[Kabar] Investor Mendapatkan HGU 190 Tahun di IKN, PAKTA: Sama Saja Menggadaikan NKRI

[Kabar] Investor Mendapatkan HGU 190 Tahun di IKN, PAKTA: Sama Saja Menggadaikan NKRI

Muslimah News, NASIONAL — DPR bersama pemerintah baru saja menyelesaikan revisi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (IKN). Revisi disahkan DPR menjadi undang-undang pada Selasa, 3 Oktober lalu.

Ada beberapa ketentuan baru yang diatur pemerintah dan DPR dalam revisi itu. Salah satunya soal hak atas tanah investor di IKN. Hak itu diatur dalam pasal 16a. Berdasarkan salinan revisi UU IKN, untuk hak atas tanah yang berbentuk Hak Guna Usaha (HGU), investor mendapat hak kelolaan yang cukup panjang mencapai 190 tahun.

Menggadaikan NKRI

Pemberian HGU hingga 190 tahun ini dinilai oleh Direktur Pusat Analisis Kebijakan Strategis (PAKTA) Dr. Erwin Permana sebagai bentuk menggadaikan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

“Dengan memberikan kuasa kepada para investor penanam modal di IKN selama 190 tahun, itu sama saja bukan hanya sebatas menggadaikan ibu kota negara yang baru kepada investor, tapi sama saja dengan menggadaikan seluruh NKRI,” tegasnya kepada MNews, Rabu (11-10-2023).

Ia beralasan, IKN bagaikan kepala. “Kalau ibarat tubuh manusia, IKN itu bagian yang paling penting, yaitu bagian kepala, tempat di mana otak berpikir. Jati diri kita ada di situ! Ketika bagian itu sudah digadaikan kepada asing, maka sama dengan kita menggadaikan semuanya,” tandasnya.

Kalau IKN bisa digadaikan 190 tahun, ucapnya, maka sangat mungkin daerah menggadaikan wilayah semacam Rempang, Maluku, Banten selama waktu itu pula.

“Pada akhirnya, tidak ada yang disebut dengan istilah harga mati. Yang ada harga obral! HGU 190 tahun itu sangat berbahaya dan mengancam eksistensi negeri ini,” tukasnya.

Pengkhianatan

Erwin menilai, HGU 190 tahun yang pengelolaannya diserahkan kepada asing merupakan satu bentuk pengkhianatan terhadap anak cucu.

“Nanti anak cucu kita generasi ketiga, keempat, kelima, dan keenam itu lahir tiba-tiba ibu kotanya sudah dikuasai oleh para investor. Pastinya anak cucu kita nanti akan malu terhadap perilaku kakek moyangnya yang ternyata jauh dari harapan,” prediksinya.

Jika generasi hari ini masih mendengar kakek-kakeknya sebagai pejuang mengusir penjajah, tutur Erwin, tetapi generasi sekarang malah memberi kesempatan luas kepada para penjajah untuk masuk ke negeri ini atas nama investasi, atas nama Proyek Strategis Nasional (PSN).

“Modal masuk, lahan dikuasai asing. Lahan yang tadinya dikuasai oleh masyarakat digusur untuk kepentingan asing. Regulasi membuka gerbang bagi mereka untuk menguasai negeri ini,” kritiknya.

Menurut Erwin, pemberian HGU 190 tahun kepada asing ini merupakan kebijakan panik. “Awal-awal masih optimis, menggandeng investor dari berbagai negara. Ada Arab Saudi, Cina, dan lain-lain ternyata semua tidak tertarik. Kalaupun ada yang tertarik, tukasnya, masih jauh dari target, karenanya IKN lalu diobral melalui revisi UU itu.

“Seharusnya pemerintah mengakui kesalahan bahwa konsep IKN itu salah. Kalau pemerintah mau megakui dan meminta maaf kepada rakyat, ini menjadi kredit bagi pemimpin negeri ini daripada berakibat fatal jika dilanjutkan,” ujarnya.

Ia menilai, kepindahan IKN jauh dari perencanaan yang matang dan kalau pembangunannya dilanjutkan, akan sama nasibnya dengan Proyek Strategis Nasional lain yang terbengkelai sebagaimana Bandara Kertajati.

“Saya berpesan kepada siapa pun nanti yang akan memimpin negeri ini, jadikanlah prioritas pembangunan kita ini untuk membangun manusia Indonesia terlebih dahulu. Itu yang lebih penting,” harapnya.

Ia tidak menampik, membangun manusia Indonesia itu dampaknya memang tidak bisa langsung dirasakan sebagaimana jika membangun infrastruktur.

“Namun tidak ada sebaik-baik legasi dibandingkan legasi membangun manusia. Inilah yang disebut dengan pembangunan yang sejati. Ini yang harus dilakukan sekarang. Kenapa? Karena kita merana melihat realitas masyarakat kita sekarang ini dengan kelakuan mereka,” ungkapnya.

Ia melanjutkan, L6-87 makin luar biasa, pendidikan emakin memprihatinkan, penegakan hukum, korupsi, itu semua berkaitan dengan mentalitas karakter manusia Indonesia yang makin merosot, terutama di rezim sekarang ini.

Kelaparan

Erwin menilai, kue perekonomian tidak terdistribusi secara merata sehingga meski negeri ini kaya raya, tetapi rakyat banyak yang meninggal gara-gara kelaparan.

“Kue-kue perekonomian tidak terdistribusi kepada mereka. Pemerintahnya sibuk ngurusin investor yang sudah kaya. Sementara itu, masyarakat miskin seakan-akan numpang di negeri ini, bahkan dianggap sebagai pengganggu para investor,” kritiknya.

Ia mengatakan, itu terjadi di Rempang , di Wadas. “Masyarakat yang hidup lama di situ hanya dengan alasan mereka itu tidak memiliki legalitas, maka kemudian mereka diusir. “Model pembangunan seperti ini sangat tidak baik,” tandasnya.

Erwin lalu menyarankan agar pembangunan IKN ini dibatalkan karena anggarannya sangat besar dan harus berutang.

“Ketika, misalnya, utangnya besar, kemudian kita tidak sanggup mengembalikan utang kepada mereka, nanti akan terjadi seperti di Srilanka. Beberapa perusahaan di sana dikuasai Cina. Cina yang mengelola perusahaannya, pelabuhannya, bandaranya, dan seterusnya karena Srilanka tidak sanggup melunasi utang-utangnya,” urainya.

Dalam pandangan Erwin, masih banyak hal yang lebih prioritas berkaitan dengan distribusi pembangunan.

“Masih sangat banyak yang bisa dilakukan, di antaranya adalah membangun dan memastikan masyarakat di daerah mendapatkan sarana produksi usaha tani yang memadai, ada pupuk yang bisa mereka gunakan untuk bertani, ada obat-obatan, ada bibit tersedia dengan harga yang murah. Itu saja sudah proyek strategis nasional,” sarannya.

Erwin beralasan mengapa pertanian disebut proyek strategis? Karena pertanian itu bahan pokok yang berkelanjutan. “Bagaimana infrastruktur dibangun dengan dana sedemikian besar mengatasnamakan proyek strategis nasional, tetapi enggak bermanfaat bagi masyarakat,” cetusnya.

Terakhir ia berharap, pertanian ini menjadi orientasi pembangunan ke depan. “Enggak melulu membangun gedung, menghidupkan masyarakat, menghidupkan orang, memastikan makanan bagi orang, itu juga sangat keren,” pungkasnya. [MNews/IA]

Share

One thought on “[Kabar] Investor Mendapatkan HGU 190 Tahun di IKN, PAKTA: Sama Saja Menggadaikan NKRI”

  1. KEREEEENNN TULISANNYA. MUDAH DIMENGERTI. betul sekali. ini sudah jelas membuktikan DPR dan pemerintah berpihak pada Asing. kalau hukum saja hanya digunakan untuk melayani asing, lalu untuk apa lagi berharap kepada UU negri yang tidak merakyat? butuh sistem Islam yang benar-benar memperdulikan rakyat. bagaimana tidak? aturan dalam sistem Islam adalah aturan sang Pemberi oksigen, sang Pemberi kehidupan dan sang Maha Agung Penguasa alam semesta dan seisinya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *