Muslimah News, LENSA DAERAH — Pakar geospasial agraria dan multidisiplin Prof. Dr.-Ing. H. Fahmi Amhar menegaskan bahwa sekularisme merupakan akar masalah Rempang.
“Akar kasus Rempang dan ratusan kasus serupa di Indonesia adalah sekularisme,” tuturnya di Forum Tokoh Melayu: “Mendudukkan Konflik Rempang dalam Tinjauan Sejarah, Ekonomi, Politik, dan Livelihood Anak dan Kaum Perempuan dalam Perspektif Islam”, di Riau, Ahad (15-10-2023).
Ia beralasan, sekularisme inilah yang menumbuhkan UU Agraria, UU Kehutanan, UU Ciptakerja, juga melandasi APBN, melandasi target-target pembangunan, memudahkan oligarki untuk berperan, melandasi ekologi, melandasi komunikasi, melandasi agenda 2024. “Semua ini bermain!” tukasnya.
Sekularisme, sambungnya, juga membuat masalah pertanahan (agraria) seolah-olah tidak boleh ditarik sebagai ranah agama (Islam).
“Doktrin sekularisme mengatakan bahwa persoalan publik harus ditata semata-mata berdasarkan akal sehat dan asas manfaat, tidak boleh bawa-bawa agama!” terangnya.
Akibat sekularisme ini, jelasnya, aneka syariat Islam terkait pertanahan tidak digubris, bahkan dilirik pun tidak.
“Yang terjadi, aneka persoalan publik kemudian ditata berdasarkan nafsu sesaat sekelompok orang yang dilegitimasi dengan proses yang diklaim demokratis,” bebernya.
Ia mencontohkan, salah satu keburukan penerapan sekularisme dalam penataan agraria. “Di negeri ini tanah tidak bersertifikat, otomatis menjadi tanah negara. Negara melalui BPN (Badan Pertanahan Nasional) dapat memberikan hak berupa HGU (Hak Guna Usaha) atau HGB (Hak Guna Bangunan) kepada siapa pun selama kurun waktu tertentu. Negara melalui Kementerian Kehutanan berwenang juga menyatakan sebuah area sebagai kawasan hutan, kadang tanpa melihat keberadaan masyarakat adat di sana,” ujarnya.
Tidak heran, katanya, ada 25.863 desa berada di dalam atau berbatasan dengan kawasan hutan. Akibatnya ada lebih dari seperempat desa dari total 85.000 desa yang ada di Indonesia, tidak bisa menikmati pembangunan seperti listrik misalnya.
Alasannya, terang Fahmi, undang-undang melarang pemasangan listrik di kawasan hutan. “Warga juga tidak bisa menyertifikatkan tanahnya yang ada di kawasan hutan itu,” imbuhnya.
Kawasan hutan, jelasnya, bisa dikonsesikan dalam wujud Hak Pengusahaan Hutan (HPH), Hak Pinjam Pakai (HPP), atau Hak Penggunaan Lain (HPL) untuk usaha pertambangan, perkebunan atau pariwisata. Mereka yang diberi HGU/HGB maupun HPH/HPP/HPL itu, tambahnya, membayar biaya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
“Ketika negara sudah memberikan hak konsesi kepada perusahaan tertentu dan membayar PNBP, maka hak masyarakat yang ada di kawasan itu hilang semua. Mereka dianggap tidak memberikan kontribusi apa-apa,” jelasnya.
Warga yang sudah di sana jauh sebelum NKRI ada, dan tidak mengerti cara mengurus legalitas pertanahan, lanjutnya, tiba-tiba mereka kehilangan semuanya karena direnggut pemegang hak atau konsesi.
Agraria Islam
Prof. Fahmi lalu membandingkan dengan agraria dalam Islam. “Filosofi kepemilikan tanah dalam Islam adalah dua poin. Pertama, pemilik hakiki dari tanah adalah Allah Swt. Kedua, Allah sebagai pemilik hakiki telah memberikan kuasa manusia mengelola tanah menurut hukum-hukum Allah,” bebernya.
Implikasinya, ia menerangkan, pengelolaan tanah wajib menggunakan hukum Allah, hukum Sang Pemilik hakiki tanah.
“Tanah dapat dimiliki dengan enam cara, yaitu melalui, jual beli, waris, hibah, ihya`ul mawat (menghidupkan tanah mati), tahjir (membuat batas pada tanah mati), iqtha` (pemberian negara kepada rakyat),” urainya.
Tanah yang telantar lebih dari tiga tahun, ujarnya, akan ditarik kembali untuk diserahkan pada yang mampu mengelolanya. “Dengan demikian tanah pertanian selalu akan produktif!” tandasnya.
Sah
Dalam tinjauan syariat Islam, ia menerangkan, tanah di Rempang adalah sah milik rakyat, karena rakyat Rempang sudah eksis sejak 1700-an.
“Jadi kemungkinan besar generasi awal dari rakyat Rempang memiliki tanah di Rempang melalui mekanisme ihya`ul mawat atau tahjiir yang sah dalam hukum Islam, walaupun belum ada sertifikat hak miliknya,” jelasnya.
Generasi-generasi berikutnya, lanjutnya, boleh jadi memperoleh kepemilikan tanah melalui warisan, jual beli, atau hibah.
“Maka klaim pemerintah berdasarkan prinsip domein verklaring warisan kafir penjajah, bahwa tanah Rempang yang tidak ada sertifikatnya otomatis menjadi milik negara, adalah klaim yang batil dalam pandangan syariat Islam,” yakinnya.
Banyak Belajar
Terakhir, Prof. Fahmi menyimpulkan bahwa dari peristiwa Rempang bisa banyak belajar agar ke depan kasus semacam ini tidak terulang di Rempang maupun di tempat-tempat lainnya.
“Intinya, sekularisme yang dibungkus dengan demokrasi harus disingkirkan. Sistem ini yang menciptakan ketidakadilan dalam agraria, pembangunan, investasi, hingga perlakuan terhadap masyarakat adat dan lingkungan hidup,” tandasnya.
Sistem sekularisme, sambungnya, wajib diganti total dengan sistem Islam. “Dan kita siapkan bersama-sama Standar Operasional Prosedur (SOP) detail beserta orang-orang yang akan melaksanakannya,” tukasnya.
Teknologi geospasial, lanjutnya, dapat digunakan sebagai tools untuk membantu menciptakan sistem pertanahan yang adil dan transparan.
“Di lapangan, perlawanan tetap diteruskan, tetapi tidak boleh anarkis. Di sisi lain wajib ada pendampingan secara hukum, politis, intelektual, dan spiritual,” pungkasnya. [MNews/IA]

Aturan yang membingungkan.. hutan tdk bisa disertifikasi kepemilikannya utk rakyat, tapi bisa dikonsorsiumkan utk swasta…