Paradoks KSPN Labuan Bajo, Oligarki Berkibar, Rakyat Telantar

Paradoks KSPN Labuan Bajo, Oligarki Berkibar, Rakyat Telantar

Penulis: Nindira Aryudhani, S.Pi., M.Si.

Muslimah News, OPINI — Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus melakukan pembangunan infrastruktur Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Labuan Bajo, ibu kota Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) untuk menjadi salah satu destinasi wisata premium. Hal ini sesuai dengan keinginan Presiden Jokowi untuk mengubah wajah Labuan Bajo agar lebih menarik wisatawan domestik maupun mancanegara (pu[dot]go[dot]id, 22-8-2020).

Petaka KSPN

Merespons kebijakan pemerintah itu, Manajer Kampanye Pesisir dan Laut WALHI, Parid Ridwanuddin, mengatakan bahwa peristiwa yang terjadi di Labuan Bajo itu menunjukkan “wajah asli” Proyek Strategis Nasional (PSN) atau KSPN yang diklaim pemerintah sebagai instrumen baru pembangunan ekonomi. Lebih dari itu pula, akar masalahnya adalah terjadinya penggusuran terhadap tanah masyarakat (hukumonline, 8-8-2022).

Terdapat sedikitnya tujuh catatan terkait KSPN Labuan Bajo. Pertama, adanya catatan UNESCO bahwa proyek tersebut berpotensi berdampak negatif terhadap Labuan Bajo, khususnya habitat komodo. UNESCO juga memberi catatan terhadap minimnya tinjauan amdal (analisis mengenai dampak lingkungan).

Kedua, pada 2019 ditemukan fakta bahwa fasilitas pariwisata di Labuan Bajo, seperti hotel yang jumlahnya sekitar 50 unit mendapat keistimewaan dalam mengakses air bersih ketimbang warga. Tercatat debit air yang mengalir ke hotel sebanyak 40 liter per detik, sedangkan air yang mengalir ke rumah warga hanya 18 liter per detik.

Ketiga, nelayan di Labuan Bajo kerap kesulitan menangkap ikan di wilayah yang masuk area inti konservasi. Sebaliknya, pada saat yang sama, kapal pariwisata yang mengangkut wisatawan bisa masuk ke area tersebut untuk mengambil gambar. Hal yang juga patut dipertanyakan, ke mana kapal pariwisata itu membuang limbah? Pasalnya, kerusakan terumbu karang dan ekosistem bawah laut di kawasan tersebut juga meningkat.

Keempat, masifnya kerusakan terumbu karang yang berkaitan erat dengan pembangunan industri pariwisata berskala besar di Labuan Bajo.

Kelima, evaluasi oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) terhadap praktik konservasi yang selama ini berlangsung di Taman Nasional Komodo. Praktik konservasi di pulau tersebut ternyata hanya dalih yang malah terbukti memberi karpet merah bagi industri pariwisata skala besar.

Keenam, mencermati kembali UU 11/2020 tentang Cipta Kerja beserta seluruh turunannya, yang memuat ketentuan yang membolehkan kawasan inti konservasi diubah menjadi kawasan eksploitasi dalam rangka kepentingan PSN.

Ketujuh, PSN di Labuan Bajo tersebut harus dievaluasi dan dihentikan karena terbukti menghancurkan ekosistem kawasan penting bagi masyarakat. Izin perusahaan pariwisata skala besar di Labuan Bajo juga harus dievaluasi dan dicabut.

Semua catatan ini menunjukkan bahwa proyek pemerintah yang bertajuk PSN/KSPN—khususnya di Labuan Bajo—ternyata berimbas petaka bagi masyarakat lokal, benar-benar paradoks dengan kata “menyejahterakan”. Ini masih belum termasuk rapor merah krisis sosial kemasyarakatan yang terjadi di sana.

Krisis Sosial Kemasyarakatan

Dampak dari sebuah liberalisasi ekonomi, apalagi di sektor pariwisata, adalah liberalisasi masyarakat. Hal ini juga terjadi di Labuan Bajo. Gemerlap KSPN Super Prioritas bukannya memberikan efek positif, tetapi malah turut menghancurkan kehidupan sosial di tengah masyarakat lokal. Kaum perempuan dan anak adalah korban yang paling rentan, bahkan paling sulit menghindar.

Di antara krisis sosial kemasyarakatan tersebut adalah meluasnya praktik prostitusi, baik yang secara resmi di lokalisasi maupun yang diam-diam. Labuan Bajo bahkan sudah dianggap sebagai kota yang tidak tidur akibat maraknya kehidupan malam di sana. Bisnis haram ini bahkan tidak hanya terjadi di Labuan Bajo, tetapi juga merembet ke kota lain di sekitarnya.

Korelasi berikutnya, tentu seputar angka HIV/AIDS. Data yang dirilis oleh Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Kabupaten Manggarai Barat per Juli 2021 menunjukkan tren peningkatan. Total kasus HIV/AIDS adalah 204 dengan rincian HIV 165 kasus dan AIDS sebanyak 39 kasus.

Krisis generasi di Labuan Bajo pun tidak berhenti di situ. Krisis di dunia pendidikan tidak kalah mirisnya. Masih banyak anak-anak di daerah tersebut yang tidak bisa berbahasa Indonesia. Di antara mereka juga banyak yang belum bisa membaca. Jangankan perangkat teknologi digital, buku-buku di daerah Labuan Bajo pun minim. Infrastruktur pendidikan jangan ditanya, bangunan sekolah reyot begitu mudah dijumpai.

Ini mungkin hanya secuil krisis sosial yang tercatat, sedangkan yang tidak tercatat dan belum terungkap bisa jadi masih banyak. Hanya saja, yang pasti, jika memang pemerintah serius hendak mengembangkan Labuan Bajo, semestinya aspek sosial kemasyarakatan di sanalah yang lebih diprioritaskan. Namun, apa mau dikata, lagi-lagi pemerintah punya ambisi lain, yakni menjalankan amanat investasi meski harus dengan mengeksploitasi.

UU No. 6/2023 tentang Cipta Kerja

Penetapan Labuan Bajo sebagai kawasan PSN memang tidak terlepas dari UU 11/2020 tentang Cipta Kerja. Seiring berjalannya waktu, terjadi perubahan UU 11/2020 hingga akhirnya terbit UU 6/2023 tentang Cipta Kerja, dengan alasan untuk mengharmonisasi peraturan perundang-undangan yang ada.

Tidak hanya itu, perubahan tersebut juga bertujuan menjawab kebutuhan hukum sehingga menjadi berpayung hukum yang jelas dalam upaya menjaga stabilitas perekonomian nasional. Hal ini sebagai dasar pengambilan kebijakan oleh pemerintah.

Memang, berdasarkan Putusan MK Nomor 91/PUU-VIII/2020, pemberlakuan UU 11/2020 pascaputusan a quo menyebabkan adanya kondisi norma yang dianggap tidak berdaya guna secara efektif. Selain itu, ketakjelasan atas pemberlakuan UU 11/2020 pascaputusan MK tersebut menimbulkan perselisihan pelaku usaha, pekerja, dan masyarakat terhadap hukum perekonomian, dunia usaha, dan investasi.

Atas dasar ini, pemerintah kemudian menerbitkan Perppu 2/2022. Selanjutnya, terbitlah UU 6/2023 sebagai dasar hukum yang menyatakan Perppu 2/2022 menjadi suatu perundang-undangan.

Oleh sebab itu, bisa kita katakan bahwa secara khusus UU 6/2023 ini ditujukan untuk kebutuhan investasi dan secara logis mendukung investasi. Kita juga bisa mengeklaim bahwa UU 6/2023 juga ternyata digunakan sebagai payung hukum untuk makin memuluskan berbagai investasi di Labuan Bajo, kendati di sisi lain harus menggusur tanah dan merampas ruang hidup masyarakat lokal.

Perampasan Ruang Hidup Masyarakat Lokal

Perlu kita ketahui, sejak ditetapkan sebagai salah satu destinasi super premium Indonesia pada 2019 oleh Presiden Jokowi, di Labuan Bajo sering terjadi konflik antara pemerintah-swasta dengan masyarakat lokal. Konflik tersebut bahkan sering diwarnai aksi kekerasan dan tindakan represif oleh aparat, misalnya pada pembangunan infrastruktur penunjang wisata premium di Labuan Bajo.

Seperti pada 2021, saat itu aparat kepolisian menangkap 21 warga terkait sengketa tanah di Desa Golo Mori, Kabupaten Manggarai Barat, NTT dengan alasan untuk mencegah konflik meluas. Kawasan Golo Mori sendiri adalah salah satu kawasan yang menjadi lokasi pembangunan besar-besaran untuk persiapan pertemuan KTT G-20 pada 2023.

Begitu pula pada Juni 2023 lalu, aparat gabungan TNI, Polri, dan Satpol PP Kabupaten Manggarai diduga melakukan kekerasan fisik saat menghadapi aksi pengadangan oleh warga yang menolak proyek geotermal Poco Leok. Sebagai informasi, proyek geotermal Poco Leok ini berupa Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) yang akan membantu pasokan listrik ke sistem interkoneksi Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) Flores (Rangko) Labuan Bajo dan PLTU Ropa.

Dalam mewujudkan target pemerintah untuk menjadikan Labuan Bajo sebagai destinasi wisata super premium, pembangunan infrastruktur memang gencar dilakukan. Namun di lain pihak, masyarakat menilai tindakan pemerintah justru tidak menghadirkan konsep pariwisata berkelanjutan.

Adapun sebabnya adalah realitas pembangunan Labuan Bajo telah menutup akses masyarakat terhadap tanah kelahirannya. Ruang hidup mereka dirampas. Pemerintah juga tidak menghiraukan habitat alam dan keanekaragaman hayati di Labuan Bajo. Parahnya lagi, terjadinya alih fungsi lahan seperti hutan untuk menjadi wilayah ekspansi dalam pengembangan pariwisata justru meniadakan daerah resapan air bersih bagi kebutuhan masyarakat setempat.

Sayangnya, alih-alih memperjuangkan pemenuhan hak masyarakat lokal atas pariwisata Labuan Bajo yang mendunia, pemerintah malah lebih menonjolkan sikap oligarki yang berbasis privatisasi dan monopoli yang hendak menguasai bisnis pariwisata di kawasan tersebut.

Pengelolaan Pulau Komodo, Pulau Padar, dan kawasan perairan di sekitarnya secara eksklusif telah sangat merugikan usaha-usaha pariwisata lokal yang berbasis usaha kecil dan menengah. Jika proyek ini terus dilanjutkan, masyarakat lokal akan kehilangan mata pencaharian. Tidak pelak, oligarki makin berkibar dan sebaliknya, rakyat makin telantar.

Hentikan!

Fakta miris Labuan Bajo tidak semestinya kita diamkan dan biarkan terus terjadi. Baik di Labuan Bajo maupun di daerah lainnya, semua ini harus dihentikan. Daerah-daerah tersebut sejatinya tumbal dari kerakusan dan serakahnya para kapitalis-oligarki bertopeng kebijakan pemerintah.

Peraturan perundangan bukannya digunakan untuk kepentingan rakyat, tetapi malah untuk membela kepentingan kapitalis, meski harus menzalimi rakyat sendiri dengan merampas ruang hidup mereka. Lebih ironis lagi, fenomena ini dilindungi oleh sistem demokrasi yang jargonnya “dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat”. Namun, ternyata semua itu omong kosong.

Sungguh, Rasulullah saw. bersabda, “Barang siapa mengambil sejengkal tanah dengan zalim, maka Allah akan mengalungkannya pada hari kiamat setebal tujuh lapis bumi.” (HR Muslim).

Pemerintah semestinya tidak memihak dan tidak membela swasta. Hal ini menegaskan bahwa pemerintah telah gagal menjadi perisai (junnah) bagi kepentingan rakyatnya.

Rasulullah saw. bersabda, “Sesungguhnya seorang imam adalah junnah (perisai), orang-orang berperang dari belakangnya dan menjadikannya pelindung, maka jika ia memerintahkan ketakwaan kepada Allah ‘azza wa jalla dan berlaku adil, baginya terdapat pahala dan jika ia memerintahkan yang selainnya, ia harus bertanggung jawab atasnya.” (HR Bukhari, Muslim, An-Nasai, dan Ahmad).

Seorang imam/pemimpin adalah perisai/pelindung, dia akan mencegah musuh-musuh menyerang, menjaga manusia, tidak akan menghancurkan manusia yang lain, serta menjaga tegaknya aturan Islam. Di hadapan seluruh kezaliman akibat penerapan sistem demokrasi dan ideologi kapitalisme, jelas umat saat ini membutuhkan perisai, sebagaimana Rasulullah saw. memerintahkan agar dengan perisai itulah umat ini dapat dilindungi.

Inilah yang menjadikan penegakan Khilafah dan penerapan sistem Islam kafah sebagai kebutuhan mendesak sekaligus urgensi yang tidak bisa ditoleransi lagi. Hanya dengan syariat-Nya segala kebaikan akan dirasakan oleh seluruh umat manusia, keadilan akan tegak, dan kezaliman akan disingkirkan.

Allah Taala berfirman, “Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat Kami) itu, maka Kami siksa mereka disebabkan perbuatannya.” (QS Al-A’raf [7]: 96). Wallahualam bissawab. [MNews/Rgl]

#KapitalismeSengsarakanUmat #KhilafahPerisaiHakiki #IslamSolusi #Khilafah

Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *