[Kabar] Intelektual Muslimah Angkat Bicara Mengenai Konflik Agraria yang Berulang

[Kabar] Intelektual Muslimah Angkat Bicara Mengenai Konflik Agraria yang Berulang

Muslimah News, NASIONAL— Ratusan intelektual se-Indonesia berkumpul membahas konflik agraria yang berulang pada Ahad, (26-11-2023). Acara yang berlangsung secara hibrida ini mengambil tema “Konflik Agraria Berulang, Hukum Berpihak pada Siapa?”. Peserta berasal dari seluruh penjuru Indonesia, mulai dari praktisi, pakar hukum, birokrat, hingga dosen dari kampus swasta maupun negeri.

Alih Fungsi

Masalah agraria papar salah satu pembicara, Prof. Dr. Esmi Warassih, S.H., M.S., merupakan persoalan alih fungsi lahan, baik berhubungan dengan infrastruktur, pertambangan, maupun pesisir pantai.

Permasalahan ini muncul, jelasnya, akibat adanya kebijakan yang jauh dari filosofi. “Peraturan yang terbit sudah menyimpang, penjabarannya dalam produk UU sangat jauh.” terangnya.

Selain itu, tambahnya, secara yuridis juga inkonsisten. “Negara tidak mengakui hak sertifikat, padahal mereka sudah hidup di sana bertahun-tahun,” ungkapnya.

State Corporate Crime

Sementara itu, tokoh muslimah lain, Dra. Chusnul Mar’iyah, M.Sc., Ph.D., juga menegaskan bahwa masalah ini akan merusak tatanan. “Akan terjadi state corporate crime, yaitu perampokan terhadap wilayah kita,” jelasnya.

Ia menggambarkan jika konflik agraria tidak segera diselesaikan, akan seperti P*lestina yang dijajah Yahudi. “HGU yang ada di UU berlaku selama 190 tahun. Kalau Yahudi 75 tahun saja sudah bisa menguasai P*lestina. Bagaimana dengan HGU 190 tahun? Emang bisa diambil kembali?” tanyanya kepada peserta.

Dalam kesempatan tersebut, ia menjelaskan bahwa UU Ciptaker mengenai agraria justru mendukung asing dan aseng. “Nelayan di Labuhan Bajo yang direlokasi ke atas karena wilayah pesisir ada pembangunan itu tidak masuk akal. Mereka otomatis tidak bisa melaut!” contohnya.

Dari sini, tegasnya, tampak sekali jika negara tidak hadir untuk rakyat, tetapi untuk bandar [oligarki]. “Rakyat tidak mendapat manfaat!” tukasnya.

Mengubah Paradigma

Pembicara lainnya, Prof. Dr. Mas Roro Lilik Ekowanti, M.S. menguraikan bahwa untuk menyelesaikan masalah ini perlu mengubah paradigma dahulu. “Dalam demokrasi, relasi yang ada bersifat patron client. Patron artinya menyediakan pelayanan (regulasi) dan client adalah memberi sumber kekayaan.” jelasnya.

Selain itu, ungkapnya, mereka (baca: oligarki) menggunakan model investasi melalui kemitraan (MoU). “Ini menimbulkan banyak kasus atau masalah, seperti kasus penguasaan lahan tanpa batas dengan waktu tak terbatas.” jabarnya.

Jadi, paparnya, oligarki yang menggunakan demokrasi ala kapitalisme membutuhkan industrialisasi. “Konsekuensinya butuh lahan murah dan dalam jumlah tak terbatas. Caranya dengan mengubah aturan, seperti UU Minerba No. 3 Tahun 2020. Melalui UU tersebut, kekayaan alam akan habis dan masyarakat yang menolak akan dikenai sanksi pidana.” bebernya.

Dengan demikian, simpulnya, oligarki hadir untuk melanggengkan demokrasi, begitu pula demokrasi eksistensinya membutuhkan oligarki. “Demokrasi adalah produk Amerika yang paling mematikan yang diekspor ke seluruh pelosok dunia, terutama negeri muslim untuk melakukan penjajahan.” tukasnya. [MNews/Hen]

Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *