Etika Politik dalam Sistem Positif, Penuh Intrik dan Oportunistis

Etika Politik dalam Sistem Positif, Penuh Intrik dan Oportunistis

Penulis: Juanmartin, M.Kes.

Muslimah News, OPINI – Belakangan, publik dipertontonkan dengan drama politik yang makin jauh dari rasionalitas. Publik menyaksikan bagaimana undang-undang maupun aturan lainnya ditabrak, semata untuk memuluskan kepentingan segelintir pihak. Aturan baru terbit secepat kilat, demi melanggengkan kekuasaan.

Sementara itu, para politisi bak kutu loncat. Saling serang, bersilat lidah, dan saling menjatuhkan. Mereka hadir di tengah-tengah publik dan menjadi jubir parpol yang fasih mengaburkan fakta. Publik yang bingung kian tidak mampu memilah kebenaran. Semua terlihat abu-abu.

Tentu, ada sebagian masyarakat yang muak menyaksikan realitas politik yang penuh intrik ini. Sayang, pemahaman politik masyarakat yang kurang membuat mereka terpecah dalam berbagai kubu. Ada yang memilih abstain, ikut arus, atau netral. Sebagai seorang muslim, bagaimana kita menyikapi hal ini?

Etika Politik

Secara etimologis, etika politik berasal dari dua kata, yaitu etika dan politik. Etika merupakan kata dari bahasa Yunani yaitu ‘ethos’ yang berarti sifat, watak, adat, kebiasaan dan cara berpikir. Sedangkan ‘ethikos’ berarti susila, adab atau kelakuan, dan perbuatan. Sementara arti dari politik menurut KBBI Kemdikbud etika politik bermakna pengetahuan tentang ketatanegaraan atau kenegaraan, misal sistem pemerintahan. Arti lainnya yaitu segala urusan dan tindakan mengenai pemerintahan negara atau terhadap negara lain.

Jelang pelaksanaan pemilu, publik bisa melihat dan menelaah realitas politik kontemporer. Publik tentu harusnya bisa melihat watak dan adab politik dalam sistem positif. Parpol dan politisi adu argumen dan bermanuver untuk meraih simpati publik. Sayang, cara-cara kotor dan jauh dari kata elegan kian menurunkan trust dan justru meningkatkan skeptisme masyarakat.

Parpol masih menjadi kuda troya yang memuluskan berbagai kepentingan. Melalui koalisi yang terkadang mengabaikan citra partai, negosiasi yang penuh drama dalam sorotan kamera pun membanjiri ruang-ruang publik. Tentu saja, publik masih menaruh harapan, tetapi ada rasa cemas melihat koalisi yang lebih mengedepankan kepentingan partai, bukan rakyat.

Ya, kian hari publik bisa menelaah betapa partai politik masih tersandera kepentingan mereka masing-masing. Koalisi ini kelak akan melahirkan kekuasaan kolektif partai yang merupakan perwujudan dari apa yang publik sebut dengan “bagi-bagi jatah”. Tidak lebih dari itu.

Ibaratnya, parpol adalah perusahaan dan politisi adalah pekerja partai. Para pemodal yang berdiri di belakang partai menciptakan atmosfer kompetitif antarpartai. Realitas ini menyuguhkan pada masyarakat mengenai industri politik yang tidak jauh dari kepentingan para oligarkhi.

Inilah etika ataupun watak politik dalam sistem hari ini. Ini pula yang menjadi jawaban atas pertanyaan mengapa partisipasi politik masyarakat kian merosot. Etika politik parpol dan politisinya berputar mengikuti kepentingan mereka. Imbasnya, urusan negara morat-marit, sementara rakyat kian terlupakan.

Masihkah Bertahan?

Wajah dunia perpolitikan negeri kita hari ini seharusnya memberi pelajaran agar masyarakat bisa meluaskan wawasan untuk menghadirkan sistem politik komparatif. Jika kontestasi politik masih bertahan pada sistem hari ini, rakyat hanya akan menjadi tikar tempat bersila para penguasa.

Mengapa? Sebabnya partai berkuasa memiliki wewenang untuk menentukan siapa yang akan berkuasa. Koalisi yang mereka ciptakan ibarat aliansi yang mengusung person yang bisa mewadahi kepentingan parpol. Sungguh, publik tidak bisa berpura-pura buta untuk mengingkari fakta ini. memilih bertahan hanya akan membawa pada kemerosotan yang kian jauh.

Oleh karena itu, sudah saatnya ruang publik diisi dengan diskusi. Suara publik tidak boleh tersandera kepentingan politisi. Publik harus bersuara. Termasuk, menghadirkan Islam sebagai alternatif di tengah kompetisi kepentingan politik yang sama sekali tidka berpihak pada rakyat. Lantas, bagaimana watak politik dalam Islam?

Etika Politik dalam Islam

Politik dalam Islam sejatinya bermakna pengurusan urusan umat. Politik (siyasa) berasal dari kata saasa-yasuusu-siyaasatan yang bermakna “mengurus.”Politik Islam tegak atas dasar akidah Islam. Dengan kata lain, politik Islam hakikatnya adalah pengurusan urusan rakyat berdasarkan prinsip syariat. Inilah landasan bagi etika politik dalam Islam.

Negara adalah institusi pelaksana yang mengurusi urusan umat. Sedangkan partai politik adalah institusi pemikiran (qiyan fikr) yang bertugas melakukan pembinaan dengan tujuan untuk mendidik dan membina kader, serta menghasilkan SDM unggul kualitas negarawan.  Selain itu, parpol berperan dalam menciptakan atmosfer politik di tengah-tengah masyarakat. Tujuannya agar masyarakat memiliki pemahaman, standarisasi dan keyakinan yang sama dalam kehidupan bernegara. Melalui kativitas iini, tercipta atmosfer muhasabah kepada penguasa, sebagai perwujudan dari aktivitas amar makruf nahi mungkar di tengah masyarakat.

Dari gambaran praktik politik ini kita dapat menyimpulkan bahwa, tidak ada kepentingan yang parpol perjuangkan selain kemaslahatan umat. Tidak ada kepentingan yang parpol perjuangkan selain merealisasikan standar-standar syariat dalam mewujudkan kemaslahatan umat.

Ini tentu berbeda dengan fakta politik hari ini yang penuh intrik dan bersifat oportunis. Alih-alih memperjuangkan rakyat, politik hari ini lebih diwarnai dengan upaya penyelamatan kepentingan oligarkhi dan melanggengkan politik dinasti. Sistem politik seperti ini tidak akan melahirkan sosok negarawan sejati. Bahkan, sistem ini memberikan ruang bagi mereka yang tidak kapabel dalam mengurusi urusan rakyat.

Rasulullah Saw. bersabda: “Akan datang tahun-tahun penuh dengan kedustaan yang menimpa manusia. Pendusta dipercaya, orang yang jujur didustakan. Amanah diberikan kepada pengkhianat. Orang yang jujur dikhianati, dan ruwaibidhah turut berbicara.” Lalu beliau ditanya, “Apakah al-ruwaibidhah itu?” Beliau menjawab,“Orang-orang bodoh yang mengurusi urusan perkara umum” (HR Ibnu Majah). Wallaahualam. [MNews]

Share

One thought on “Etika Politik dalam Sistem Positif, Penuh Intrik dan Oportunistis”

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *