[Kabar] Pengamat: Benarkah Pembangunan Industri Pupuk di Fakfak demi Mewujudkan Kedaulatan Pangan?

[Kabar] Pengamat: Benarkah Pembangunan Industri Pupuk di Fakfak demi Mewujudkan Kedaulatan Pangan?

Muslimah News, NASIONAL — Presiden Jokowi menekankan bahwa pembangunan industri pupuk di wilayah Papua merupakan bagian dari strategi Indonesia dalam menegakkan kedaulatan pangan. Hal tersebut disampaikan dalam sambutannya saat melakukan groundbreaking Proyek Strategis Nasional (PSN) Kawasan Industri Pupuk Fakfak di Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat, pada Kamis (23-11-2023).

“Kita ini penduduk hampir 280 juta, oleh sebab itu kita harus mandiri, kita harus berdikari, kita harus bisa berdaulat betul dalam hal pangan,” ujarnya.

Kawasan industri pupuk Fakfak ini nantinya bisa memproduksi pupuk urea sebanyak 1,15 juta ton dan amonia 825.000 ton per tahun. Dengan demikian, Pupuk Kaltim, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di bawah PT Pupuk Indonesia Holding Company (PIHC), akan makin menopang kebutuhan pupuk urea nasional sekitar 6 juta ton per tahun. Saat ini Pupuk Kaltim telah mampu memproduksi 3,2 juta ton urea.

Ke depan, proyek dengan total investasi Rp30 triliun tersebut akan melibatkan hingga 10.000 pekerja pada masa puncak konstruksi. Adapun diproyeksikan ada 400 pekerja saat beroperasi penuh sebagai kawasan industri. Angka ini diharapkan bisa berkontribusi pada angka ketenagakerjaan di Fakfak.

Kedaulatan Pangan?

Pengamat kebijakan publik Emilda Tanjung, M.Si. mempertanyakan benarkah pembangunan pabrik pupuk ini ditujukan untuk mewujudkan kedaulatan pangan.

“Pembangunan pabrik pupuk di Fakfak Papua seakan menjadi angin segar bagi pembangunan pertanian demi mewujudkan kedaulatan pangan. Di tengah produksi pupuk dalam negeri yang masih rendah, dan menjadikan Indonesia sebagai importir pupuk yang besar. Namun, patut dipertanyakan benarkah pembangunan pabrik pupuk ini ditujukan untuk memenuhi kebutuhan petani guna mewujudkan kedaulatan pangan rakyat?” ungkapnya kepada MNews, Selasa (5-12-2023).

Ia beralasan, pembangunan pabrik pupuk yang digawangi oleh PT Pupuk Kaltim dan berada dibawah PT Pupuk Indonesia Holding Company jelas-jelas tidak berorientasi untuk masyarakat.

“Konsep reinventing government yang telah mentransformasi BUMN menjadikannya sebagai lembaga profit untuk mencari keuntungan, bukan lagi untuk melayani kebutuhan masyarakat,” kritiknya.

Dengan konsep ini, lanjutnya, bisa diperkirakan penambahan produksi pupuk ini semata meningkatkan keuntungan perusahaan dan tidak untuk melayani kebutuhan petani sehingga petani tetap harus membeli dengan harga yang menguntungkan korporasi. Termasuk jika BUMN lebih memprioritaskan ekspor dibandingkan pemenuhan dalam negeri, maka negarapun tidak kuasa menahan.

“Ketika pengelolaan atau produksi pupuk tetap dikelola oleh BUMN dengan konsep ini, hampir mustahil kehadiran pabrik baru akan menjadi solusi bagi kesulitan petani mendapatkan pupuk secara mudah, berkualitas dan harga terjangkau. Karena paradigma dasarnya jelas untuk target bisnis,” ulasnya.

Begitu pula, ia menambahkan, fakta lebih sedikitnya jumlah pupuk subsidi dibandingkan pupuk nonsubsidi juga tidak terlepas dari agenda korporatisasi BUMN yang berorientasi bisnis ini dengan dicabutnya kewajiban PSO (Public Service Obligation)-nya. “Di sisi lain juga sejalan dengan upaya penguatan kapitalisasi neoliberal yang menuntut makin minimnya peran negara dalam pengurusan rakyat yang di antaranya berakibat pada pengurangan berbagai subsidi bagi masyarakat,” imbuhnya.

Rantai Distribusi

Di samping hal di atas, Emilda menilai, persoalan yang menyebabkan sulitnya petani mendapatkan pupuk tidak semata-mata karena problem pasokan. Namun, juga rantai distribusi yang buruk akibat berbagai faktor.

“Mulai dari proporsi pupuk subsidi yang terus dikurangi, harga pupuk non-subsidi yang sangat mahal, persyaratan administrasi untuk mendapat pupuk subsidi yang ribet, hingga masalah penyimpangan di pasar. Kondisi ini jelas menunjukkan buruknya tata kelola pupuk yang berpangkal dari abainya negara dalam mengurusi rakyat,” bebernya.

Ia yakin, jika solusinya hanya dengan meningkatkan produksi pupuk tanpa diikuti evaluasi menyeluruh terhadap konsep dan sistem distribusi, tidak akan mengatasi masalah.

“Gambaran ini menunjukkan problem utama terkait pupuk saat ini bukan semata problem teknis yang bisa teratasi dengan peningkatan produksi. Namun, yang sebenarnya terjadi adalah buruknya tata kelola mulai dari produksi hingga distribusi,” simpulnya.

Semua ini, sambungnya, disebabkan paradigma dan konsep yang kapitalistik neoliberal yang menyebabkan peran pemerintah makin minim sekedar menjadi regulator dan fasilitator dan minus tanggung jawab terhadap rakyat.

“Kalaupun lembaga negara hadir dalam pengelolaan urusan rakyat, namun kehadirannya malah bertujuan bisnis bukan melayani,” sesalnya.

Islam

Menurutnya, untuk mewujudkan kedaulatan pangan termasuk kemandirian saprotan seperti pupuk, urgen dilakukan perubahan paradigma dengan menggunakan ideologi Islam. Selain karena penerapan Islam merupakan kewajiban bagi seluruh muslim, ucapnya, juga hanya dengan Islamlah terwujudnya kedaulatan hakiki termasuk dalam pangan niscaya.

“Kedaulatan dalam Islam akan terwujud karena negara/pemerintah mengambil peran sentral sebagai penanggung jawab dan pelayan urusan rakyatnya, bukan sebagai regulator saja. Fungsi ini dijalankan oleh seluruh unit pemerintahan mulai dari pusat sampai daerah hingga unit teknisnya sehingga tidak akan ditemukan dalam Islam unit teknis negara yang akan mengomersialkan layanannya,” urainya.

Terkait pupuk, ia mencontohkan, maka produksi hingga distribusi akan dikelola dan diurus sepenuhnya oleh negara sebagai raain dan junnah.

“Pabrik-pabrik pupuk milik negara akan diproduktifkan untuk memenuhi kebutuhan rakyat. Lalu didistribusikan kepada petani dengan mekanisme yang memudahkan dan harga terjangkau,” jelasnya.

Bahkan, menurutnya, pemerintah bisa juga memberikan gratis kepada petani yang tidak mampu atau guna menstimulasi petani agar makin produktif mengelola tanahnya sehingga pasokan pangan meningkat.

“Seandainya negara mengambil harga dari pupuk yang disediakannya bagi petani, namun hanya sebatas biaya produksinya, bukan dalam rangka mencari untung,” tutupnya. [MNews/IA]

Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *