, warung kecil alias pengecer harus terdaftar menjadi agen resmi penyalur gas melon tersebut.

Direktur Institute for Demographic and Poverty Studies (IDEAS) Yusuf Wibisono mengatakan membatasi penjualan LPG 3 kg dengan persyaratan KTP dan mendaftar melalui agen resmi Pertamina bukanlah solusi yang berkeadilan. Menurutnya, pembatasan ini berpotensi tidak efektif karena Data Terpadu Kesejahteraan Sosial sudah sejak lama bermasalah. Sementara itu, validitas data P3KE juga masih belum jelas.

Menurut Yusuf, kewajiban menyerahkan KTP-KK untuk pencocokan data dengan DTKS atau P3KE akan menghambat calon pembeli yang tidak memiliki dokumen kependudukan resmi. Rakyat yang semestinya mendapat kemudahan akses pembelian LPG 3 kg malah terhambat lantaran biaya administrasi dan transaksi yang kini lebih tinggi.

Siapa yang Berhak Menikmati LPG Bersubsidi?

Kebijakan pembelian dan penjualan LPG 3 kg yang mensyaratkan KTP-KK sejatinya mengonfirmasi bahwa kebijakan pemerintahan sistem demokrasi kapitalisme tidak berpihak kepada rakyat. Apa indikasinya?

Pertama, sudah jamak kita ketahui, pemerintah kerap menetapkan kebijakan yang membuat rakyat repot. Meski pemerintah mengeklaim tidak ada perubahan atau kenaikan harga LPG, tetapi untuk mendapatkan sesuatu yang menjadi hak rakyat sering kali dipersulit dengan syarat tertentu.

Kedua, setiap hasil pengelolaan SDA, seperti minyak bumi, gas alam, termasuk LPG di dalamnya, merupakan harta rakyat. Jadi, LPG murah atau bersubsidi sesungguhnya adalah hak seluruh lapisan masyarakat untuk menikmatinya. Bukan hanya penduduk miskin, rakyat mana saja memiliki hak untuk memanfaatkan penggunaan harta milik umum. Namun, dalam sistem kapitalisme tidak semua rakyat dapat menikmati LPG murah. Alih-alih murah, masyarakat harus menerima setiap ada kenaikan harga LPG.

Ketiga, penerapan sistem demokrasi kapitalisme telah memberi ruang kesenjangan sosial yang sangat dahsyat. Terdapat 189 juta NIK dari 270 juta jiwa penduduk Indonesia yang terdata menerima LPG bersubsidi. Artinya, jumlah penduduk miskin atau ekonomi menengah ke bawah lebih dari separuh dari jumlah total penduduk Indonesia. Hal ini mengindikasikan bahwa kemiskinan masih jadi problem menahun yang tidak pernah tuntas terselesaikan.

Keempat, ketaksinkronan data yang ada di lembaga pemerintah sepertinya sudah biasa terjadi dan selalu tumpang tindih. Padahal, validitas data rakyat sangat penting agar pendistribusian bantuan sosial atau program subsidi yang ditetapkan tepat sasaran. Jika datanya saja sudah amburadul, bagaimana mau menyolusi problem distribusi yang selalu menjadi masalah dalam sistem demokrasi kapitalisme?

Kelima, kebijakan yang membuat ribet rakyat sangat rentan disalahgunakan dan riskan memunculkan masalah baru, seperti manipulasi data ataupun pembelian LPG dari luar kelompok penerima LPG bersubsidi dengan memanfaatkan kelompok penerima subsidi untuk mendaftarkan dan menggunakan KTP-KK dalam mendapatkan LPG 3 kg.

Pandangan Islam

Tugas negara yang paling utama adalah menjamin dan memenuhi kebutuhan pokok masyarakat dengan baik. Negara harus memastikan setiap individu rakyat dapat memenuhi kebutuhan asasi mereka tanpa dibayangi dengan kelangkaan dan mahalnya harga.

Negara juga harus menjamin bahwa setiap individu rakyat terurus dengan baik, yaitu memudahkan mereka mengakses berbagai kebutuhan, layanan publik, serta fasilitas dan sumber daya alam yang menguasai hajat publik.

Sayangnya, sistem kapitalisme telah melalaikan tugas, pokok, dan fungsi negara sebagai pelayan rakyat. Para penguasa kapitalis lebih mementingkan kepentingan korporasi. Rakyat ibarat warga kelas dua. Alhasil, kebijakannya tidak pernah berpihak pada kepentingan rakyat.

Belum lagi kapitalisasi hajat publik yang kerap terjadi. Penguasa melakukan liberalisasi harta milik rakyat dengan menyerahkan penguasaan dan pengelolaannya kepada swasta. Kalaulah masih berdaulat atas kekayaan alam, itu hanya berlaku di hilir semata. Sementara bagian hulunya, Pertamina bukanlah satu-satunya pemain tunggal.

Dalam Islam, tugas penguasa adalah ri’ayah su’unil ummat, yakni mengurusi kepentingan rakyat dengan sebaik-baik pelayanan. Penguasa bukanlah pelayan kepentingan korporat atau pejabat. Dengan pandangan ini, Islam menetapkan kebijakan terkait harta milik rakyat sebagai berikut:

Pertama, setiap harta yang terkategori milik umum, seperti minyak bumi, gas alam, batu bara, hutan, sungai, laut, sumber daya mineral, barang tambang dan sejenisnya, negara wajib mengelolanya dan mengembalikan hasil pengelolaan tersebut kepada rakyat agar mereka dapat menikmati dan memanfaatkannya.

Sebagaimana sabda Nabi ﷺ, “Kaum muslim berserikat pada tiga perkara, yaitu air, padang rumput, dan api.” (HR Abu Dawud dan Ahmad). Hadis ini menjadi pedoman pengelolaan harta milik umum yang jumlahnya melimpah dan dibutuhkan masyarakat tidak boleh dikelola, dimiliki, atau dikuasai oleh individu, swasta, apalagi asing.

Kedua, negara mengelola SDA mulai dari proses produksi, distribusi, hingga masyarakat dapat memanfaatkannya dengan harga murah dan terjangkau. Kalaulah ada harga yang harus mereka bayar, itu hanya untuk mengganti biaya produksi saja. Negara tidak boleh mencari keuntungan dari hasil pengelolaan harta yang menjadi hajat publik.

Ketiga, dalam pemanfaatan LPG yang menjadi kebutuhan semua orang, tidak boleh ada dikotomi siapa yang harus menikmati dengan murah kekayaan alam tersebut. Seluruh rakyat berhak menikmatinya baik kaya maupun miskin, sehingga tidak ada istilah LPG subsidi dan nonsubsidi.

Khatimah

Demikianlah, pengelolaan LPG yang termasuk harta milik umum dalam sistem Islam. Tidak boleh ada komersialisasi dan kapitalisasi dalam pengelolaan serta penggunaannya. Penerapan sistem Islam secara kafah akan menuntaskan distribusi tidak tepat sasaran, menghilangkan sekat ketimpangan sosial, dan memudahkan rakyat mendapatkan apa yang sudah menjadi haknya dalam pengelolaan harta milik umum. [MNews/Gz]

Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *