Penulis: Iin Eka Setiawati
Muslimah News, FOKUS —Kamis (21-12-2023), warga Kampung Bulak, Kelurahan Cisalak, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, Jawa Barat, tiba-tiba didatangi ratusan aparat keamanan gabungan, mulai dari TNI, Polri, Satpol PP, dan berbagai perangkat aparatur pemerintahan Kota Depok.
Adapun kedatangan mereka adalah untuk mendampingi kegiatan penilaian (appraisal) oleh Tim Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) yang diklaim pihak Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII) sebagai zona merah yang akan segera digusur.[i]
Kedatangan aparat keamanan gabungan tersebut membuat warga yang di dalamnya terdapat kelompok rentan, seperti perempuan, anak, serta lansia, kaget dan ketakutan. Meskipun sudah diingatkan warga mengenai tugas dan fungsinya untuk membela warga, aparat keamanan gabungan tetap memaksa masuk dan mendampingi tim KJPP melakukan penilaian.
Pengerahan aparat keamanan secara berlebihan tanpa adanya ruang dialog yang terbuka dan berorientasi pada solusi, jelas hanya akan memperkeruh persoalan. Brutalnya aparat keamanan di Desa Wadas maupun Pulau Rempang beberapa waktu lalu memperlihatkan dengan terang bahwa pendekatan perepsif pihak keamanan tidak akan menyelesaikan persoalan, melainkan justru akan menimbulkan korban.
Mempertontonkan Kelalaian Negara
Adanya keterlibatan aparat keamanan gabungan jelas berlebihan karena telah melanggar fungsinya sebagai pelindung masyarakat. Pengerahan aparat keamanan lintas satuan kerja dengan jumlah besar tentu bukan hanya menyebabkan ketakutan terhadap warga terdampak, khususnya perempuan, anak, dan lansia, melainkan juga mengganggu aktivitas sosioekonomi warga sekitar.
Mirisnya, keterlibatan TNI-Polri dalam kasus semacam ini seolah sudah menjadi pola yang kerap dilakukan pada mayoritas kasus penggusuran, di samping adanya intimidasi dan kekerasan, pembangkangan upaya hukum, hingga pelanggaran hak masyarakat untuk memperoleh hak atas tanah dan penghidupan yang layak. Hal tersebut akhirnya menimbulkan suasana tidak aman (ketakutan) pada perempuan dan anak yang seharusnya mendapatkan ruang kondusif bagi tumbuh kembang mereka.
Pelibatan aparat negara pada kasus penggusuran paksa warga Kampung Bulak dengan dalih pelaksanaan proyek strategis nasional (PSN), yaitu pembangunan UIII, juga membuat keseharian warga terpaksa berhadap-hadapan dengan ekskavator dan aparat keamanan yang berusaha menggusur ruang hidup yang telah mereka tempati selama puluhan tahun. Jelas hal ini adalah kelalaian negara yang dipertontonkan. Rakyat yang seharusnya mendapat perlindungan negara, justru teraniaya.
Perempuan dan Anak Menjadi Korban Penggusuran Paksa
Dalam kasus penggusuran paksa tersebut, perempuan dan anak turut menjadi korban. Para perempuan terancam kesulitan menjalankan fungsinya sebagai ibu dan pendidik generasi. Mereka ketakutan tidak bisa lagi mendapatkan tempat tinggal yang nyaman dan aman. Anak-anak juga dipaksa pindah ke tempat yang jauh dari sekolah asalnya.
Pemindahan paksa ke tempat yang jauh membuat anak-anak kesulitan mengakses sekolah. Tentu ini berpengaruh terhadap kualitas proses belajar mengajar bagi anak. Anak-anak pun kehilangan waktu bermain dan bersosialisasi di lingkungan sekitar tempat tinggal karena waktunya habis hanya untuk menempuh jarak yang jauh tersebut. Belum lagi tidak sedikit yang harus berpisah dengan teman-temannya.
Selain itu, penggusuran paksa tidak hanya berimbas pada hilangnya hunian, melainkan juga mengancam keselamatan jiwa, kesehatan, serta hilangnya akses terhadap makanan, pendidikan, perawatan kesehatan, bahkan pekerjaan dan peluang mencari mata pencarian lainnya. Sungguh, penerapan sistem kehidupan sekuler telah meniscayakan kesulitan hidup perempuan dan anak.
Kebijakan Pembangunan Khilafah Meniscayakan Tanpa Penggusuran Paksa
Semua itu berbeda secara diametral dengan kebijakan pembangunan dalam Islam. Pembangunan dilaksanakan oleh institusi yang menjamin perempuan dan anak hidup sesuai fitrahnya, tidak akan membuat rakyat kesulitan dan tidak akan ada penggusuran paksa.
Pada dasarnya, penolakan terhadap relokasi ataupun penggusuran bukan berarti penolakan terhadap pembangunan yang akan dilakukan pemerintah. Namun nyatanya, dalam sistem saat ini, penggusuran telah menimbulkan kemiskinan struktural karena orang-orang yang lahannya dirampas kebanyakan terjebak dalam jurang kemiskinan.
Kalau dalam sistem Islam, jika pembangunan tersebut untuk kepentingan umum, negara penerap syariat Islam kafah akan meminta kerelaan masyarakat menyerahkan tanahnya tanpa adanya paksaan sedikit pun tanpa perlu mengerahkan aparat keamanan.
Negara pun akan memberikan ganti tanah maupun rumah tinggal dengan kompensasi yang sesuai, bahkan lebih baik. Kebutuhan pokok berupa rumah layak huni yang nyaman dan aman akan negara sediakan sebagai kompensasinya.
Demikian pula lapangan pekerjaan yang sebelumnya digeluti oleh mereka yang tergusur, akan disediakan oleh negara. Hak-hak perempuan dan generasi, yaitu anak-anak, akan dipenuhi negara sehingga tidak ada pihak yang terzalimi, apalagi hingga terjadi dharar (bahaya).
Nabi saw. bersabda, “Tidak ada dharar (bahaya) dan tidak ada membahayakan (baik diri sendiri maupun orang lain).” (HR Ibnu Majah, Ahmad, dan Ad-Daraquthni).
Semua itu dilakukan oleh negara atas dasar syariat Islam yang menjadikan negara sebagai pelayan (raa’in) dan pelindung (junnah) bagi rakyatnya.
Ketika Umar bin Khaththab menjadi khalifah, beliau sangat memperhatikan keadilan bagi rakyatnya dan begitu tegas terhadap pejabat yang bertindak sewenang-wenang. Sebagaimana kisah seorang Yahudi tua yang mengadukan kesusahannya kepada Khalifah Umar ra. akibat tindakan Gubernur Mesir Amr bin Ash yang mendirikan masjid dengan menggusur paksa tanah dan gubuk Yahudi tersebut. Amr bin Ash pun mendapat peringatan keras dari Khalifah Umar.
Orang Yahudi yang tanah dan gubuknya tergusur itu pun menjadi kagum dengan keadilan Khalifah Umar yang tidak pandang bulu. Akhirnya, si Yahudi masuk Islam dan merelakan tanahnya diwakafkan untuk pembangunan masjid. Nyatalah, tidak ada negara yang dapat mewujudkan pembangunan tanpa penggusuran paksa, kecuali Khilafah. Wallahualam. [MNews/Gz]
#KapitalismeSengsarakanUmat #KhilafahPerisaiHakiki #IslamSolusi #Khilafah
[i] https://bantuanhukum.or.id/warga-kampung-bulak-terintimidasi-ratusan-aparat-keamanan-gabungan
