Penulis: Chusnatul Jannah
Muslimah News, OPINI — Bagai ayam mati di lumbung padi. Di negeri yang dikelilingi banyak keanekaragaman hayati, terdapat 23 orang meninggal di Distrik Amuma, Yahukimo, Provinsi Papua Pegunungan. Pemerintah daerah Yahukimo telah menetapkan status tanggap darurat bencana di wilayahnya sejak 21 Oktober hingga 1 November 2023.
Agustus lalu, enam orang dari Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah juga terlapor meninggal dengan alasan yang sama. Tahun lalu, di Kabupaten Lanny Jaya, tiga orang meninggal akibat wabah kelaparan, dipicu kekeringan yang menyebabkan warga gagal panen.
Tahun-tahun sebelumnya juga terjadi peristiwa yang sama. Sungguh ironis! Kelaparan melanda bumi Indonesia bagian paling Timur. Negeri dengan segudang SDA, tetapi rakyatnya mati di tengah kekayaan alam di sana. Mengapa kejadian ini terus berulang terjadi?
Salah Siapa?
Menurut Mulyadi selaku pengamat pertanian dari Universitas Papua, terdapat sejumlah faktor penyebab kelaparan di Papua yang masih terus terjadi. Ia menuturkan faktor tersebut ialah sistem pertanian Papua yang tidak berkelanjutan, kesehatan masyarakat yang rapuh, hingga pembangunan daerah otonomi baru (DOB).
Salah seorang warga Yahukimo yang menjadi koordinator penanggulangan kelaparan di Distrik Amuma, Naman Bayage, mengatakan bantuan yang mereka terima dari Kemensos tidak sesuai dengan kebutuhan warga, seperti bantuan tenda dan selimut. Ini karena warga Yahukimo bukan pengungsi longsor atau bencana, melainkan yang terjadi adalah musibah kelaparan. Ia menyebut saat ini yang dibutuhkan warga Yahukimo adalah beras, tetapi bantuan 1,3 ton beras belum mencukupi kebutuhan mereka.
Di satu sisi, warga Yahukimo sedang berjibaku melawan kelaparan. Di sisi lain, pejabat pusat hingga daerah mengeluarkan pernyataan bantahan. Menko PMK, misalnya, yang mengatakan belum bisa memastikan 23 orang meninggal di Yahukimo akibat kelaparan. Senada dengannya, Bupati Yahukimo membantah terjadi kelaparan di Distrik Amuma. Menurutnya, puluhan warga meninggal itu terjadi dalam kurun waktu delapan bulan disebabkan berbagai keluhan, semisal kelelahan hingga penyakit bawaan.
Pernyataan para pejabat pemerintah ini seolah bertentangan dengan keluhan dan ungkapan warga. Jika para pejabat saling membantah, sedangkan faktanya rakyat mati kelaparan, siapa yang patut dipersalahkan atas bencana ini? Cuaca? Perubahan cuaca sebenarnya bisa diantisipasi kalaulah memang kelaparan terjadi karena gagal panen akibat cuaca ekstrem. Lalu apa akar masalahnya?
Akar Masalah Kelaparan
Selain tiga faktor penyebab kelaparan yang telah disebutkan sebelumnya, sejatinya akar masalah Papua terletak pada tata kelola wilayah yang salah. Apa saja?
Pertama, kesalahan prioritas pembangunan. Papua memang membutuhkan banyak pembangunan infrastruktur, tetapi infrastruktur yang dibangun saat ini lebih difokuskan pada pembangunan jalan tol, gedung perkantoran untuk provinsi baru, dan sebagainya. Terlebih, pembangunan infrastruktur lebih memuluskan kepentingan kapitalis mengapitalisasi SDA di Papua, bukan untuk rakyat. Yang dibutuhkan rakyat Papua adalah infrastruktur yang dapat memudahkan mereka mendapat akses layanan publik, seperti layanan kesehatan dan transportasi.
Tingginya angka stunting dan gizi buruk di Papua adalah fakta yang tidak terbantahkan betapa akses dan layanan kesehatan di wilayah tersebut masih minim. Di samping itu, wilayah Papua yang banyak diselimuti medan terjal, bantuan hanya bisa masuk melalui pesawat, serta masyarakat yang harus berjalan kaki demi mendapat bantuan adalah bukti bahwa sistem transportasi publik di Papua masih sangat terbatas.
Kedua, kesalahan mengelola wilayah. Papua terkenal dengan sumber daya alam dan tambang. Salah satunya ialah tambang emas dan tembaga. Papua juga dikaruniai hutan alam dan sumber daya air yang luar biasa. Dengan potensi ini, rakyat Papua bisa hidup sejahtera. Namun, kapitalisasi SDA di Papua menjadi malapetaka. Masyarakatnya hidup di bawah bayang-bayang kemiskinan dan kelaparan, SDA-nya dikeruk habis-habisan oleh para kapitalis dengan dukungan regulasi penguasa yang juga bermental kapitalis.
Alhasil, kekayaan alam ini seakan kutukan bagi rakyat Papua. Kaya, tetapi miskin. Inilah salah satu alasan kuat sangat sulit mewujudkan kesejahteraan di Papua. Satu contoh nyata liberalisasi dan kapitalisasi di Papua adalah kepemilikan tambang emas Grasberg yang sudah beroperasi puluhan tahun.
Ketiga, kesalahan prioritas program. Bumi Papua ini luas, masih asri dan dikelilingi hutan dan air. Potensi ini sangat vital bagi sistem pertanian. Sayangnya, negara telah mengabaikannya hingga sistem pertanian di Papua masih ala kadarnya dan seadanya, padahal perubahan cuaca ekstrem bisa diantisipasi agar masyarakat tidak gagal panen. Pemberian bibit unggul yang tahan terhadap cuaca ekstrem, semisalnya. Lalu sarana produksi pertanian yang memadai ataupun dengan membuka lahan-lahan baru untuk pertanian agar terwujud swasembada pangan. Namun, pemerintah malah sibuk membangun infrastruktur dan gagal membangun sistem ketahanan pangan.
Mitigasi Bencana Kelaparan dalam Islam
Wabah kelaparan terjadi karena rakyat tidak bisa memenuhi kebutuhan pangan yang mencukupi dan menyehatkan. Mengapa tidak mampu memenuhi pangan? Ini karena negara tidak sepenuhnya menjalankan fungsi dan tugasnya sebagai pengurus urusan rakyat. Islam mengharuskan negara berperan penuh dalam memenuhi kebutuhan rakyatnya. Apa saja yang harus negara lakukan dalam aspek jangka panjangnya?
Pertama, negara wajib memenuhi kebutuhan pokok rakyat berupa sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan, dan keamanan dengan memudahkan rakyat mengakses dan mendapat pelayanan secara optimal.
Kedua, mengelola SDA secara penuh. Negara tidak boleh menyerahkan pengelolaan SDA yang menjadi harta milik umum kepada individu, swasta, ataupun asing. Negara mengelola kekayaan alam, seperti tambang emas, hutan, dan lainnya agar hasilnya bisa dinikmati masyarakat secara luas. Hal ini juga akan membuka lapangan kerja bagi penduduk setempat jika negara benar-benar mandiri mengelola SDA.
Ketiga, negara wajib memberikan pelayanan langsung berupa jasa, yakni pelayanan kesehatan, pendidikan, dan keamanan. Jaminan atas pelayanan ini harus diberikan secara gratis. Karena ketiganya termasuk dalam kebutuhan dasar rakyat.
Negara juga wajib menyediakan semua fasilitas yang dibutuhkan untuk pelayanan jasa tersebut, seperti pengadaan rumah sakit dan segala infrastrukturnya, sarana pendidikan dan semua perlengkapannya, serta sarana perlindungan keamanan berikut perangkat hukumnya.
Keempat, kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi pertanian. Intensifikasi dilakukan dengan meningkatkan produktivitas lahan yang sudah tersedia. Negara dapat mengupayakan dengan penyerbarluasan dan teknologi budi daya terbaru di kalangan para petani; membantu pengadaan mesin-mesin pertanian, benih unggul, pupuk, serta sarana produksi pertanian lainnya.
Pengembangan Iptek pertanian ini penting agar negara secara mandiri melakukan produktivitas pangan untuk memenuhi kebutuhan pangan dalam negeri terutama di wilayah yang banyak memiliki lahan pertanian seperti Papua. Negara tidak boleh melakukan ekspor pangan sampai kebutuhan pokok setiap individu terpenuhi dengan baik.
Negara harus memberikan modal bagi siapa saja yang tidak mampu. Hal ini pernah dilakukan Khalifah Umar bin Khaththab dengan memberikan harta dari Baitulmal (kas negara) kepada para petani di Irak, yang dapat membantu mereka menggarap tanah pertanian serta memenuhi hajat hidup mereka, tanpa meminta imbalan dari mereka.
Adapun dalam aspek jangka pendek, negara harus menetapkan kebijakan cepat tanggap darurat, di antaranya sebagai berikut.
Pertama, mendata seluruh kebutuhan masyarakat terdampak kelaparan dan menyalurkan bantuan pangan yang dibutuhkan dengan cepat. Negara harus memastikan distribusi pangan berjalan secara adil dan merata.
Kedua, memperbaiki fasilitas kesehatan agar masyarakat Papua memiliki ketahanan atau sistem imun yang baik untuk menghadapi perubahan cuaca ekstrem. Dengan tercukupinya pangan, gizi, dan nutrisi yang baik, akan terjadi perbaikan sistem kesehatan masyarakat Papua.
Ketiga, fokuskan anggaran untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat Papua. Bukan malah memboroskan anggaran untuk proyek-proyek yang tidak terlalu penting dan genting.
Keempat, berantas KKB tanpa ragu dan tegas menghukum mereka. Terkadang bantuan pangan dan akses untuk menyalurkan bantuan dihadang kelompok teroris ini. Ketaktegasan negara memberantas KKB akan menghambat pelayanan kepada rakyat Papua yang mengalami kelaparan.
Kelima, lakukanlah pelayanan kepada rakyat secara optimal. Sebab, setiap amanah akan dimintai pertanggungjawabannya. Dalam Islam, beratnya tanggung jawab pemimpin tergambar jelas dalam sabda Nabi ﷺ berikut.
Diriwayatkan oleh Tabrani dari Abu Wail Syaqiq Bin Salamah bahwasanya ketika Umar ra menugaskan Busyur ibnu Asim ra untuk mengurus sedekah suku Hawazin, tetapi Busyur tidak mau menerimanya. Ketika ditanya, ”Mengapa kamu tidak mau menerimanya?” Busyur menjawab, ”Seharusnya aku menaati perintahmu, tetapi aku pernah mendengar Nabi ﷺ bersabda, ‘Barang siapa yang dibebani mengurus suatu urusan kaum muslim, maka pada hari kiamat kelak ia akan diberdirikan di tepi jembatan Neraka Jahanam. Jika ia melaksanakan tugasnya itu dengan baik, ia akan selamat. Namun, jika ia tidak melaksanakannya dengan baik, ia akan dilemparkan ke bawah jembatan Jahanam itu dan akan terpelanting ke dalamnya selama 70 tahun.'”
Umar pun keluar dengan wajah susah. Ketika Abu Zar bertanya kepadanya, ”Mengapa Anda terlihat amat susah?” Umar pun menceritakan bahwa kesusahannya karena ia telah mendengar sabda Rasulullah saw. tersebut di atas yang disampaikan oleh Busyur Asim. Lalu Abu Zar pun membenarkan bahwa ia juga pernah mendengar hadis serupa. (At-Targib jilid III, halaman 441). [MNews/Gz]
