Pupuk Langka, Petani Berduka, Negara Ada di Mana?

Pupuk Langka, Petani Berduka, Negara Ada di Mana?

Penulis: Nida Alkhair

Muslimah News, OPINI — Ketersediaan pupuk masih menjadi masalah besar bagi para petani negeri ini. Presiden Jokowi pada acara pembinaan petani se-Provinsi Jawa Tengah di Banyumas, Jawa Tengah, Selasa (2-1-2024), menyampaikan alasan pupuk bersubsidi bisa langka di banyak tempat.

Jokowi mengatakan, “Saya itu kalau ke desa, ketemu petani, sejak tahun 2020, keluhannya selalu satu, pupuk, utamanya pupuk bersubsidi. Bener? Supaya Bapak, Ibu, Saudara tahu, ada ceritanya.”

Lantas Jokowi menyampaikan bahwa dunia dalam posisi mengalami ketakpastian ekonomi sehingga terjadi banyak krisis—seperti pangan, keuangan, dan energi—karena pandemi Covid-19. Kondisi ini telah membuat 96 negara sudah menjadi pasien Dana Moneter Internasional (IMF). Jokowi juga menyebutkan tentang Perang Rusia-Ukraina yang membuat ekonomi dunia makin tidak menentu, sedangkan keduanya merupakan negara penghasil bahan baku pupuk.

Jokowi mengungkapkan, “Itu bahan bakunya (pupuk) berasal dari Rusia dan Ukraina. Ini fakta. Sehingga barang ini juga sulit keluar dari Ukraina dan Rusia. Bahan baku tidak ada, berarti harganya (mahal), itulah problemnya bapak dan ibu sekalian.”

Jokowi menambahkan, “Inilah yang kemudian kita nabrak-nabrak agar bahan baku tercukupi, tapi juga pupuk Indonesia adalah perusahaan, kalau beli di sana mahal jualnya juga mahal. Ceritanya kurang lebih seperti itu.” (CNBC Indonesia, 2-1-2024).

Penyediaan Pupuk, Bukti Hadirnya Negara

Pernyataan Presiden tentang penyebab kelangkaan pupuk seolah menjadi pemakluman bagi pemerintah terhadap langkanya pupuk bersubsidi dan mahalnya pupuk nonsubsidi. Rakyat diminta maklum terhadap kondisi yang ada, padahal dengan langka dan mahalnya pupuk, rakyat sangat berduka.

Pupuk sangat dibutuhkan petani untuk mengoptimalkan hasil pertanian. Jika tidak ada pupuk bersubsidi, petani harus membeli pupuk nonsubsidi dengan harga mahal. Hal ini tentu membebani petani.

Petani sangat berharap negara hadir dengan menyediakan pupuk dengan harga terjangkau. Penyediaan pupuk merupakan bukti bahwa negara hadir untuk memenuhi kebutuhan rakyat. Namun, realitasnya, subsidi pupuk justru makin turun.

Berdasarkan data Ombudsman RI (21-2-2023), sejak 2019, tren belanja subsidi pupuk Indonesia turun dari Rp34,1 triliun menjadi Rp31,1 triliun pada 2020. Subsidi terus menurun hingga hanya Rp25,3 triliun pada 2023. Akibat menurunnya subsidi pupuk, hasil pertanian juga terus turun.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa produksi padi Indonesia cenderung menurun dalam satu dekade terakhir. Pada 2012, volume produksi padi nasional mencapai 69,05 juta ton gabah kering giling (GKG). Jumlahnya sempat meningkat hingga mencapai 81,07 juta ton GKG pada 2017.

Namun, mulai 2018 produksi padi anjlok menjadi 59,02 juta ton GKG, dan kembali menurun pada 2019 menjadi 54,6 juta ton GKG. Pada 2020 produksinya naik sedikit menjadi 54,64 juta GKG, tetapi turun lagi menjadi 54,41 juta ton GKG pada 2021. Selanjutnya data produksi padi pada 2022 mencapai 54,74 juta ton GKG. Capaian ini naik sedikit dibandingkan tahun sebelumnya, tetapi jauh lebih rendah dibandingkan dekade lalu.

Butuh Kemandirian Industri Pupuk, Bukan Takluk pada Oligarki

Pernyataan Jokowi yang mengeluhkan terhambatnya pasokan bahan baku pupuk dari Rusia dan Ukraina ke Indonesia sehingga produksi pupuk ikut terhambat, hanyalah pemaparan fakta. Rakyat membutuhkan langkah konkret pemerintah untuk menyolusi kendala tersebut. Bukan justru pemerintah meminta pemakluman rakyat.

Fakta yang dipaparkan Jokowi menunjukkan ketergantungan industri pupuk kita pada impor bahan baku. Untuk menyolusi hal ini, kita butuh membangun kemandirian industri pupuk. Bukan justru bertekuk lutut di bawah kendali oligarki, yang segelintir pemilik modal yang mengimpor bahan baku pupuk untuk kemudian dia olah menjadi pupuk dan dijual mahal pada petani. Relasi pengusaha terhadap petani tentu relasi keuntungan alias cuan. Hal ini karena motif pengusaha adalah mencari keuntungan sebesar mungkin.

Motif ini menjadi masalah ketika di dalam sistem kapitalisme penguasanya bermental makelar sehingga hanya menghubungkan antara rakyat yang punya kebutuhan dengan pengusaha yang memproduksi barang-barang. Seyogianya, pemerintah memosisikan dirinya sebagai ra’in dan mas’ul, yaitu pengurus dan penanggung jawab terhadap urusan rakyat, termasuk urusan pupuk.

Dengan posisi sebagai pengurus dan penanggung jawab ini, negara akan menjamin ketersediaan pupuk bagi petani. Ketika ada kendala bahan baku, negara akan mengerahkan para peneliti untuk mencari bahan baku subtitusi. Jika tidak ada, negara akan mencari alternatif pupuk lainnya yang bisa digunakan petani untuk optimalisasi hasil pertanian. Dengan demikian, hasil pertanian tetap tinggi karena ketersediaan pupuk terjaga secara kontinu.

Hanya Khilafah yang Bisa Mewujudkan

Negara yang berposisi sebagai pengurus dan penanggung jawab urusan rakyat ini hanya ada di dalam sistem Khilafah. Sedangkan dalam sistem kapitalisme hari ini, negara justru berlepas tangan dari tugasnya mengurusi rakyat (termasuk petani), bahkan menggelar karpet merah bagi swasta untuk mengapitalisasi sektor pertanian demi keuntungan pemilik modal.

Adapun dalam Khilafah, pemerintah (khalifah) akan menjamin ketersediaan pupuk dan sarana produksi pertanian lainnya. Negara tidak hanya menjamin ketersediaannya, tetapi juga menjamin harganya sangat terjangkau, bahkan digratiskan jika diperlukan. Hal ini seperti perilaku Khalifah Umar bin Khaththab yang memberi benih pada seorang pria untuk kemudian ia tanam.

Khilafah juga akan melakukan revolusi di bidang pertanian sehingga pertanian bisa efektif dan efisien dengan menggunakan teknologi tercanggih. Dengan demikian, hasil pertanian akan melesat sehingga bisa memenuhi kebutuhan seluruh rakyat.

Khilafah bahkan mengalami surplus pangan sehingga memiliki stok untuk jaga-jaga jika dibutuhkan pada masa depan. Cadangan pangan ini, jika dibutuhkan, bisa digunakan untuk membantu negara lain yang sedang mengalami bencana. Hal ini seperti yang terjadi pada masa Utsmaniyah. Saat itu, Khilafah membantu beberapa negara Eropa yang sedang mengalami paceklik. Masyaallah, luar biasa! Wallahualam bissawab. [MNews/Gz]

Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *