Muslimah News, NASIONAL—Berdasarkan data Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), tercatat ada lebih dari 204 juta aktivitas internet yang mencurigakan di dunia maya Indonesia antara Januari hingga Juli 2023.
Serangan siber di Indonesia cenderung menargetkan instansi pemerintah, yakni mencapai sekitar 22% dari total serangan terhadap organisasi. Sedangkan perusahaan industri sekitar 9% dari serangan tersebut.
Indonesia membutuhkan keamanan siber yang kuat. Jika tidak, maka masyarakat dan bahkan keamanan nasional akan menjadi korban para predator digital yang akan mencuri data demi kepentingan komersial muapun keamanan.
Sayangnya, di tengah tuntutan yang tinggi akan keamanan siber, belum banyak yang bisa dilakukan negara meskipun Indonesia sudah memiliki UU Perlindungan Data Pribadi. BSSN yang bertanggung jawab menyediakan ruang digital (siber) yang aman masih banyak kendala. Mulai dari kecilnya anggaran, sumber daya orang yang terbatas, hingga penguasaan teknologi Informasi dan komunikasi (TIK) yang jauh dari negara-negara maju.
Di tengah kebuntuan upaya menguatkan keamanan digital nasional, ada penawaran dari Tuhu Nugraha Digital Business & Metaverse Expert, Principal Indonesia Applied Digital Economy & Regulatory Network (IADERN).
Tuhu merekomendasikan beberapa langkah strategis dengan pendekatan regulasi yang lebih kuat untuk memberikan insentif pengembangan ekosistem industri keamanan siber nasional.
Ia mengusulkan pemerintah membangun ekosistem industri kemanan siber nasional dengan melibatkan swasta.
Pemerintah dengan kewenangan membuat aturan, menggunakan anggaran serta kekuatan diplomasi diharapkan bisa memberi kemudahan pada pengusaha platform keamanan digital untuk melakukan riset yang nantinya produknya bisa dipasarkan.
Tuhu ingin menggambarkan bahwa model ini sukses diterapkan baik di Isarel maupun Amerika, Indonesia bisa mencontoh cerita suksesnya dengan beberapa modifikasi yang disesuaikan.
Melemahkan Negara
Namun, pengamat politik Fatma Sunardi menilai, komersialisasi keamanan digital dengan melibatkan swasta akan melemahkan negara.
“Gagasan komersialisasi keamanan digital dengan membangun ekosistem industri melibatkan swasta patut diberi perhatian dan kritik. Menurut saya, komersialisasi keamanan digital akan melemahkan negara,” tuturnya kepada MNews, Senin (23-10-2023).
Ia berargumen, kewenangan membuat aturan, penggunaan anggaran , apalagi link diplomasi untuk pemasaran bisa diartikan akan ada penggunaan kekuatan negara untuk suatu proyek.
“Pertanyaannya, apakah proyek ini akan memberi manfaat pada rakyat secara keseluruhan dan juga negara? Ini yang harus dipastikan!” tandasnya.
Menurutnya, ada beberapa alasan komersialisasi keamanan digital akan melemahkan negara. Pertama, regulasi. Aturan yang akan dibuat negara hakikatnya adalah untuk kemaslahatan rakyat semuanya.
“Jika suatu aturan dibuat untuk memudahkan sekelompok orang (pengusaha platform keamanan digital), maka mereka yang akan bisa menikmati hasil lebih banyak. Ini karena produk yang mereka kembangkan akan mendatangkan profit bagi perusahaan mereka,” terangnya.
Sementara itu, ucapnya, masyarakat luas pengguna layanan digital tetaplah menjadi pasar atas produk keamanan.
Ia memberikan contoh, masyarakat yang ingin mengakses layanan bank, maka bank harus punya sistem keamanan untuk menjamin data yang tersimpan tidak dicuri. Lalu bank tersebut harus memberi produk keamanan digital dengan harga yang tidak murah dan ini dibayar dari uang nasabah yang diambil dari uang layanan bulanan.
“Jadi, tetap saja rakyat sebagai pasar, posisinya tetap membayar, padahal APBN rakyat digunakan untuk mebiayai pengembangan perusahaan platform keamanan tersebut. Kesimpulannya, regulasi pemerintah akhirnya untuk kepentingan sebagian kecil kelompok saja,” ulasnya.
Kedua, sebutnya, keamanan negara. Ia menerangkan, bagaimanapun, teknologi informasi dan komunikasi (TIK) Indonesia jauh tertinggal dari negara-negara maju lain, semisal Rusia, Cina dan Amerika.
“Dalam aspek anggaranpun, Indonesia juga tidak memiliki anggaran yang kuat untuk membiayai secara mandiri perusahaan –perusahaan lokal. Kesenjangan teknologi dan anggaran ini akan memunculkan penawaran investasi yang akan diisi oleh perusahaan –perusahaan platform yang lebih kuat. Benar, bisa jadi tuntutan teknologi keamanan digital bisa berkembang di Indonesia, tetapi perkembangan itu dalam bayang-bayang kekuatan teknologi asing,” urainya.
Dalam konteks keamanan negara, lanjutnya, kekuatan kita akan mudah diukur oleh negara lain melalui perusahaan mereka yang berinvestasi. “Tetaplah , Indonesia dalam kondisi kalah, masalah keamanan negara belum teratasi,” simpulnya.
Ia menilai, dalam konteks ekonomi kapitalisme dan tata kelola demokrasi , usulan komersialisasi keamanan digital sebuah kewajaran karena semua pelayanan negara memang bisa dibisniskan.
“Inilah yang disebut demokratis. Tapi ini merugikan rakyat dan negara secara fakta,” tukasnya.
Islam
Fatma meyakini, Islam memiliki pandangan yang terbaik tentang masalah ini. “Dalam Islam keamanan warga negara menjadi tanggung jawab negara secara mutlak, baik di ruang nyata maupun di ruang digital,” tegasnya.
Fungsi kepemimpinan sebagai representasi negara dalam Islam, jelasnya, adalah sebagai ra’in dan junnah yakni negara harus sebagai pengurus dan pelindung bagi rakyatnya.
“Karenanya, suatu keharusan bagi negara membangun kemampuan untuk memenuhi kebutuhan keamanan. Membangun ekosistem keamanan digital adalah suatu keharusan, tapi harus dengan skema kemandirian. Artinya tidak melibatkan siapa pun, kecuali negara dengan memanfaatkan sumber daya yang ada,” bebernya.
Ia menjelaskan, kebutuhan para ahli TIK bisa dilakukan dengan skema menggaji orang asing yang pakar sebagai pondasi untuk riset.
“Atau mengirim generasi umat ke kampus-kampus di luar negeri, lalu mereka pulang dengan membawa pengetahuan yang dibutuhkan untuk pengembangan riset TIK. Kemudian, riset dikembangkan oleh anak-anak kaum muslim sendiri. Akhirnya, hasil riset akan mutlak milik negara untuk kepentingan rakyat dan keamanan negara,” pungkasnya. [MNews/IA]
