[Kabar] APS di Indonesia Sudah Baik? Pemerhati: Masih Banyak Permasalahan

[Kabar] APS di Indonesia Sudah Baik? Pemerhati: Masih Banyak Permasalahan

Muslimah News, NASIONAL — Kemendikbudristek menyatakan, Angka Partisipasi Sekolah (APS) di Indonesia sudah baik. Hal itu mencakup anak usia 7 hingga 18 tahun, yakni jenjang SD, SMP, dan SMA)/sederajat.

“Kalau terkait APS dan akses terhadap pendidikan, kita sudah sangat berhasil,” kata Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan (BSKAP) Kemendikbudristek Anindito Aditomo.

Ia menyebutkan, APS untuk usia 7 sampai 12 tahun atau jenjang SD pada tahun lalu telah mencapai 99,1%. Artinya, anak dengan umur 7 hingga 18 tahun di Indonesia merasakan bersekolah di tingkat SD sesuai umur mereka.

Sedangkan, untuk angka APS usia 13 sampai 15 tahun, pada tahun lalu mencapai 95,92%. Artinya, anak Indonesia dengan umur tersebut bersekolah di tingkat SMP atau sesuai umur mereka, sedangkan APS usia 16 sampai 18 tahun sebesar 73,15%.

“SMA ini sudah meningkat sangat pesat, yakni dari 50% ke 73% meski masih ada PR,” katanya.

Untuk APS usia pendidikan tinggi, Anindito mengatakan berada di level 30% yang bagi negara seperti Indonesia sudah sangat bagus dan membanggakan.

Banyak Permasalahan

Merespons pernyataan ini, pemerhati pendidikan Citra Amalia, M.Pd. menuturkan, masih banyak permasalahan yang perlu diatasi.

“APS di Indonesia menjadi salah satu perhatian utama dalam upaya meningkatkan pendidikan nasional. Meskipun telah terjadi peningkatan dalam beberapa tahun terakhir, masih banyak fakta dan permasalahan [yang secara] bersamaan perlu diatasi untuk memaksimalkan pendidikan Indonesia,” jelasnya kepada MNews, Sabtu (9-12-2023).

Ia memerinci beberapa masalah utama yang dihadapi Indonesia, seperti kesenjangan di wilayah terpencil, permasalahan ekonomi, serta sarana prasarana.

“Mengenai kesenjangan partisipasi sekolah antarwilayah, beberapa daerah, terutama di pedalaman atau pulau-pulau terpencil, tetap kita sadari faktanya bahwa mereka kesulitan aksesibilitas dan kurangnya fasilitas pendidikan. Akibatnya, angka partisipasi cenderung lebih rendah,” ungkapnya.

Kemudian, tambahnya, permasalahan ekonomi tetap menjadi penghalang besar bagi banyak keluarga.

“Biaya pendidikan yang disebutkan gratis, tidak sepenuhnya benar dan dijalankan. Pungutan liar dan sistem zonasi masih menjadi kendala. Belum lagi biaya buku dan seragam di sebagian sekolah, termasuk biaya transportasi, dapat menjadi beban berat bagi keluarga yang memiliki pendapatan rendah,” ujarnya.

Bahkan, ucapnya, bantuan keuangan dan beasiswa yang sudah digelontorkan dikeluhkan tidak tepat sasaran.

“Data tahun 2022 oleh BPK disebutkan dana bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) sebesar Rp2,86 triliun yang diberikan kepada sebanyak 5.364.986 siswa tidak tepat sasaran karena diberikan kepada siswa yang tidak layak atau tidak diusulkan menerima,” kritiknya.

Selain itu, ungkapnya, sebanyak 2.455.174 siswa pemilik Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan/atau yang berasal dari keluarga peserta Program Keluarga harapan (PKH) atau Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) kehilangan kesempatan karena tidak diusulkan dalam SK penerimaan bantuan PIP. 

Tidak hanya itu, urainya, beberapa sekolah di Indonesia masih menghadapi kekurangan sarana dan prasarana yang memadai.

“Ini mencakup ketersediaan guru, buku pelajaran, serta fasilitas dasar seperti kelas yang layak dan toilet yang bersih. Kekurangan ini dapat memengaruhi kualitas pendidikan dan menghambat motivasi siswa untuk bersekolah. Tentu ini bekaitan dengan pemerataan infrastruktur yang selalu digadang-gadang, tetapi tetap menjadi masalah,” tuturnya.

Sistem Pendidikan Islam

Sebaliknya, Citra menggambarkan, dalam sistem pendidikan Islam, setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan.

“Negara memiliki tanggung jawab untuk memberikan akses pendidikan yang memadai dan terjangkau kepada seluruh warga Negara,” jelasnya.

Ia mengatakan, salah satu hal yang membedakan dengan sistem kapitalisme saat ini adalah jika dilihat dari indikator keberhasilan pendidikan. “Ini karena di dalam Islam, keberhasilan bukanlah dari seberapa banyak siswa asing yang masuk ke dalam negara atau seberapa banyak pekerja yang dapat diserap dari lulusan pendidikan, melainkan sejauh mana pelajar dapat mengamalkan ilmunya, membagikan dan bermanfaat melalui bangunan akidah Islam yang kuat,” paparnya.

Keberhasilan, lanjutnya, diukur dari sejauh mana siswa tunduk pada aturan Allah sebagai cermin dari keyakinannya. “Output pendidikan Islam bertujuan menciptakan kepribadian Islam dengan pola pikir dan sikap yang sesuai dengan standar Islam, serta memiliki pemahaman Islam yang mendalam dan menguasai keterampilan dalam kehidupan,” ujarnya.

Tujuannya, ia menerangkan, untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi umat, menciptakan generasi yang berdaya, dan mampu mengisi peradaban dengan gemilang.

“Kesuksesan pendidikan diukur dari kemampuan negara untuk menyelenggarakan pendidikan berkualitas dan terjangkau untuk seluruh warga negara,” katanya.

Hanya dengan sistem pendidikan Islam, tegasnya, generasi dengan kesadarannya berupaya menguasai ilmu agama dan ilmu sains teknologi, bahkan menjadi pemimpin peradaban.

“Perubahan ke sistem yang telah diwajibkan oleh Allah perlu dilakukan untuk mendapatkan keberkahan dan menciptakan generasi yang berkualitas,” tutupnya dengan mengutip QS Al-Maidah ayat 50,

“Apakah hukum jahiliah yang mereka kehendaki? Dan (hukum) siapakah yang lebih baik daripada (hukum) Allah bagi orang-orang yang yakin?” [MNews/Ruh]

Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *