Tabir Gelap Rafaksi Minyak Goreng

Tabir Gelap Rafaksi Minyak Goreng

Penulis: Nida Alkhair

Muslimah News, OPINI — Program rafaksi minyak goreng berbuntut panjang dan menyisakan masalah hingga hari ini. Rafaksi adalah program satu harga minyak goreng diluncurkan 18 Januari 2022, tetapi dampaknya berlanjut hingga tahun ini dan tidak kunjung selesai.

Masalah berawal dari tingginya harga minyak goreng sejak Oktober 2021. Saat itu harga minyak goreng kemasan mencapai Rp22 ribu per liter. Adapun harga minyak goreng curah sekitar Rp20 ribu per liter. Tingginya harga minyak goreng ini berlanjut hingga 2022.

Untuk menyolusinya, pemerintah mewajibkan seluruh ritel modern anggota Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) untuk menjual minyak goreng seharga Rp14 ribu per liter. Kebijakan tersebut tertuang dalam Permendag 3/2022 tentang Penyediaan Minyak Goreng Kemasan untuk Kebutuhan Masyarakat dalam Kerangka Pembiayaan oleh BPDPKS.

Untuk menyubsidi selisih harga, pemerintah menganggarkan Rp7,6 triliun. Dana tersebut digunakan untuk menyubsidi 250 juta liter minyak goreng kemasan per bulan atau 1,5 miliar liter selama enam bulan.

Namun, kebijakan ini tidak bertahan lama. Pada Maret 2022, pemerintah mencabut kebijakan harga eceran tertinggi (HET) minyak goreng kemasan Rp14 ribu per liter tersebut. Selanjutnya harga minyak goreng kemasan kembali mengikuti mekanisme pasar. Akibat perubahan kebijakan ini, terdapat uang rafaksi sebesar Rp344 miliar yang belum dibayarkan hingga kini.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Roy N. Mande mengatakan, “Sampai hari ini, tanggal 15 November, Aprindo belum mendapatkan langkah-langkah konkret dan nyata dari pemerintah untuk niat menyelesaikan rafaksi.” Roy menyatakan, Aprindo akan segera mengambil langkah hukum dengan menggandeng pihak produsen (Detik, 15-11-2023).

Terhadap polemik rafaksi minyak goreng ini, Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) Eddy Abdurrachman menyatakan bahwa hingga kini pihaknya belum menerima hasil verifikasi dari Kementerian Perdagangan (Kemendag) terkait dengan pembayaran utang selisih harga penjualan minyak goreng. Sedangkan sesuai dengan regulasi yang ada, BPDPKS tidak bisa membayarkan utang rafaksi minyak goreng sebelum mendapatkan hasil verifikasi dari Kemendag.

Demikianlah, belum ada titik temu dalam kasus rafaksi minyak goreng ini. Seolah ada tabir gelap yang membayangi. Sementara itu, sudah ada pendapat hukum atau legal opinion (LO) dari Kejaksaan Agung (Kejagung) terkait keharusan pemerintah membayar utang tersebut. BPDPKS juga menyatakan bahwa dana untuk pembayaran utang sudah ada.

Polemik rafaksi minyak goreng ini menunjukkan kepada kita bahwa para pejabat tidak bersikap profesional di dalam menjalankan tugasnya. Akibatnya, ada pihak yang dirugikan. Lantas, mengapa sulit sekali bagi pemerintah untuk segera menyelesaikan persoalan ini? Apakah alasannya sekadar sibuk sebagaimana klaim mereka, ataukah ada “sesuatu” yang tidak beres?

Tidak Profesional

Inilah realitas riayah di negara ini. Minyak goreng yang sejatinya merupakan kebutuhan dasar, ternyata pengelolaannya tidak profesional. Sebelumnya, salah kelola minyak goreng menyebabkan harga minyak melambung hingga para ibu terpaksa antre lama demi mendapatkan harga sedikit miring, meski sebenarnya tetap mahal juga.

Pangkal persoalannya adalah tata kelola kapitalistik terhadap minyak goreng. Harga minyak goreng domestik bergantung pada harga crude palm oil (CPO) internasional sehingga ketika harga CPO dunia naik, harga minyak goreng di dalam negeri ikut melonjak. Ini merupakan hal yang ironis, karena berdasarkan data United States Department of Agriculture (USDA), Indonesia merupakan negara produsen minyak sawit terbesar di dunia. Produksi CPO Indonesia mencapai 45,5 juta metrik ton (MT) pada periode 2022/2023. Lantas, mengapa saat itu terjadi kelangkaan minyak goreng hingga harganya melambung tinggi?

Usut punya usut, ternyata banyak terjadi penimbunan oleh para pengusaha demi mengamankan stok untuk bisnisnya sendiri, juga untuk mendapatkan harga yang lebih tinggi lagi. Mirisnya, pemerintah tidak mampu menghentikan sepak terjang para pengusaha kapitalis ini, padahal liberalisasi minyak goreng dan penimbunan inilah yang menjadi pangkal masalah melonjaknya harga minyak.

Alih-alih menyelesaikan dua hal tersebut, pemerintah justru melakukan pematokan harga minyak goreng (tas’ir). Pemerintah menetapkan HET minyak goreng sebesar Rp14 ribu. Ini bukanlah solusi, justru menimbulkan masalah baru. APBN tergerus untuk menyubsidi minyak goreng, akibatnya pemerintah kelimpungan karena dana yang harus dianggarkan termasuk besar. Lalu secara tiba-tiba kebijakan HET dihentikan.

Inkonsistensi pemerintah ini menunjukkan tidak profesionalnya para pejabat. Kebijakan dibuat tanpa perencanaan matang sehingga tidak menyelesaikan masalah, justru menimbulkan masalah baru.

Solusi Islam

Pematokan harga (tas’ir) bukanlah solusi atas kenaikan harga barang. Rasulullah saw. sudah menegaskan ini sejak 14 abad yang lalu. Anas bin Malik (w. 93 H) meriwayatkan bahwa pada masa Rasulullah saw. pernah terjadi kenaikan harga-harga yang tinggi. Para sahabat berkata kepada Rasul, “Ya Rasulullah saw. tetapkan harga demi kami!” Rasulullah saw. menjawab,

إِنَّ اللهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّزَّاقُ وَإِنِّي َلأَرْجُوْ أَنْ أَلْقَى اللهَ وَلَيْسَ أَحَدٌ يَطْلُبُنِي بِمَظْلِمَةٍ فِي دَمٍ وَلاَ مَالٍ

“Sesungguhnya Allahlah Zat Yang menetapkan harga, Yang menahan, Yang mengulurkan, dan yang Maha Pemberi rezeki. Sungguh, aku berharap dapat menjumpai Allah tanpa ada seorang pun yang menuntutku atas kezaliman yang aku lakukan dalam masalah darah dan tidak juga dalam masalah harta”. (HR Abu Daud).

Berdasarkan hadis ini, pematokan harga itu haram dilakukan oleh negara. Adapun jika terjadi kenaikan harga barang yang menjadi hajat umum, seperti minyak goreng, solusinya bukan pematokan harga, tetapi menghilangkan hal-hal yang merusak keseimbangan penerimaan dan penawaran barang tersebut

Oleh karenanya, pemerintah seharusnya mengecek dari hulu hingga hilir, apakah ada pihak-pihak yang merusak keseimbangan pasar. Misalnya aktivitas penimbunan dan monopoli sebagaimana yang terjadi pada kasus minyak goreng. Nah, perusak keseimbangan pasar inilah yang harus dihilangkan sehingga penerimaan dan penawaran terjadi secara normal dan harga terbentuk secara alami.

Intervensi pemerintah tidak boleh berupa pematokan harga, tetapi berupa pemberian sanksi yang tegas menjerakan bagi para pengusaha nakal yang melakukan monopoli dan penimbunan. Pemerintah juga harus menghukum para pejabat yang kongkalikong dengan para pengusaha nakal. Para pejabat itu layak dipecat dan diberi sanksi takzir sesuai ijtihad kadi.

Adapun terkait utang pemerintah terhadap swasta, jika memang pengadilan memutuskan bahwa utang tersebut riil ada, pemerintah harus membayarnya sesuai jumlah yang tercatat. Jika ada ketidaksinkronan data terkait jumlahnya, kedua belah pihak bisa membawa masalah tersebut ke kadi untuk meminta keputusan yang adil.

Demikianlah ketika masalah disolusi dengan solusi Islam yang sahih. Masalah akan selesai, tanpa menimbulkan masalah baru. Namun, solusi Islam ini hanya akan bisa terwujud di dalam Khilafah karena hanya Khilafah yang memberikan jaminan pemenuhan kebutuhan pokok rakyat secara orang per orang.

Khilafah memastikan tiap warganya bisa memperoleh minyak goreng dengan harga terjangkau. Sedangkan negara kapitalis tidak memberikan jaminan tersebut, melainkan hanya melihat stok dinilai cukup tanpa peduli rakyat bisa mendapatkannya ataukah tidak.

Selain itu, hanya Khilafah pula yang peradilannya mampu mewujudkan keadilan. Dengan demikian, konflik antara pengusaha dan pejabat bisa diselesaikan dengan adil. Wallahualam bissawab. [MNews/Gz]

Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *