Penulis: Nida Alkhair
Muslimah News, OPINI — Setiap insan tentu mendambakan tinggal di permukiman yang nyaman, lingkungan yang bersih, sehat, aman, nyaman, dan tertata rapi. Juga mengharapkan akses mudah sehingga berbagai kebutuhan bisa dijangkau dengan mudah. Tersedia lahan yang cukup luas untuk semua anggota keluarga beraktivitas, termasuk tempat bermain untuk anak-anak. Namun sayangnya, tidak setiap orang bisa mendapatkan permukiman seperti ini.
Realitasnya, terjadi ketimpangan yang luar biasa dalam urusan permukiman. Ada permukiman mewah yang fasilitasnya luar biasa, tetapi banyak pula permukiman kumuh yang tidak layak huni. Petak-petak sempit rumah semipermanen berdempetan di atas bantaran sungai maupun di bawah jembatan dan jalan tol. Inilah potret perkotaan, di balik gemerlap gedung pencakar langit, banyak orang miskin hidup berjubel di tempat kumuh.
Sebagaimana namanya, permukiman kumuh tentu tidak layak ditempati. Lahannya ilegal karena seharusnya lahan tersebut tidak layak menjadi tempat tinggal. Lokasi pun tidak aman karena aslinya memang tidak diperuntukkan permukiman. Begitu pula kebersihannya, tidak terjaga karena ada terlalu banyak orang di area yang sempit. Sinar matahari pun sampai tidak bisa masuk maksimal sehingga lingkungan makin tidak sehat.
Wilayah kumuh ini juga tidak tersentuh pengaturan negara, misalnya terkait pengaturan sampah, air bersih, listrik, dan sebagainya. Wajar jika fasilitas dasar jadi sangat minim. Tidak ada tempat bermain untuk anak-anak, bahkan lokasi di pinggir sungai atau di bawah tol sangat berbahaya bagi anak. Mirisnya, permukiman kumuh ini makin banyak muncul di kota-kota besar. Arus urbanisasi menambah padatnya kawasan permukiman kumuh, menyebabkan kondisi yang tidak aman apalagi nyaman bagi anak dan kaum perempuan.
Di sisi lain, ada sebagian orang yang mendapatkan privilese bisa hidup di permukiman mewah. Lahannya luar biasa luas dengan perabotan lengkap dan canggih. Semua kebutuhan rumah bisa mudah untuk dipenuhi, keamanan dan kebersihan pun terjaga setiap hari. Berbagai fasilitas wah pun ada, seperti kolam renang, ruang gim, bioskop pribadi, lapangan olahraga, dan lainnya.
Hanya saja, ironis ketika nyatanya pembangunan permukiman mewah dengan luas fantastis ini justru merampas ruang hidup rakyat bawah. Lahan yang tersedia untuk rakyat makin sempit, tetapi harganya makin melangit. Lahan makin tidak terjangkau rakyat kebanyakan. Hanya kalangan berdompet tebal yang bisa membeli rumah layak huni, sedangkan rakyat biasa hanya bisa gigit jari.
Ketimpangan Pembangunan
Melihat ketimpangan yang makin terang benderang ini, muncul tanya di benak kita, mengapa bisa terjadi, padahal pembangunan berlangsung setiap hari? Betul kita memang mendapati bahwa pembangunan permukiman terus ada tiap harinya, tetapi pembangunan itu tidak mewujudkan kesejahteraan per individunya.
Harus disadari, asas pembangunan saat ini adalah demi keuntungan materi sehingga hanya yang punya cuan yang bisa menikmati. Pembangunan berputar di lingkaran orang-orang kaya. Akibatnya, yang kaya makin kaya dan yang miskin makin merana. Rakyat miskin makin terpinggirkan dan tidak bisa menikmati pembangunan, meski di negerinya sendiri.
Mari lihat data permukiman di Jakarta. Badan Pusat Statistik mencatat bahwa akses warga DKI Jakarta terhadap hunian layak selama tiga tahun terakhir ini terkategori rendah. Pada 2020, hanya 33,18% rumah tangga di Jakarta yang memiliki akses ke hunian layak. Angka ini meningkat menjadi 40% pada 2021. Namun, pada 2022, turun menjadi 36,23%. Berdasarkan data tersebut, dapat disimpulkan bahwa sekitar 1,77 juta dari total 2,78 juta rumah tangga di DKI Jakarta pada 2022 masih belum mendapatkan akses ke hunian layak. (Antara News, 2-10-2023).
Solusi Setengah Hati
Salah satu upaya solusi yang ditempuh pemerintah untuk mengatasi masalah hunian layak adalah dengan membangun rusun. Namun, banyak masyarakat enggan pindah ke sana karena harus membayar sewa dan jarak yang jauh dari tempat kerja.
Tinggal di rusun jelas membutuhkan biaya sewa yang harus terus dibayar setiap bulan. Bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah, ini tentu memberatkan. Upah mereka tidak cukup untuk membayar sewa rumah, apalagi mereka juga harus mengeluarkan biaya untuk makan, transportasi, pendidikan anak, dan segala kebutuhan. Dengan kondisi ekonomi yang demikian berat, mereka pun harus tinggal di permukiman kumuh dan padat, terpaksa menjalaninya demi bisa menyambung hidup di tengah naiknya hampir semua harga barang kebutuhan.
Pemerintah memang pernah membuat program rumah untuk kalangan berpenghasilan rendah. Namun, dalam perjalanannya, program ini terseok-seok. Program Satu Juta Rumah yang digagas Jokowi terealisasi sebanyak 765.120 unit rumah, tetapi pemerintah dan pengembang kesulitan menyediakan lahan. Ketersediaan lahan ada di daerah pinggiran kota, tetapi lokasinya jauh dari tempat kerja warga.
Walhasil, minat masyarakat untuk membeli rumah subsidi menjadi rendah. Dengan jarak yang jauh dari tempat kerja, tentu masyarakat harus mengeluarkan biaya tambahan untuk transportasi. Belum lagi waktu tempuh yang lama, bisa-bisa banyak waktu dan uang habis untuk perjalanan saja.
Sungguh potret pembangunan yang tidak berkeadilan, negara malah berpihak pada pemilik modal. Hunian mewah yang menghabiskan lahan di tengah kota diperuntukkan bagi kalangan berduit. Sebaliknya, mayoritas rakyat dipaksa untuk tinggal di pinggiran kota dan akhirnya terpaksa tinggal di permukiman kumuh.
Inilah pembangunan ala kapitalisme yang berorientasi materi. Yang bisa menikmati pembangunan hanya yang berkantong tebal, sedangkan rakyat kecil kehilangan ruang hidup dan tempat tinggal.
Jaminan Islam
Hal yang berbeda secara diametral terwujud dalam sistem Islam. Islam menjamin kebutuhan perumahan bagi setiap individu. Hal ini berbasis pada fungsi negara sebagai raa’in (pengurus) rakyat.
Pembangunan di dalam sistem Islam (Khilafah) dilakukan bukan berbasis keuntungan materi sebagaimana kapitalisme, melainkan berbasis akidah Islam sebagai pelaksanaan amanah kekuasaan untuk mengurusi rakyat hingga mewujudkan kesejahteraan baginya. Penguasa dalam sistem Khilafah wajib memenuhi kebutuhan pokok rakyatnya, termasuk papannya (perumahan).
Rasulullah saw., bersabda “Di antara (bentuk) kebahagiaan (bagi) seorang muslim di dunia adalah (jika dia memiliki): tetangga yang saleh, tempat tinggal yang lapang, dan kendaraan yang nyaman.” (HR Ahmad [3/407], Al-Hakim [4/184], dan Al-Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad).
Untuk mewujudkan jaminan pemenuhan kebutuhan permukiman rakyat, Khilafah akan menempuh beberapa mekanisme.
Pertama, negara mengatur distribusi lahan secara adil. Tidak boleh ada pihak tertentu yang menguasai lahan demikian luas sehingga menghalangi orang lain untuk memiliki lahan tempat tinggal.
Kedua, negara mengakui tiga jenis kepemilikan, yaitu individu, umum, dan negara. Individu boleh memiliki lahan untuk tempat tinggal. Di sisi lain, individu tidak boleh menguasai lahan yang terkategori kepemilikan umum, seperti hutan, sehingga bisa mencegah orang lain untuk mengaksesnya.
Ketiga, negara bisa memberikan lahan yang menganggur selama lebih dari tiga tahun berturut-turut kepada individu yang membutuhkan.
Keempat, negara melarang pembangunan permukiman mewah ataupun proyek lainnya yang akan menyebabkan lahan dikuasai segelintir pihak tertentu dan menyulitkan orang lain untuk memiliki lahan.
Kelima, negara menerapkan sistem ekonomi Islam yang menyejahterakan sehingga rakyat memiliki kemampuan finansial untuk memiliki rumah.
Keenam, negara mewujudkan pemerataan kesejahteraan sehingga pusat ekonomi tidak hanya di kota yang menyebabkan urbanisasi. Negara juga akan memajukan pertanian, perikanan, peternakan, dan sebagainya sehingga tidak terjadi konsentrasi ekonomi yang membuat rakyat mengumpul di satu wilayah saja. Wallahualam bissawab. [MNews/Gz]
#KapitalismeSengsarakanUmat #KhilafahPerisaiHakiki #IslamSolusi #Khilafah
