Demokrasi Memproduksi Masalah Anak, Pemerintah Bisa Apa?

Demokrasi Memproduksi Masalah Anak, Pemerintah Bisa Apa?

Penulis: Rindyanti Septiana, S.H.I.

Muslimah News, OPINI — Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Ai Maryati Solihah menyatakan saat ini terjadi tren penurunan indeks pemenuhan hak dan perlindungan anak di Indonesia, yakni 66% ke 61%. Indeks pemenuhan hak anak juga menurun dari 65% ke 58%. Hal ini tidak sesuai dengan capaian rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN). (Liputan 6, 31-10-2023).

Bukan hanya mengalami penurunan indeks, tetapi juga terjadi disparitas antardaerah terkait pemenuhan hak sipil. Selain itu, anak-anak Indonesia masih banyak yang menjadi korban dari situasi pengasuhan dalam keluarga. Hal ini terkait perceraian yang kemudian berdampak buruk pada anak-anak.

Tahun ini, KPAI menyoroti pemenuhan hak anak dalam klaster kesehatan dan pendidikan. Klaster kesehatan difokuskan pada program nasional stunting yang dinilai KPAI terdapat problem penganggaran, implementasi, dan perilaku sosial budaya. Sementara itu, klaster pendidikan masih menyisakan masalah yang belum tuntas karena PPDB berbasis zonasi pada pemerataan pendidikan. Terjadi gap penerimaan anak-anak dengan jumlah yang mungkin belum terakomodasi.

Masalah perlindungan anak juga masih menjadi PR besar Indonesia. Laporan tindakan eksploitasi, pekerja anak, anak korban dari terorisme dan radikalisme, serta kekerasan dari segi fisik, terus bertambah. Bahkan, lebih parah lagi, tren baru self-harm (menyakiti diri sendiri) juga masalah baru pada anak saat ini.

Berbagai problem anak di atas merupakan catatan pemerintah lewat KPAI yang hingga kini belum jua menemukan solusi tepat dan menuntaskan. Ini mengonfirmasikan pada kita bahwa sistem yang diterapkan di negeri ini—demokrasi—malah terus memproduksi masalah anak.

Sistem yang Gagal Bertanggung Jawab

Menurut data KPAI, hingga Agustus 2023, terdapat 2.355 pelanggaran terhadap perlindungan anak. Perinciannya, anak sebagai korban bullying (87 kasus), anak korban pemenuhan fasilitas pendidikan (27 kasus), anak korban kebijakan pendidikan (24 kasus), anak korban kekerasan fisik/psikis (236 kasus), anak korban kekerasan seksual (487 kasus), serta banyak kasus lainnya yang tidak teradukan. (Republika, 9-10-2023).

Game online dan media sosial juga masih banyak menyajikan tayangan yang penuh kekerasan dan tidak ramah anak. Negara tampak tidak berperan dan menjalankan fungsinya secara optimal dalam memberikan rasa aman, kesejahteraan, pembinaan keimanan, dan pencerdasan sosial, serta memberikan sanksi tegas terhadap berbagai pelanggaran.

Sejatinya, menghentikan kekerasan pada anak harus menghentikan penyebab utamanya, yakni buah dari penerapan sistem sekuler demokrasi yang hanya melahirkan kerusakan dan kebobrokan di semua lini kehidupan.

Terkait pemenuhan hak anak dalam masalah stunting, misalnya. Berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) persentase stunting adalah 21,6% (2022). Masalah stunting dipicu dari kesejahteraan ibu dan anak. Keluarga miskin menjadi salah satu indikator nyata yang dominan. Kaum ibu menjerit karena harga bahan pokok terus membumbung tinggi. Jelas semua ini sangat berpengaruh pada asupan gizi anak.

Pada akhirnya, tidak diragukan lagi rezim demokrasi telah gagal bertanggung jawab untuk memenuhi segala kebutuhan rakyat. Inilah akar masalah anak. Sistem demokrasi akan terus memproduksi berbagai kerusakan dan mustahil bisa memenuhi hak dan melindungi anak.

Lalu, Pemerintah Bisa Apa?

Upaya pemerintah dengan mencanangkan Kota Layak Anak (KLA) dan instruksi lainnya ternyata belum mampu menyentuh akar persoalan. Tanggung jawab pemerintah seolah cukup diwujudkan dengan pemberian sanksi yang lebih berat pada pelaku kejahatan, ataupun cukup pada pemberian fasilitas agar korban kekerasan mendapatkan bantuan pengobatan dan pemulihan kondisi mental.

Nyatanya, hak-hak anak tidak terpenuhi karena kemiskinan sehingga kekurangan layanan perawatan kesehatan, pendidikan, dan gizi yang memadai. Kondisi ini memukul anak-anak dengan sangat keras dan melucuti apa saja yang mereka perlukan untuk bertahan hidup. Mereka sulit untuk memiliki akses gizi, pendidikan, hingga perlindungan sosial.

Akan tetapi, apa yang pejabat pemerintah katakan? Mereka menyatakan bahwa membuka lapangan pekerjaan bukan tanggung jawab pemerintah, melainkan pelaku usaha. Mereka juga malah berupaya menghentikan bantuan sosial agar rakyatnya “mandiri”. Ekonomi negeri dalam kondisi sulit saja masih berani menerima utang dari luar negeri. Bukan main hebatnya, bukan?

Pada saat yang sama, infrastruktur terus digenjot lewat pinjaman utang, bansos rakyat dihentikan, akhirnya kemiskinan terus meningkat tajam. Anak-anak pun turut menjadi korban. Wajar jika terjadi penurunan indeks pemenuhan hak dan perlindungan anak.

Berharap kondisi rakyat—terkhusus anak-anak—dapat menjadi lebih baik dan sejahtera dalam sistem sekarang ini tentu mustahil terwujud. Justru yang terjadi, rakyat bertahan hidup atas usahanya sendiri. Rakyat seolah hidup tanpa pemimpin, pengurus, dan pelindung. Andai Islam segera menaungi, tentu kondisinya akan sangat jauh berbeda seperti saat ini.

Mengganti Sistem

Negeri yang menerapkan demokrasi kapitalistik terbukti mandul menyolusi wabah kekerasan terhadap anak dan abai dalam pemenuhan hak mereka. Alih-alih mewujudkan pemenuhan hak dan perlindungan anak yang mensyaratkan jaminan atas keamanan, kesehatan, pendidikan, dsb., demokrasi justru memproduksi banyak masalah anak dengan bentuk yang makin beragam dan mengerikan.

Jika masih terus mengadopsi sistem demokrasi dengan nilai-nilai liberal dan materialistik, ada harga mahal yang harus kita tanggung, yakni merebaknya krisis sosial, meluasnya kriminalitas, dan bertambahnya kekerasan pada anak.

Namun, ada beberapa hal yang harus pemerintah sadari dan langkah yang harus diambil.

Pertama, wajib ada evaluasi mendasar dan menyeluruh terhadap hasil kebijakan terkait pemenuhan hak dan perlindungan anak. Apabila nyata banyak kebijakan yang kontradiktif antarlembaga dan sistem yang kontraproduktif dengan misi perlindungan anak, sudah selayaknya semua pihak berkomitmen melakukan perubahan, sekalipun untuk itu diperlukan perubahan sistem.

Kedua, saatnya untuk menyadari bahwa satu-satunya sistem yang mampu mewujudkan pemenuhan hak dan perlindungan anak ialah sistem Islam dalam naungan Khilafah. Sejarah gemilang peradaban Islam telah terbukti menjamin kesejahteraan dan hak-hak anak generasi penerus Islam. Sistem hukum, sosial, dan politik ekonominya berpadu menjaga dan menjamin tumbuh kembangnya generasi emas yang kuat, produktif, dan bertakwa.

Ketiga, Khilafah Islamiah ialah satu-satunya sistem politik yang mampu menjadi pelindung umat dari berbagai bentuk ancaman, serta menjadi penjamin terpenuhinya segala kebutuhan dasar hingga terwujud kesejahteraan. Khilafah tidak akan berkompromi dengan kepentingan materi dan membiarkan merebaknya pemikiran maupun perilaku rusak semisal kekerasan di tengah umat.

Khatimah

Penerapan syariat Islam akan menjamin terpenuhinya segala kebutuhan individu masyarakat, termasuk anak-anak. Pemimpin negara tidak akan berlepas tangan atasnya karena tumbuh kembang generasi menentukan masa depan suatu bangsa. Merekalah aset bagi peradaban Islam.

Siapa pun yang ingin mewujudkan kemuliaan, kesejahteraan, dan masa depan yang lebih baik bagi generasi, hendaknya bersungguh-sungguh memenuhi perintah Allah Taala untuk berjuang menegakkan seluruh syariat dalam naungan Khilafah Islamiah.

Firman-Nya, “Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri.” (QS Ar-Ra’du: 11). [MNews/Gz]

Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *