[Kabar] Pengamat: Politik Dinasti dalam Demokrasi, Perkara Lumrah!

Muslimah News, NASIONAL — Front Mahasiswa Demokrasi (FMD) Kawal Reformasi menuntut KPU bersikap profesional dan taat aturan melakukan revisi Peraturan KPU dengan DPR terkait adanya putusan MK. Mereka mengingatkan amanat reformasi menjaga demokrasi berjalan sehat sesuai aturan. BEM Nusantara juga bereaksi keras atas putusan MK terkait batas usia capres-cawapres dengan menggelar aksi demonstrasi di kawasan Patung Kuda. Mereka menilai putusan MK tersebut menjadi jalan menuju politik dinasti lewat putusan sidang dalam gugatan Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Bertolak belakang dengan hal itu, Relawan Kolaborasi Patriot Indonesia (Kopi) menyatakan keinginannya agar kaum muda diberikan ruang sosial politik demokrasi yang sama dalam Pemilihan Umum (Pemilu). Pasal 169 UU No 7 Tahun 2017 yang membatasi usia minimal 40 tahun justru kontradiktif dan diskriminatif dengan semangat UUD. Pembatasan batas usia capres-cawapres ini justru melawan arus besar gerak perubahan zaman. Politik dan demokrasi harus memberikan ruang terbuka yang sama terhadap siapapun termasuk generasi muda. Dengan syarat memiliki kapasitas dan kompetensi unggul yang dilakukan dengan cara-cara demokratis.

Di sisi lain, Golkar mengumumkan mendukung Gibran sebagai cawapres dalam rapat pleno I rapat pimpinan nasional (rapimnas) pada Sabtu siang. Ketum Golkar menyatakan bahwa partainya resmi mendukung Gibran sebagai bakal cawapres pendamping Prabowo dalam Pilpres 2024. 

Lumrah

Pengamat politik dan generasi Endiyah Puji Tristanti, S.Si. menilai, adanya politik dinasti dalam demokrasi adalah hal lumrah, walaupun dengan argumen untuk membuka peluang bagi kaum muda.

“Politik dinasti dan narasi demokrasi akan membuka peluang yang sama kepada pemuda untuk berperan dalam politik elite merupakan hal lumrah dan hanya upaya taktis parpol untuk menjaring suara pemuda pada Pemilu 2024,” jelasnya kepada MNews, Jumat (27-10-2023).

Ia menegaskan, itu pure electoral interest (murni kepentingn politik-terj.). “Mantra demokrasi sedang bekerja untuk menjaring suara pemuda demi kepentingan parpol dan oligarki,” ucapnya.

Sejatinya, ujarnya, parpol tetap saja tidak menempatkan pemuda sebagai subjek politik pengambil keputusan yang bersifat strategis. “Pemuda hanyalah boneka politik. Pemberdayaan politik pemuda yang ditawarkan demokrasi pada faktanya “dibonsai” oleh parpol dan oligarki untuk kepentingan keduanya (baca: parpol dan oligarki),” cetusnya.

Di Indonesia, ungkapnya, demokrasi menampilkan wajah penguasa, lembaga negara, aparatur negara, semuanya petugas partai. “Pastinya ada oligarki di balik parpol. Semua bisa dibeli termasuk konstitusi dan penjaga konstitusi,” kritiknya.

Jadi, ulasnya, inilah yang dapat dijelaskan dari fakta politik lahirnya putusan MK soal batas usia capres-cawapres, tuntutan revisi PKPU, dan penetapan Gibran sebagai cawapres dari Golkar usai putusan MK.

“Selama masing-masing pihak yang pro maupun kontra dengan putusan MK sepakat untuk tetap mempertahankankan cara-cara demokratis dalam bingkai politik demokrasi, maka lahirnya dinasti politik tinggal menyesuaikan situasi dan kondisi yang tepat. Politik dinasti dalam demokrasi menjadi perkara lumrah,” urainya.

Subur

Endiyah menerangkan, politik dinasti bisa dipastikan tumbuh subur dalam politik demokrasi. “Fakta bahwa dalam pergantian rezim di pusat maupun di daerah dari masa ke masa, banyak merepresentasikan wajah dinasti politik sulit terbantahkan. Dinasti politik akan establish (tegak-terj.) ketika suatu rezim berhasil mempertahankan kekuasaannya dari satu periode ke periode elektoral berikutnya,” jelasnya.

Kemudian, sambungnya, dinasti politik akan bergilir kepada dinasti politik baru ketika kekuasaan lama tidak dapat dipertahankan. “Contohnya, dinasti politik di Banten. Juga saat ini ramai dinasti politik dari Solo. Dulu pernah ada dinasti politik Cendana. Semuanya tidak diperdebatkan. Itu hasil proses politik demokrasi, bukan politik Islam,” tukasnya.

Ia memandang, kriteria syarat kepala negara dalam demokrasi tidak bersifat baku—demikian juga kepala daerahnya—.  Oleh karena itu, jika dalih putusan hasil deal-deal politik dianggap sesuai mekanisme demokrasi, maka kriteria pemimpin dapat menyesuaikan kepentingan politik penguasa dan pengusaha.

“Lahirnya putusan MK soal usia capres-cawapres pun tidak mengagetkan. Adapun klausul asalkan syarat kepala negara memiliki kapasitas dan kompetensi unggul, dilakukan dengan cara-cara demokratis itu semua hanya pemanis bibir, konsepnya bias, tidak jelas,” kritiknya.

Lebih lanjut, bebernya, demokrasi itu bebas standar, semaunya yang punya uang untuk bisa menang. “Jadi, tidak berguna mempermasalahkan politik dinasti selama demokrasi tetap diterapkan. Poin pentingnya bukan soal dinasti politik itu baik atau buruk. Namun, problemnya ada pada bias standar dalam demokrasi,” tegasnya.

Berpikir Ideologis

Oleh sebab itu, tuturnya, demo mahasiswa soal putusan MK sebagai ekspresi kekecewaan generasi muda terhadap lingkaran elit kekuasaan perlu dinaikkan level pergerakan pemikirannya. “Kecewa terhadap rezim yang levelnya insting atau naluriah saja digeser ke level berpikir ideologis,” ucapnya.

Jika tidak naik level ideologisasi pemuda dengan ideologi Islam, lanjutnya, mereka akan tetap jadi objek politik, bahkan menjadi boneka politik oligarki. “Perjuangan mereka sia-sia karena tidak memiliki nilai ibadah di hadapan Allah Swt.,” ujarnya.

Jadi, ia menegaskan, pendidikan politik pemuda dalam sistem politik Islam perlu terus disosialisasikan kepada pemuda dan generasi.

“Tujuannya agar mereka memahami peran strategis pemuda dalam politik Islam, bukan hanya sebagai penguasa apalagi petugas partai. Peran strategis pemuda dalam politik Islam murni berkhidmat untuk umat mewujudkan maslahat yang penuh rahmat,” jelasnya. [MNews/Ruh]